APBD, Mesin Pembangunan Daerah atau Sekadar Ritual Angka?

Oleh: Dr. Iffan Gallant El Muhammady, S.Sos., M.Si. (Kaprodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unmuh Jember)

Optika.id – APBD menentukan arah pembangunan daerah melalui pilihan program, target layanan, dan kualitas belanja publik. Pemerintah daerah memakai APBD untuk membiayai perbaikan jalan, penguatan puskesmas, pengendalian banjir, pengelolaan sampah, dan perlindungan sosial.

APBD yang tersusun baik membuat layanan hadir tepat waktu dan tepat mutu. APBD yang tersusun buruk membuat anggaran terlihat besar, tetapi manfaatnya terlambat dirasakan warga.

Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada 17 November 2025 menegaskan bahwa tantangan utama daerah bukan hanya pada besar kecilnya anggaran, tetapi pada kecepatan dan kualitas realisasi.

Forum tersebut menyoroti pola keterlambatan belanja yang berulang dan risiko penumpukan pelaksanaan pada akhir tahun, sehingga pemerintah daerah perlu memperlakukan penyusunan APBD sebagai instrumen manajerial yang mengunci jadwal pengadaan, ritme pelaksanaan, dan kepastian manfaat bagi warga.

Kabupaten Jember misalnya, mencatat total pendapatan daerah beranggaran 4.409,72 miliar rupiah dan terealisasi 3.573,39 miliar rupiah atau 81,03 persen. Kabupaten Jember mencatat belanja daerah beranggaran 4.965,89 miliar rupiah dan terealisasi 3.004,95 miliar rupiah atau 60,51 persen.

Angka tersebut menegaskan satu pola penting, mesin pendapatan bergerak lebih cepat daripada mesin belanja, sehingga hambatan utama lebih sering muncul pada tata kelola belanja, bukan pada kekurangan kas (Data dalam tulisan ini menggunakan posisi data Kabupaten Jember per 14 November 2025, sehingga angkanya masih berjalan dan belum mencerminkan posisi tutup tahun).

Kabupaten Jember juga menunjukkan rincian yang relevan untuk dibaca secara kritis pada posisi 14 November 2025. Pemerintah daerah menetapkan PAD 1.154,37 miliar rupiah dan merealisasikan 849,91 miliar rupiah atau 73,62 persen. Pemerintah daerah menetapkan pendapatan transfer 3.255,35 miliar rupiah dan merealisasikan 2.723,48 miliar rupiah atau 83,66 persen.

Struktur tersebut memperlihatkan dominasi transfer yang jauh lebih besar daripada PAD, sehingga desain belanja perlu memperhitungkan karakter dana yang sering memiliki ketentuan dan jadwal penyaluran tertentu.
Perbandingan sederhana memperkuat pembacaan tersebut. Kabupaten Jember mencatat realisasi pendapatan 81,03 persen, sedangkan rata rata realisasi pendapatan kabupaten tercatat 77,80 persen.

Kabupaten Jember mencatat realisasi belanja 60,51 persen, sedangkan rata rata realisasi belanja kabupaten tercatat 63,65 persen. Provinsi Jawa Timur mencatat realisasi belanja 67,45 persen, sementara Kabupaten Jember berada di 60,51 persen. Angka perbandingan ini menyampaikan pesan manajerial yang tegas, kinerja pendapatan relatif baik, tetapi kinerja belanja relatif tertinggal.

Risiko terbesar dari kondisi tersebut muncul pada pola penumpukan belanja di akhir tahun. Pemerintah daerah masih menyisakan belanja yang belum terserap sekitar 1.960,94 miliar rupiah dari pagu belanja 4.965,89 miliar rupiah pada posisi 14 November 2025. Pola seperti ini sering memicu percepatan mendadak pada akhir tahun, pekerjaan dikebut, kualitas rawan turun, dan manfaat layanan publik terlambat hadir.

Warga biasanya tidak menilai APBD dari dokumen, warga menilai APBD dari jalan yang masih berlubang, drainase yang belum beres, antrean layanan yang panjang, dan proyek yang baru ramai saat tahun hampir habis.

Kinerja PAD yang berada pada 73,62 persen juga perlu diuji secara internal. Pemerintah daerah dapat menilai dua kemungkinan utama, target PAD yang terlalu optimistis atau eksekusi pemungutan yang belum konsisten. Pemerintah daerah menghadapi risiko ruang fiskal yang menyempit ketika PAD melemah dan ketergantungan pada transfer tetap dominan.

