REZIM POLITIK Itu

Oleh: Haryadi (Lab45, 6 Juli 2026)

Optika.id – Dalam buku teks Ilmu Politik abad 21 era sekarang, rezim politik dimengerti sebagai sekumpulan institusi, norma, prosedur, dan aktor yang menentukan cara kekuasaan negara diorganisasikan dan dijalankan. Termasuk, bagaimana institusi kekuasaan berinteraksi dengan warga-negara dan pasar global.

Rezim politik moderen sekarang mengandalkan kombinasi antara legalitas formal (konstitusi dan pemilu) dan kontrol informal (jejaring patronase dan algoritma informasi). Pula, rezim politik sekarang tak lagi hitam-putih semacam demokrasi vs totaliter. Tapi, cenderung banyak yang bersifat hybrid seperti semi-demokrasi atau semi-totaliter.

Betapa pun bersifat hybrid, tapi tetap rezim politik memuat lima dimensi dasar yang saling mengait.

Dimensi pertama, “struktur distribusi kekuasaan”. Mengait perihal pihak yang berwenang membuat keputusan. Dan, seberapa besar pembagian kekuasaan.

Dimensi kedua, “aturan kompetisi politik”. Mengait perihal cara perolehan kekuasaan melalui pemilu, kudeta militer, dinasti, partai tunggal, atau cara lain.

Dimensi ketiga, “hubungan negara dan masyarakat”. Mengait perihat derajat kebebasan sipil, ruang oposisi, dan kebebasan media.

Dimensi keempat, “mekanisme akuntabilitas”. Mengait perihal derajat kesediaan pemerintah untuk dikoreksi secara damai.

Dimensi kelima, “legitimasi”. Mengait perihal kebutuhan pemerintah memghasilkan legitimasi ekonomi, legitimasi hukum, legitimasi kinerja.

Berhal lima dimensi yang inheren dalam rezim politik itu, menjadi jelas kiranya bila rezim politik itu berbeda dengan penguasa pemerintah. Karena, penguasa pemerintah dapat berganti, tetapi rezim politik bisa tetap ada.

Pada seputara abad 20, beberapa ilmuan politik seperti Samuel P. Huntington, Robert A. Dahl, dan Juan Linz mulai mengedepankan penggunaan terminologi rezim politik, untuk mengkaji transisi politik dari otoriterisme ke demokrasi. Serta, untuk menggambarkan proses pelembagaan politik pada negara-negara sedang berkembang kala itu.

Memasuki abad ke-21, terlihat ada pergeseran taxonomi dari terminologi rezim politik dikalangan ilmuan politik. Dalam hal ini, rezim politik dimengerti sebagai kombinasi antara institusi, teknologi terbarukan, ekonomi, media digital, jaringan oligarki, geoekonomi dan geopolitik global.

Saat sekarang, isu rezim politik kembali mencuat dan menjadi pusat perhatian di berbagai negara-bangsa. Di duga, hal ini terjadi karena dunia sedang mengalami defisit demokrasi substantif.

Rezim politik menjadi trend kajian, sebab banyak ilmuan politik yang kaget dan penasaran melihat perubahan cara survival rezim politik. Alih-alih menggunakan kudeta militer yang berdarah, tapi penguasa otoriter baru menggunakan aturan main politik yang secara formal terlihat tetap tunduk pada instrumen demokrasi. Seperti misalnya revisi hukum konstitusional, pemilu, disinformasi sistematis, dan manipulasi media sosial. Semua itu dikreasi secara terstruktur untuk optimalisasi kekuasaan dan sekaligus mengikis bertahap mekanisme check and balance yang esensial dalam demokrasi substantif lewat autocratic legalism.

Memang keberadaan rezim politik itu dilematis. Karena, secara politik tak bisa ditiadakan sepenuhnya. Selama suatu negara-bangsa berdiri, maka selalu diperlukan struktur, aturan, dan prosedur untuk mengelola konflik kepentingan dan mendistribusikan sumber daya.

Menghilangkan rezim politik sama sekali, sama dengan menghilangkan aturan main politik itu sendiri. Ujungnya bisa mengarah pada anarki total. Maka, yang bisa dilakukan adalah mengubah atau mengganti tipe atau karakter rezim politiknya. Bukan meniadakan sepenuhnya keberadaan rezim politik.

Berhal begitu, maka cara paling efektif untuk menyelaraskan rezim politik dengan pelembagaan demokrasi substantif adalah melalui robust institutional design dan penegakan hukum tanpa pandang bulu.

Demokrasi tak boleh hanya berharap kepada kebaikan moral pemimpin. Tapi terutama harus mengedepankan penguatan sistem checks and balances. Lembaga-lembaga negara yang secara normatif harus independen dari intervensi politik, harus dijamin keberadaannya. Seperti misalnya bank sentral, penyelenggara pemilu, lembaga pengawas, lembaga penegak hukum, etc harus dipayungi independensi oleh konstitusi. Sehingga, siapapun aktor politik yang berkuasa dan masuk dalam bagian rezim politik, dipaksa harus tunduk pada aturan main politik yang demokratis.

Sudah barang tentu upaya penyelarasan rezim politik dengan pelembagaan demokrasi itu akan dihambat oleh para pihak yang diuntungkan oleh tipe atau karakter rezim politik totaliter. Persisnya, hambatan itu yang paling mengedepan ada dalam dua kategori.

Hambatan pertama, “personalisasi kekuasaan dan kartelisasi politik”. Dimana parpol tak lagi berjalan dengan rujukan ideologi. Tetapi berubah menjadi kartel yang dikuasai oligarki. Kekuasaan pun dipersonalisasi pada figur tertentu. Sehingga, institusi negara benar-benar dibajak untuk kepentingan privat.

Hambatan kedua, “lemahnya civil society akibat polarisasi digital”. Di mana ruang publik digital yang seharusnya memperkuat kendali warga-negara, justru terpecah oleh algoritma eco chamber dan oleh manipulasi opini. Akibatnya, civil society tak bersatu untuk mengawasi penyimpangan rezim politik.

Sampai di sini, berdasar keseluruhan deskripsi ringkas di atas, dapat disimpulkan bahwa rezim politik dalam konteks negara-bangsa sekarang adalah merupakan kerangka institusional yang mengatur distribusi dan penggunaan kekuasaan.

Rezim politik tak bisa dihapuskan sepenuhnya. Sebab, setiap negara-bangsa memerlukan aturan main politik dasar untuk menjalankan pemerintahan.

Tantangan utamanya bukanlah menghilangkan total rezim politik. Namun, memastikan bahwa rezim politik dibatasi oleh supremasi hukum dan akuntabilitas dalam payung demokrasi substantif yang efektif.

Oleh sebab itu, penguatan pelembagaan demokrasi sebagai sistem pemerintahan dan sistem nilai, menjadi prasyarat utama agar rezim politik tetap selaras dengan demokrasi substantif. Nah !🇮🇩