Politik Groupthink

Oleh: Haryadi – Lab45, 9 Juni 2026)

Pemahaman sederhana dari politik groupthink adalah kondisi ketika sekelompok pengambil keputusan lebih mengutamakan kesepakatan internal, loyalitas kelompok, dan keseragaman pandangan daripada evaluasi kritis terhadap fakta dan alternatif kebijakan.

Dalam konteks negara sekarang, politik groupthink terjadi ketika elit politik, birokrasi, parpol, parlemen, militer, polisi, penasihat, ormas, dan media pendukung membentuk ruang berpikir tertutup. Sehingga, kritik dianggap ancaman dan bukan sumber perbaikan.

Dengan kata lain, politik groupthink merupakan cermin matinya nalar kritis kolektif. Negara tak lagi dikelola melalui debat kebijakan yang sehat (deliberative democracy). Melainkan lebih sering terjebak dalam kebijakan yang terlahir dari ruang gema digital. Pada level elit sendiri, politik groupthink bermanifestasi sebagai loyalitas buta kepada penguasa dan atau oligarki kekuasaan. Di mana perbedaan pendapat atau kritik dianggap sebagai bentuk penghianatan dan makar.

Pada era sekarang, politik groupthink justru tumbuh subur. Setidaknya ada 4 pemicu utama yang menjadi penyebabnya.

Penyebab pertama, “algoritma media sosial dan filter bubbles”. Algoritma dirancang untuk menyajikan informasi sesuai preferensi pemakai. Akibatnya, publik dan elit hanya terpapar pada opini yang seragam, memperkuat bias, dan menutup ruang bagi perspektif alternatif.

Penyebab kedua, “polarisasi kita vs mereka”. Polarisasi politik identitas, potensial membelah publik ke dalam kubu yang saling berhadapan. Pada kondisi semacam ini, kecenderungannya individu merasa harus patuh total pada narasi kelompoknya. Demi mendapatkan rasa aman dan validasi sosial.

Penyebab ketiga, “kebutuhan cepat dan krisis kedalaman nalar”. Kebijakan publik kerap dituntut untuk diputuskan secara instan demi merespons kebutuhan publik secara cepat. Karena terburu-buru, kecenderungannya para pengambil kebijakan melewatkan proses stress-testing yang mendalam. Dan, orang sekeliling penguasa akan memilih opsi yang paling aman bagi keamanan kelompok mereka.

Penyebab keempat, “budaya loyalitas”. Dalam banyak istitusi, loyalitas sering dihargai lebih tinggi daripada kompetensi dan keberanian mengkritik.

Patut diantisipasi, ketika politik groupthink menguasai tata-kelola negara, maka dampak buruknya dapat bersifat desktruktif. Karena, kebijakan tak lagi berbasis data. Tapi berbasis kepuasan kelompok.

Juga, karena adanya illusion of unanimity, membuat para pengambil keputusan merasa tindakan kolektifnya selalu benar. Meskipun praktinya melanggar etika publik dan menabrak aturan hukum.

Di samping itu, ketika publik melihat bahwa kebijakan negara hanya mencerminkan kepentingan dan isi kepala penguasa, maka otomatis kepercayaan terhadap institusi negara akan merosot.

Dampak buruk selanjutnya adalah memperbesar risiko bencana kebijakan. Karena, kebijakan yang buruk diterapkan secara nasional, tanpa mekanisme koreksi yang memadai.

Kalau memang dikehendaki, maka selalu ada jalan untuk mengatasi secara efektif perihal politik groupthink itu. Betapa pun cara mengatasinya memang memerlukan intervensi radikal terhadap metoda pengambilan keputusan negara.

Cara pertama, “institusionalisasi advokat penentang”. Dalam setiap formulasi kebijakan strategis, negara diharuskan menunjuk tim khusus yang tugas resminya adalah mencari kelemahan, mengritik, dan meruntuhkan draf kebijakan yang diformulasikan. Tim khusus ini harus dilindungi hukum agar tak bisa dikriminalisasi atau dipecat.

Cara kedua, “mekanisme the red team”. Sebelum kebijakan ditetapkan, harus dilakukan simulasi dampak dan risiko dengan melibatkan pihak luar yang independen. Pengambilan kebijakan tak boleh bersifat top-down. Semakin beragam pihak yang terlibat dan memberi informasi, makan semakin kecil peluang groupthink berkiprah

Cara ketiga, “open-data policy”. Membuka semua data mentah yang digunakan sebagai dasar kebijakan kepada publik. Ketika data diakses dan diuji publik, maka ruang bagi penguasa untuk berhalusinasi bersama groupthink nya akan menyempit.

Sampai di sini, perihal politik groupthink itu dapat dipertegas bahwa keberadaannya bukan semata wujud kelemahan psikologis kelompok. Tetapi, lebih merupakan masalah struktural dalam tata-kelola kelembagaan negara yang cacat.

Groupthink muncul ketika kekuasaan, informasi, dan legitimasi terkonsentrasi dalam lingkaran yang terlalu homogen. Padahal, negara yang tangguh bukanlah negara yang seluruh elit penguasanya selalu sepakat. Melainkan, negara yang mampu mengubah perbedaan pendapat menjadi mekanisme koreksi kebijakan yang produktif.

Akhirnya, semakin kuat institusi negara yang melindungi kritik dan keberagaman perspektif, maka semakin kecil kemungkinan negara terjebak dalam kesalahan kolektif. Nah !🇮🇩