Politik Perjanjian Batin Prabowo-Jokowi, Satu Kelambu, Satu Mimpi: Rakyat Tertunduk Lesu Menikmati Orkestrasi Rezim Ilusi

Oleh: Dr. Muhammad Uhaib As’ad, M.Si (Akademisi, Direktur Kajian Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik Kalimantan Selatan, President International Institute of Influencers Indonesia, Direktur Center for Research and Political Marketing Consultant)

DARI KOMPETISI MENUJU KONSOLIDASI KEKUASAAN

Optika.id – Politik Indonesia dalam satu dekade terakhir menghadirkan fenomena yang menarik untuk dibaca dari perspektif demokrasi dan relasi kekuasaan. Dua tokoh yang pernah berdiri pada kutub politik yang berseberangan, yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto, pada akhirnya bertemu dalam satu poros kekuasaan yang relatif harmonis. Bagi sebagian kalangan, pertemuan politik tersebut dipandang sebagai bentuk rekonsiliasi nasional yang mampu meredam polarisasi politik pasca pemilu. Namun bagi sebagian lainnya, fenomena tersebut justru dibaca sebagai bentuk konsolidasi elite yang mempersempit ruang oposisi dalam sistem demokrasi.

Dalam demokrasi yang sehat, kompetisi politik tidak hanya berfungsi untuk menentukan siapa yang berkuasa, tetapi juga memastikan adanya mekanisme kontrol terhadap kekuasaan. Ketika hampir seluruh kekuatan politik berhimpun dalam satu lingkaran kepentingan yang sama, muncul pertanyaan mengenai siapa yang akan menjalankan fungsi pengawasan secara efektif. Demokrasi membutuhkan perbedaan pendapat, membutuhkan kritik, dan membutuhkan keseimbangan kekuatan agar kekuasaan tidak bergerak tanpa kontrol.

Pertemuan politik antara Prabowo dan Jokowi kemudian tidak hanya menjadi simbol rekonsiliasi elite, tetapi juga menjadi simbol lahirnya konfigurasi kekuasaan baru yang sangat kuat. Dalam konfigurasi tersebut, batas antara kompetitor dan mitra politik menjadi semakin kabur. Yang tersisa adalah kepentingan menjaga stabilitas kekuasaan dan keberlanjutan agenda politik yang telah dibangun selama bertahun-tahun.

SATU KELAMBU, SATU MIMPI KEKUASAAN

Istilah “satu kelambu, satu mimpi” dapat dimaknai sebagai metafora tentang harmonisasi kepentingan politik yang sebelumnya terlihat bertentangan. Dalam politik, perbedaan sering kali bukan persoalan ideologi yang permanen, melainkan persoalan posisi dalam struktur kekuasaan. Ketika kepentingan telah menemukan titik temu, maka rivalitas masa lalu dapat berubah menjadi kerja sama yang sangat erat.

Fenomena ini bukan sesuatu yang unik di Indonesia. Di berbagai negara demokrasi, elite politik sering kali membangun aliansi pragmatis demi menjaga stabilitas kekuasaan. Namun persoalannya muncul ketika aliansi tersebut lebih berorientasi pada keberlanjutan kekuasaan dibanding memperkuat kualitas demokrasi. Akibatnya, ruang kompetisi politik menjadi semakin sempit dan alternatif kepemimpinan menjadi semakin terbatas.

Banyak masyarakat kemudian melihat bahwa pergantian pemerintahan tidak selalu menghasilkan perubahan arah kebijakan yang signifikan. Wajah pemerintahan boleh berganti, tetapi aktor-aktor yang berada di lingkaran kekuasaan sering kali tetap sama. Kondisi ini melahirkan persepsi bahwa demokrasi berjalan secara prosedural, tetapi tidak selalu menghadirkan perubahan substantif yang dirasakan masyarakat.

Dalam situasi seperti itu, politik lebih menyerupai proses sirkulasi elite dibanding proses distribusi kekuasaan yang sesungguhnya. Rakyat memilih, tetapi pilihan yang tersedia sering kali berada dalam lingkaran kepentingan yang relatif sama.

ORKESTRASI NARASI DAN PRODUKSI HARAPAN

Salah satu kekuatan utama rezim modern bukan hanya terletak pada kemampuan mengendalikan institusi negara, tetapi juga kemampuan mengelola narasi. Politik hari ini tidak hanya berlangsung di parlemen, istana, atau kantor pemerintahan. Politik berlangsung di media sosial, ruang digital, survei opini publik, dan berbagai instrumen komunikasi yang membentuk persepsi masyarakat.

