Sunk Cost Fallacy

Oleh: Haryadi – Lab45, 12 Juni 2026)

Optika.id – Dalam artian umum, sunk cost fallacy adalah kecenderungan untuk terus mempertahankan kebijakan, program prioritas, dan proyek yang gagal. Karena dipersepsi telah terlanjur berinvestasi besar didalamnya. Dan, tak mau tahu walau bukti kajian yang sahih menunjukkan, bahwa menghentikan atau mengubah arah akan lebih menguntungkan.

Dalam konteks negara sekarang, sunk cost fallacy muncul ketika penguasa, birokrasi, dan parpol cenderung membenarkan investasi ekonomi politik terdahulu yang jelas-jelas salah dan gagal. Bahkan, terus dipertahan dengan mekanisme “politik mempercantik kegagalan”. Padahal, secara rasional, investasi yang sudah dikeluarkan terdahulu (sunk cost) tidak akan pernah bisa kembali. Maka, tiap sen tambahan biaya baru adalah sepenuhnya pemborosan.

Fenomena sunk cost fallacy ini belakangan muncul dan menguat kembali. Ada beberapa faktor struktural yang mendorong sunk cost fallacy tumbuh kembali.

Faktor pertama, “dilema proyek besar”. Saat ini banyak negara mengelola mega proyek beragam sektor. Semakin besar investasi awal mega proyek, maka semakin besar godaan untuk mempertahankan keberlanjutan mega proyek itu, sekalipun merugi.

Faktor kedua, “politik reputasi”. Di era media sosial sekarang, eksekutif politik sangat takut dicap gagal atau plin-plan oleh oposisi dan netizen. Berhal demikian, mengakui kesalahan strategi atau pilihan kebijakan, jauh lebih mahal secara politik daripada meneruskan proyek yang gagal hingga masa jabatan mereka berakhir.

Faktor ketiga, “inersia birokrasi”. Sistem birokrasi pemerintahan yang besar cenderung mempertahankan statusquo. Karena jabatan, anggaran, jaringan kepentingan telah bergantung pada kebijakan yang dibuat sebelumnya.

Faktor keempat, “proyek mercusuar berbasis ego”. Kompetisi geoekonomi negara saling pamer proyek mercusuar. Begitu proyek berjalan dan anggarannya membengkak, biasanya negara merasa terlalu besar untuk gagal. Etc.

Apabila dicermati, ciri-ciri sunk cost policy pada level negara sekarang dapat diidentifikasi melalui beberapa indikator.

Indikator pertama adalah “narasi sedikit lagi selesai”. Pemerintah terus meminta tambahan anggaran, dengan janji akan segera tampak dampak positif proyek dalam waktu dekat. Tapi waktunya akan terus bergeser.

Indikator kedua adalah “eufemisme investasi strategis”. Proyek yang secara faktual merugi, diubah labelnya menjadi proyek strategis nasional atau kepentingan pertahanan dan keamanan. Sehingga, terhindar dari audit rasional ekonomi.

Indikator ketiga adalah “penyingkiran kritik”. Akademisi atau teknokrat yang menyarankan pembatalan program atau proyek prioritas akan disingkirkan dan digantikan oleh mereka yang bersedia yes men. Seraya mengedepankan narasi “mundur sekarang adalah bentuk pemghianatan terhadap perjuangan yang sudah dimulai”.

Indikator keempat adalah “mengubah indikator keberhasilan”. Dalam perjalanan proyek, target proyek diubah agar proyek seolah tampak berhasil.

Indikator kelima adalah “pengabaian bukti baru”. Data baru yang menunjukkan kegagalan tidak diintegrasikan ke dalam pengambilan kebijakan.

Selanjutnya, dampak negatif dari sunk cost fallacy bagi negara cukup banyak. Mulai dari pemborosan fiskal. Lalu, kebijakan tak lagi berbasis bukti. Tentu saja inovasi tak berkembang. Bahkan, menyebabkan penurunan kepercayaan publik. Meningkatnya risiko korupsi. Dan, pasti berdampak jua pada lemahnya legitimasi pemerintahan.

Kalau memang ada niatan mengatasinya, maka cara paling etektif mengatasi sunk cost fallacy mencakup beberapa aspek intervensi struktural.

Cara pertama, pelembagaan budaya “fail fast, learn faster”. Mengedepankan prinsip cepat mengidentifikasi kegagalan, cepat menghentikan program yang tidak efektif, dan cepat mengalihkan sumber-daya. Ini merupaka bentuk baru dalam inovasi kebijakan.

Cara kedua, pelembagaan “klausul kadaluwarsa otomatis”. Dibuat klausul hukum yang menyuratkan, jika program prioritas proyek dalam kurun waktu yang ditetapkan belum selesai, maka otomatis secara hukum dihentikan. Kecuali lembaga parlemen atau lembaga yang berwenang dapat membuktikan urgensi ekstremnya, maka kembali dari nol. Dana lanjutan hanya diberikan jika indikator obyektif tercapai.

Cara ketiga, “pembentukan independent exit strategy taskforce”. Negara perlu memiliki lembaga independen, yang tugas khususnya adalah merancang skenario pembatalan atau likuidasi proyek pemerintah yang gagal.

Cara keempat, “transparansi berbasis digital real-time”. Menggunakan AI dan sistem pelacakan publik untuk membuka pembengkakan biaya ke publik sejak awal. Ketika publik tahu secara transparan berapa biaya yang terbuang, diharapkan tekanan publik akan memaksa pemerintah melakukan pivot nasional, daripada menyembunyikan kegagalan. Etc.

Hingga disini, terkait sunk cost fallacy, dapat dikonstatasikan bahwa tantangan terbesar bagi negara era sekarang bukan sekadar membuat keputusan yang salah. Tapi, lebih pada ketidakmampuan untuk menghentikan keputusan yang salah ketika bukti kegagalannya sudah nyata.

Ketidakmampuan menghentikan kegagalan itu bukan semata masalah salah hitung matematika ekonomi. Namun, lebih banyak diakibatkan oleh jeratan struktural politik, institusi, dan reputasi yang membuat opsi mundur atau berubah haluan dianggap lebih mematikan bagi eksekutif politik daripada opsi melanjutkan. Meskipun secara proyek adalah gagal dan secara finansial biaya membengkak.

Padahal, negara yang kuat dan sehat bukanlah negara yang tak pernah salah. Melainkan, negara yang memiliki kapasitas institusional untuk mengakui kesalahan, menghentikan kebijakan yang gagal, dan mengalihkan sumber daya ke pilihan yang lebih bermanfaat bagi masa depan negara.

Kualitas negara era sekarang semakin ditentukan oleh kemampuan belajar dan beradaptasi. Bukan ditentukan oleh kemampuan mempertahankan keputusan masa lalu yang salah. Nah !🇮🇩