Jangan Jadi “Silent Minister”

Oleh: Ahmad Cholis Hamzah

Optika.id – Saya bunkanlah seorang diplomat, namun pernah bekerja di lembaga diplomatik perwakilan negara besar selama 20 tahun bagian politik dan ekonomi sehingga sedikit banyak memahami dinamika tugas dan kerja para diplomat dari tingkat Menteri Luar Negeri, Duta Besar sampai jajaran dibawahnya. Atas pengalaman pribadi saya seperti itu, saya bisa ikut memahami “kegeraman” Dino Pati Djalal mantan diplomat senior Indonesia yang pernah menjadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat terhadap Menteri Luar Negeri RI yang sekarang pak Sugiono yang performanya sebagai Menteri Luar Negeri dianggap masih rendah.

Indonesia saat ini dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo memang dalam waktu singkat memiliki reputasi hubungan diplomatik luar negeri yang hebat. Para pemimpin negara-negara dunia mengangkat topi dan mengakui peran Indonesia di kancah dinamika global saat ini. Prabowo dianggap mewakili aspirasi negara-negara lain dalam memperjuangkan keadilan global. Memang pak Prabowo dengan latar belakang militer yang panjang, pernah mengenyam pendidikan di barat, putra seorang Begawan ekonomi Indonesia, bacaan nya banyak, pengetahuan tentang sejarah Indoonesia dan dunia sangat banyak sehingga beliau dihormati oleh para pemimpin tinggi negara di dunia ini.

Namun akibat dari kepiwaian hubungan internasional pak Presiden kita itu, peran Menteri Luar Negeri menjadi kecil. Sepertinya Pak Pak Prabowo mengambil alih tugas seorang Menteri Luar Negeri dalam melakukan lobi-lobi internasional, dalam menjelaskan posisi Indonesia ditengah-tengah perkembangan global yang tidak menentu, dalam memperjuangkan hak-hak negara berkembang dsb. Dalam setiap kunjungan keluar negeri atau menerima kunjungan para pemimpin negara lain terlihat gesture pak Probowo yang dominan, sementara sang Menlu Sugiono hanya berdiri bersalaman dengan tamu-tamu, tidak tampak perannya sebagai seorang diplomat tinggi suatu negara besar. Malah terlihat dia seperti seorang yang introvert ditengah-tengah pergaulan diplomatik yang membutuhkan “psychological trait” – yang extrovert.

Melihat kinerja Menlu Sugiono seperti itu Dino mengaku khawatir Kementerian Luar Negeri RI akan meredup dan diplomasi Indonesia merosot. Dia mewanti-wanti Menteri Sugiono berpotensi dicatat dengan nilai merah oleh sejarah. Lalu Pak Dino terpaksa mengutarakan uneg-uneg nya di akun IG nya dengan melakukan kritikan-karena jalur komunikasi dengan Menlu sepertinya tertutup.

“Saya membuat pesan ini sebagai sesepuh Kementerian Luar Negeri, sebagai pendukung politik luar negeri, sebagai ketua ormas hubungan internasional terbesar di Indonesia dan di Asia, dan juga sebagai rakyat,” kata Dino melalui akun @dinopattidjalal, dikutip pada Senin, 22 Desember 2025.Tak hanya itu, dia juga menyebut bahwa dirinya sudah berkecimpung dalam dunia diplomasi selama hampir 40 tahun, baik di dalam maupun di luar pemerintahan. Dia berharap Sugiono tidak bersikap defensif dan menjadikan masukan darinya sebagai bahan refleksi.

Dino melihat Menlu Sugiono tidak maksimal dalam mencurahkan waktunya untuk memimpin Kementrian Luar Negeri. Dino menilai seorang menteri luar negeri idealnya mencurahkan waktu penuh untuk memimpin Kementerian Luar Negeri. Minimal 50 persen waktu, atau jika memungkinkan hingga 80 persen, perlu dialokasikan untuk mengurus Kemlu. Dia menambahkan banyak KBRI kini tidak mendapatkan arahan jelas dari pusat, rapat koordinasi para duta besar tertunda hampir setahun, serta kinerja diplomat menurun akibat pemangkasan anggaran. Kondisi tersebut memicu demoralisasi karena inisiatif para diplomat merasa tidak direspons oleh pimpinan.

Dino juga mengkritik Menlu Sugiono yang minim komunikasinya tentang politik luar negeri Indonesia kepada publik. Ia membandingkan dengan Menteri Keuangan Purbaya yang dinilai sukses membangun kepercayaan lewat komunikasi intensif. Sebaliknya, Dino mencatat Menlu Sugiono belum pernah menyampaikan pidato kebijakan dalam setahun terakhir, baik di dalam maupun luar negeri, serta tidak pernah memberikan wawancara khusus kepada media terkait substansi politik luar negeri. Minimnya penjelasan publik ini, menurut Dino, berisiko membuat Sugiono dicap sebagai silent minister.

Selain ituDino juga menyoroti hubungan Menlu Sugiono dengan para konstituen dan pemangku kepentingan hubungan internasional. Ia menilai Menlu terkesan jauh, tidak komunikatif, tidak responsif, dan sulit diakses. Banyak duta besar disebut kesulitan menemui Menlu saat kembali ke Indonesia, sehingga berisiko menghilangkan peluang diplomasi dan membuat hubungan bilateral menjadi tidak seimbang. Dino mengingatkan prinsip ‘never burn your bridges’, karena kepercayaan dan dukungan tidak datang otomatis, melainkan harus diupayakan dan dijaga secara aktif.
Kritik terakhir Dino berkaitan dengan keterbukaan Menlu Sugiono terhadap kerja sama dengan organisasi masyarakat dan akar rumput hubungan internasional. Dino menegaskan bahwa membantu Presiden Prabowo tidak berarti memunggungi rakyat, karena keduanya justru saling menguatkan.

Nampaknya Menlu Sugiono perlu banyak belajar kepada para seniornya yang pernah menduduki jabatan penting di Kementrian Luar Negeri RI agar dia tidak dicatat dalam sejarah sebagai Menteri Luar Negeri yang “Silent” – atau dalam bahasa Suroboyo nya “Plonga-Plongo”