Survivorship Bias

Oleh: Haryadi – (Lab45, 13 Juni 2026)

Optika.id – Yang dimaksud dengan survivorship bias adalah kesalahan berpikir yang terjadi ketika pengambil keputusan hanya melihat sisi yang berhasil (survivors). Tapi, abai terhadap sisi yang gagal, terpinggirkan, dan tak terlihat.

Dalam konteks negara era sekarang, survivorship bias muncul ketika keberhasilan penguasa, institusi, kebijakan, dan model pembangunan dinilai semata dari secuil contoh sukses, tapi menyembunyikan banyak kasus kegagalan.

Akibatnya, bias itu menjelma dalam distorsi kebijakan yang masif. Di mana penguasa pemerintah merumuskan program prioritas dan strategi nasional hanya berdasar cerita sukses satu dua korporasi, kawasan maju, dan elit oligarki. Tapi melupakan dan menutup mata terhadap kegagalan sistemik di lapisan bawah dan menengah.

Belakangan ini survivorship bias cenderung mengedepan. Pasti karena didorong oleh dinamika moderen dan faktor struktural yang melingkupinya.

Misalnya, karena “algoritma media sosial dan hustle culture”. Dalam hal ini, narasi publik didominasi oleh segelintir start up uniqorn yang sukses, individu yang kaya mendadak dari aset digital, dan smart ciry yang gemerlap. Algoritma nyaris tak pernah memviralkan bisnis gagal atau daerah yang tertinggal.

Faktor pendorong lain adalah “teknokrasi berbasis data yang cacat”. Di mana negara sekarang amat bergantung pada big-data. Tapi, jika sistem administrasi negara hanya mencatat kelompok yang tergitilisasi, maka suara masyarakat marginal yang tak punya akses internet atau digital akan hilang dari radar kebijakan.

Penyebab lain adalah karena “kompetisi geopolitik yang sengit”. Dalam hal ini, kebanyakan negara saling berlomba memamerkan showcase keberhasilan, demi menarik investor asing. Sehingga, dengan penuh kesadaran sengaja menyembunyikan realitas kegagalan pembangunan.

Faktor penyebab lain yang kadang lucu adalah “politik pencitraan”. Dalam hal ini, sering diargumenkan bahwa praktik kekuasaan moderen semakin bergantung pada narasi dan citra keunggulan. Oleh sebab itu, muncul kecenderungan hanya menampilkan indikator positif dan menghapus memori kegagalan kebijakan.

Lebih lanjut, survivorship bias dalam konteks negara sekarang memiliki ciri-ciri utama yang spesifik.

Ciri pertama, “kebijakan publik mengacu best practices berlebihan”. Penguasa pemerintahan meniru mentah-mentah formula negara maju multipower. Tanpa menganalisis pengalaman sebagian besar negara telah gagal ketika menerapkan formula yang sama.

Ciri kedua, “evaluasi kebijakan tak seimbang dan lebih berdasar anecdotal evidence”. Di mana keberhasilan kecil dipublikasi luas dan dijadikan dasar kebijakan nasional. Sementara banyak kegagalan besar tidak diteliti, tidak dipublikasi, dan tidak dijadikan pelajaran.

Ciri ketiga, “hiper-fokus pada komunitas digital”. Beranggapan pertumbuhan ekonomi merata hanya karena adopsi teknologi melonjak tinggi.

Ciri keempat, “stigma kegagalan individu”. Jika penguasa pemerintahan gagal menjalankan fungsi normatifnya, maka yang akan disalahkan adalah individunya, dianggap tidak inovatif dan atau malas. Bukan karena adanya ketimpangan ketimpangan struktural.

Inheren dengan ciri-ciri survivorship bias adalah potensi dampak negatifnya terhadap negara.

Dampak negatif pertama, “alokasi anggaran salah sasaran”. Dana publik kerap terkuras untuk memoles sektor yang sudah baik. Sementara sektor fundamental yang sedang sekarat, makin kekurangan insentif.

Dampak negatif kedua, “potensi keretakan sosial”. Masyarakat bawah merasa tak dipedulikan. Karena, umumnya narasi resmi negara selalu mengagungkan kemajuan dan kesuksesan yang justru asing dan tak pernah dirasakan oleh warga masyarakat bawah.

Dampak negatip ketiga, “kerapuhan sistemik”. Negara membangun fondasi di atas asumsi yang terlalu optimistik. Manakala krisis ekonomi-politik global menerpa, negara akan mudah terhempas dan tumbang. Etc.

Kalau survivorship bias mau dinegasikan dari kehidupan kekuasaan negara, maka setidaknya ada beberapa cara yang diyakini efektif.

Cara pertama, “wajib menerapkan post-mortem analytics”. Tiap akan merumuskan kebijakan, maka pemerintah tak boleh hanya studi banding ke tempat yang sukses. Pemerintah juga wajib melakukan studi banding ke proyek dan atau negara yang gagal. Agar dapat memetakan masalah secara lengkap.

Cara kedua, “missing data auditing”. Lembaga statistik negara harus pro-aktif mencari data yang belum masuk dalam sistem digital. Tak boleh kalau hanya mengolah data yang sudah tersedia di server.

Cara ketiga, “demokrasi deliberatif”. Melibatkan kelompok rentan dan marginal dalam uji publik rancangan kebijakan. Kebijakan harus diuji oleh semua pihak, yang akan diuntungkan maupun yang akan dirugikan.

Sampai disini, terkait survivorship bias, dapat dikonstatasikan bahwa banyak negara sekarang yang sedang mengalami “kebutaan struktural”. Sistem digital dan teknokrasi moderen dirancang untuk merekam dan mengagungkan hasil akhir yang sukses saja. Tidak punya kemampuan mendeteksi dan mendengarkan jeritan kegagalan di akar rumput.

Jadi, tantangan terbesar negara era sekarang bukan kekurangan informasi. Tapi, ketidakmampuan memproses informasi secara lengkap. Informasi cenderung dipilah-pilih secara segmented dan fragmented.

Risiko terburuknya adalah negara selalu mengalami krisis kebijakan yang berulang. Kesalahan yang sama terus diulang. Seakan tak pernah dipelajari secara serius. Nah !🇮🇩