Dalam konteks tersebut, keberhasilan pemerintah sering kali tidak hanya diukur dari hasil kebijakan, tetapi juga dari kemampuan membangun optimisme publik. Narasi mengenai pertumbuhan ekonomi, hilirisasi, investasi, pembangunan infrastruktur, dan Indonesia Emas 2045 menjadi bagian dari konstruksi harapan yang terus diproduksi di ruang publik.

Harapan tentu penting dalam kehidupan berbangsa. Namun harapan juga dapat berubah menjadi ilusi apabila tidak diikuti oleh perbaikan nyata yang dirasakan masyarakat secara luas. Ketika harga kebutuhan pokok meningkat, lapangan pekerjaan sulit diperoleh, daya beli melemah, dan kesenjangan sosial tetap tinggi, maka sebagian masyarakat mulai mempertanyakan jarak antara narasi optimisme dengan realitas yang mereka alami sehari-hari.

Di titik inilah muncul kritik bahwa negara lebih sibuk mengelola persepsi daripada menyelesaikan akar persoalan. Publik disuguhkan berbagai narasi keberhasilan, sementara sebagian kelompok masyarakat masih bergulat dengan persoalan ekonomi yang konkret dan mendesak.

RAKYAT DI ANTARA HARAPAN DAN KELELAHAN SOSIAL

Dalam setiap rezim politik, rakyat selalu menjadi subjek yang paling sering disebut, tetapi tidak selalu menjadi pihak yang paling banyak memperoleh manfaat. Nama rakyat hadir dalam pidato, kampanye, program, dan berbagai pernyataan resmi. Namun dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sering kali harus menghadapi tantangan ekonomi yang tidak sederhana.

Kenaikan biaya hidup, ketidakpastian pekerjaan, tingginya kebutuhan pendidikan dan kesehatan, serta tekanan ekonomi rumah tangga menjadi persoalan yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Dalam kondisi seperti itu, berbagai narasi besar pembangunan terkadang terasa jauh dari realitas yang mereka hadapi.

Sebagian masyarakat masih berharap bahwa konsolidasi kekuasaan yang kuat akan menghasilkan stabilitas dan percepatan pembangunan. Namun sebagian lainnya mulai khawatir bahwa terlalu kuatnya konsentrasi kekuasaan justru akan mengurangi ruang kritik dan memperlemah mekanisme pengawasan demokratis.

Kelelahan sosial muncul ketika masyarakat merasa bahwa suara mereka semakin sulit memengaruhi arah kebijakan. Mereka tetap mengikuti proses demokrasi, tetapi tidak selalu yakin bahwa aspirasi mereka benar-benar menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan politik.

DEMOKRASI, KEKUASAAN, DAN MASA DEPAN INDONESIA

Pada akhirnya, perdebatan mengenai relasi politik Prabowo dan Jokowi bukan sekadar perdebatan mengenai dua figur politik. Yang lebih penting adalah bagaimana fenomena tersebut memengaruhi kualitas demokrasi Indonesia ke depan. Apakah konsolidasi elite akan menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat, atau justru memperkuat sentralisasi kekuasaan yang semakin sulit dikontrol?

Demokrasi tidak hanya membutuhkan stabilitas, tetapi juga membutuhkan keseimbangan. Kekuasaan yang kuat memang dapat mempercepat pengambilan keputusan, tetapi kekuasaan yang terlalu dominan tanpa kontrol yang memadai berpotensi mengurangi kualitas akuntabilitas publik.

Karena itu, tantangan terbesar Indonesia bukan hanya memilih pemimpin, melainkan memastikan bahwa kekuasaan tetap berada dalam koridor demokrasi yang sehat. Kritik harus tetap hidup, oposisi harus tetap memiliki ruang, media harus tetap independen, dan masyarakat sipil harus tetap aktif mengawasi jalannya pemerintahan.

Sejarah menunjukkan bahwa negara tidak pernah runtuh karena kritik yang terlalu banyak. Sebaliknya, banyak negara mengalami kemunduran ketika kritik dianggap sebagai ancaman dan kekuasaan terlalu nyaman hidup dalam ruang gema yang hanya memantulkan pujian. Dalam konteks itulah, masa depan demokrasi Indonesia akan ditentukan bukan oleh seberapa kuat elite politik bersatu, tetapi oleh seberapa besar ruang yang diberikan kepada rakyat untuk tetap menjadi pemilik sejati demokrasi itu sendiri.