Ruang diskresi belanja biasanya menyusut ketika daerah terlalu bergantung pada sumber yang lebih ketat ketentuannya.
Masalah serapan belanja yang tertahan paling sering muncul dari rantai proses yang bersifat operasional. Pemerintah daerah kerap menghadapi pembayaran belanja modal yang tertunda karena progres pekerjaan belum sesuai kontrak. Pemerintah daerah kerap menghadapi penahanan pencairan karena administrasi pertanggungjawaban dan dokumen SPJ belum rapi atau belum tepat waktu.

Hambatan ini membuat belanja tidak bergerak, meskipun rencana sudah ada dan anggaran sudah tersedia.
Budaya pengambilan keputusan juga dapat memperlambat belanja jika izin berlapis menjadi kebiasaan. Kepala perangkat daerah dapat menunggu persetujuan berulang untuk kegiatan yang seharusnya bisa diputuskan pada level teknis.

Aparatur dapat memilih langkah paling aman karena rasa takut terhadap risiko hukum, sehingga organisasi mengejar keselamatan administratif, bukan ketepatan waktu dan ketepatan mutu. Pola ini menghasilkan belanja yang tertahan dan mendorong pekerjaan menumpuk pada akhir tahun.

Pemerintah daerah sering menilai keberhasilan APBD hanya dari pengesahan dan persentase serapan, bukan dari hasil pembangunan. Pola tersebut mendorong keterlambatan pembahasan, penundaan pengadaan, dan penurunan kualitas pelaksanaan. Penyedia biasanya mengejar waktu ketika tender terlambat, lalu mutu pekerjaan mudah turun. Pemerintah daerah perlu mengukur kinerja APBD melalui ketepatan waktu, kualitas belanja, dan capaian hasil yang dirasakan warga.

Pemerintah daerah perlu menghindari cara pikir yang keliru dalam menyusun APBD. Cara pikir yang keliru membuat kebijakan anggaran tidak rasional dan tidak berdampak. Sebagian pihak membenturkan serapan tinggi dengan penghematan, padahal pemerintah daerah dapat menyerap anggaran tepat waktu sekaligus menjaga mutu pekerjaan. Pemerintah daerah perlu menempatkan efektivitas dan kualitas belanja sebagai tujuan utama, bukan sekadar mengejar angka realisasi.

Pemerintah daerah perlu membuat APBD mudah dipahami dan mudah diawasi publik. Transparansi memperkuat akuntabilitas dan mencegah pergeseran prioritas yang tidak relevan. Pemerintah daerah dapat menerbitkan ringkasan APBD versi warga yang memuat program prioritas, target kinerja, lokasi, jadwal pelaksanaan, dan indikator hasil. Format ringkas semacam ini membuat warga mudah mengecek janji anggaran di lapangan.

Pemerintah daerah perlu mempercepat belanja melalui perbaikan proses, bukan melalui penambahan program. Pemerintah daerah perlu mengunci belanja dengan percepatan pengadaan dan percepatan perikatan kontrak setelah arah kebijakan anggaran disepakati. Pemerintah daerah perlu mendisiplinkan batas waktu administrasi pembayaran dan SPJ di level OPD agar pencairan tidak tertahan. Pemerintah daerah perlu memperkuat kendali progres kontrak belanja modal melalui rapat kendali mingguan untuk paket strategis, milestone yang tegas, dan peringatan dini saat deviasi progres muncul.

Pemerintah daerah perlu membangun ritme pengendalian yang konsisten dari pimpinan. Kepala daerah dan pimpinan perangkat daerah perlu memimpin monitoring dan evaluasi serapan berbasis paket kegiatan dan output layanan, bukan hanya berbasis presentase umum. Pemerintah daerah perlu menerapkan konsekuensi kinerja bagi OPD yang tidak mencapai target triwulanan secara berulang, termasuk penyesuaian tambahan penghasilan berbasis prestasi kerja yang dilakukan adil, transparan, dan berbasis data. Instrumen ini efektif jika pemerintah daerah menggunakannya sebagai penggerak disiplin, bukan sebagai hukuman selektif.
APBD yang baik tidak hanya sah secara prosedur, tetapi juga efektif meningkatkan kualitas hidup.

Pemerintah daerah perlu menyusun APBD secara disiplin, berbasis bukti, dan berorientasi hasil agar pembangunan benar benar hadir dalam kehidupan warga. Kabupaten Jember sudah menunjukkan mesin pendapatan yang bergerak relatif cepat pada posisi 14 November 2025, tetapi Kabupaten Jember juga menunjukkan mesin belanja yang masih tertahan.

Pemerintah daerah perlu membuktikan bahwa APBD bekerja sebagai mesin pembangunan, bukan sebagai ritual angka yang ramai di rapat dan sepi di hasil.