Firaun lu… Gaya Bertutur Purbaya yang “Menabrak Batas”

Oleh: Ema Faiza (Mahasiswa S3 Ilmu Sosial FISIP Universitas Airlangga & Dosen Bahasa dan Sastra Inggris FIB Universitas Airlangga)

Optika.id – Dalam tradisi komunikasi publik kaum pemerintah di Indonesia, bahasa yang digunakan oleh menteri sebagai anggota cabinet seringkali sangat terukur: formal, teknokratis, dan penuh kehati-hatian. Tak terkecuali gaya bertutur seorang menteri keuangan yang tugas pokok dan fungsinya adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan politik sehingga diksi, intonasi, dan jeda bicara sering kali dipilih dengan hati-hati bukan sekedar mempertahankan kesantunan berbahasa. Ketika tradisi tersebut dikaitkan dengan fenomena gaya bertutur seorang Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan RI yang lugas, spontan, dan seringkali informal, yang timbul adalah reaksi public dan structural yang cukup hangat dibahas media.

Sejak dilantik bulan September 2025, Purbaya dikenal karena sering berbicara “apa adanya”. Di tempat umum, ia tidak segan menggunakan bahasa percakapan sehari-hari, metafora yang kuat, dan bahkan humor spontan. Media dan warganet menjuluki gaya ini sebagai “gaya koboi”, sebuah istilah yang mengacu pada kesan yang bebas, langsung, dan tidak terlalu terstruktur. Gaya komunikasi ini jelas menyimpang dari standar komunikasi menteri kabinet, yang selama ini mengutamakan ragam formal dan tingkat tutur yang tinggi.

Menarik untuk disimak adalah reaksi terhadap gaya berbicara ini yang berbeda. Di satu sisi, banyak orang memuji Purbaya karena dia terbuka. Sebagian orang percaya bahwa menggunakan bahasa yang lugas membuat kebijakan fiskal yang rumit lebih mudah dipahami. Dalam era komunikasi digital saat publik semakin enggan menggunakan jargon teknokratis, gaya ini tampak lebih sederhana dan lebih humanis. Sebagai aktor publik yang “nyambung” dengan audiens, menteri tidak lagi berperan sebagai tokoh rendahan.

Konsep “panggung” yang dikemukakan oleh Erving Goffman membantu kita memahami dinamika ini. Aktor dan pejabat publik berada di “depan panggung” dengan peran yang diharapkan audiens. Sepertinya gaya bertutur Purbaya membawa sebagian dari “back stage”—bahasa internal, spontanitas pribadi—ke ruang depan. Otoritas dapat terasa lebih asli jika audiens menerimanya; jika tidak, kesan profesionalisme dapat hilang. Banyak komentar publik menunjukkan bahwa orang-orang di Indonesia belum sepenuhnya setuju dengan “pertunjukan” ideal seorang menteri.

Sebaliknya, kritik terhadap gaya bertutur ini juga menguat. Sebagai menteri keuangan, setiap pernyataannya memiliki konsekuensi yang signifikan, mulai dari stabilitas politik hingga persepsi pasar. Bahasa yang terlalu spontan dapat menghasilkan berbagai interpretasi, terutama ketika digunakan tanpa konteks teknis yang lengkap. Tidak mengherankan bahwa pengamat dan anggota parlemen mengingatkan agar komunikasi fiskal tetap di koridor institusional dan profesional.

Dalam perspektif ilmu sosial, fenomena ini sejalan dengan paradigma bahwa bahasa bukanlah alat netral. Menurut Pierre Bourdieu, bahasa adalah modal simbolik. Bertutur dapat memperkuat atau justru mengurangi legitimasi sosial seseorang. Dalam konteks ini, gaya informal Purbaya dapat ditafsirkan sebagai upaya untuk mengganti modal simbolik birokratik yang kaku dan jauh dengan modal yang lebih dekat dan berhubungan dengan publik. Pertukaran tidak selalu aman. Meskipun menawarkan keuntungan komunikasi, pertukaran modal simbolik juga dapat menimbulkan risiko kehilangan legitimasi di mata elit dan institusi.

Sangat menarik bahwa Purbaya menyadari adanya ketegangan ini sendiri. Secara terbuka, ia mengakui bahwa gaya bicaranya harus disesuaikan dengan posisinya. Ia menyatakan bahwa sebagai menteri, ia harus lebih berhati-hati dan mematuhi protokol komunikasi resmi karena ia tidak dapat berbicara sebebas sebelumnya. Pengakuan ini menunjukkan bahwa masalah gaya bertutur erat hubungannya dengan peran sosial yang terkait dengan posisi.

Max Weber di masa lalu sudah memunculkan kesadaran ini dengan mengingatkan bahwa legitimasi rasional-legal adalah dasar jabatan birokratik kontemporer. Keahlian, prosedur, dan konsistensi, bukannya popularitas, menentukan otoritas seorang Menteri Keuangan. Jika gaya berbicara terlalu menekankan aspek karismatik atau populis, muncul ketegangan antara peran teknokratis dan daya tarik pribadi. Ini adalah ketegangan yang kita lihat saat menanggapi Purbaya.

Terlepas dari pujian dan kritik yang bermunculan, fenomena ini menunjukkan bagaimana komunikasi politik berubah. Di era media sosial, perbedaan antara bahasa resmi dan populer semakin tidak jelas. Sementara institusi menuntut kehati-hatian, masyarakat menginginkan transparansi dan kecepatan. Gaya bertutur Purbaya berada di antara kedua tuntutan ini. Gaya bertutur Purbaya dapat dianggap sebagai gejala era modern, bukan sekedar anomali.
Bukan soal apakah gaya bertutur seperti ini “benar” atau “salah”, tetapi bagaimana ia digunakan. Spontanitas tidak perlu dihapus, tetapi harus ditempatkan dalam konteks. Di satu sisi, kita dapat menggunakan bahasa yang lebih fleksibel, seperti dalam diskusi publik atau pelatihan kebijakan, tetapi di sisi lain, kita harus tetap tepat, seperti dalam pernyataan resmi tentang anggaran dan keuangan.

Pada akhirnya, cara seorang menteri berbicara adalah bagian dari fungsi kekuasaan yang membentuk pemahaman masyarakat tentang negara, kebijakan, dan otoritas. Fenomena gaya bertutur Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan kita bahwa bahasa adalah soal relasi antara negara dan warganya, legitimasi, dan kepercayaan. Dalam demokrasi yang sudah mapan, perdebatan tentang kebijakan yang dibuat oleh menteri sama pentingnya dengan cara mereka berbicara.