Tiji Tibeh…..

Oleh: Ahmad Cholis Hamzah

Optika.id – Kita pernah medengar istilah “Tiji Tibeh” kepanjangan dari “Mati Siji, Mati Kabeh” atau “Mati Satu, Mati Semua”. Istilah ini ternyata sebuah semboyan bersejarah yang diungkapkan oleh Pangeran Sambernyawa atau Mangkunegara I. Semboyan ini bertujuan untuk memupuk solidaritas tinggi bagi para tentaranya. Semboyan ini kerap kali diucapkan mantan Presiden RI Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) menggunakan nilai-nilai filosofis dan semboyan kultural seperti ini dalam ceramah atau pemikirannya untuk menggambarkan solidaritas, kebersamaan, dan nasionalisme.

Namun dalam perkembangannya semboyan yang bernuansa semangat berjuang dalam menghadapi pertempuran, saat ini berubah menjadi pernyataan seorang tersangka dalam kasus korupsi agar jangan dia saja yang menjadi tersangka dengan menyebutkan bahwa dia tidak sendiri yang melakukan tindakan kejahatan itu tapi ada orang lain, bahkan orang yang memiliki kekuasaan tinggi ikut terlibat. Dalam bahasa Suroboyo nya semboyan itu bisa bermakna “Kok Enak Sampeyan Gak Melok Di Bui” atau “Enak Saja Kamu Tidak Ikut Masuk Penjara”. Prinsip nya semua yang terlibat harus ikut menanggung dampak perbuatan melawan hukum itu. “aku dipenjara, kamu juga harus dipenjara” begitu “aturan” dikalangan para tersangka pelanggaran hukum.

Agar seorang tersangka tidak “Mati Sendiri” maka dia berupaya untuk menyeret orang lain yang sebenarnya juga terlibat dalam tindakan melawan hukum, maka seorang tersangka mengajukan dirinya sebagai Justice collaborator yaitu sebutan bagi pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar suatu kasus kejahatan yang serius atau terorganisir. Sebagai imbalan atas keterangannya, seorang justice collaborator berhak mendapatkan perlindungan khusus dan keringanan hukuman. Di Indonesia, status dan perlindungan justice collaborator (sering disebut juga saksi pelaku) diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Banyak media melaporkan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya yang tertangkap Kejaksaan Agung resmi mengajukan permohonan menjadi justice collaborator (JC) dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) tahun 2025-2026. Sony menyatakan siap membongkar keterlibatan pihak lain yang diduga ikut ‘bermain’ dalam program MBG. “Kami baru saja dari rutan untuk mendapatkan pernyataan dari klien kami, di mana klien kami menyatakan akan mengajukan JC,” kata kuasa hukum Sony Sonjaya, Krisna Murti, kepada wartawan di Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (8/6/2026).

Krisna menegaskan langkah JC ini diambil bukan sebagai upaya untuk menghindar dari jeratan hukum. Sebaliknya, Sony ingin bersikap kooperatif guna mengungkap siapa saja aktor yang bermain dalam program strategis tersebut.

“Kita bukan menghindar dari permasalahan hukum, tapi kita ingin mengungkap dan kooperatif mengungkap siapa-siapa saja yang terlibat di dalam program unggulan presiden ini. Jadi, sekali lagi kita bukan menghindar,” tuturnya. Krisna mengungkapkan kliennya pak Sony ini sudah mulai menyebutkan nama-nama yang terlibat. Setidaknya sudah ada lebih dari 20 nama yang disebutkan Sony. “Lebih dari 20 nama itu disebutkan, cuma klien kami bilang itu baru sebagian. Karena kemarin pemeriksaan cukup lelah, jadi akan diungkap lagi pada pemeriksaan lanjutan. Intinya baru sebagian saja nama-nama itu,” jelas Krisna.

Krisna juga membeberkan alasan Sony enggan ‘pasang badan’ sendirian dalam kasus ini. Dia menyebut ada banyak pihak yang menjabat Person in Charge (PIC) tapi diduga menyalahgunakan dana dan wewenang. “Contohnya, klien kami memberikan titik ini, misalkan 50 kepada A, 100 kepada B. Ternyata yang dibangun hanya sedikit, sisanya dijual. Lalu mereka (PIC) mengatakan PIC klien kami. Masa uangnya masuk ke mereka semua, tapi dibebankan kepada klien kita?” ungkapnya. Tak hanya soal pembagian titik lokasi, Sony, kata Krisna, juga berencana membongkar dugaan penyimpangan dalam berbagai proses pengadaan barang dalam proyek di BGN.

“Dalam pemeriksaan besok, klien kami akan mengungkap bagaimana proses tender seperti motor, lalu IT, kemudian tablet, lalu ada pengadaan kaos kaki dan sebagainya. Itu akan diungkap lebih besar lagi dan dipastikan klien kami tidak membidangi pengadaan-pengadaan itu,” ujarnya.

Kita semua tahu sebelumnya, Kejagung telah menetapkan Sony, mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, serta mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung sebagai tersangka dalam kasus ini. Ketiganya diduga melakukan intervensi dalam proses verifikasi portal mitra BGN agar yayasan-yayasan milik mereka tetap lolos meskipun tak layak. Tak hanya mengintervensi, ketiganya juga diduga terafiliasi dengan sejumlah SPPG. Dari afiliasi ketiga tersangka tersebut, sejumlah yayasan SPPG mendapatkan uang miliaran rupiah setiap hari.

Selain soal yayasan, Kejagung mengendus adanya intervensi tersangka dalam pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai kebutuhan riil dan bermuatan markup harga. Seluruh pengadaan tersebut bahkan sudah terealisasi. Barang-barang yang masuk dalam pusaran korupsi ini meliputi pengadaan 21.801 unit motor listrik senilai kurang lebih Rp 1 triliun, 32.000 pasang sepatu, 31.000 unit tablet, hingga 5.400 unit televisi berukuran 75 inci.

Persoalannya, beranikah seorang JC seperti Pak Sony ini mengungkapkan aktor lain yang terlibat kasus korupsi ini adalah seorang pejabat tinggi, seorang yang memiliki kekuasaan tinggi?

Kita tunggu saja.