PERUSAHAAN RAKSASA ITU BERNAMA NKRI: PEMILIK SEGELINTIR ORANG ATAU OLIGARKI, RAKYAT BERENANG DI LAUTAN KEMISKINAN

Oleh: Dr. Muhammad Uhaib As’ad, M.Si (Akademisi, Direktur Kajian Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik Kalimantan Selatan, President International Institute of Influencers Indonesia, Direktur Center for Research and Political Marketing Consultant)

Optika.id – Indonesia sejak awal didirikan bukan untuk menjadi perusahaan milik segelintir elite, melainkan rumah besar bagi seluruh rakyat yang berdiri di atas prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Konstitusi dengan sangat jelas menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun dalam realitas politik-ekonomi kontemporer, publik justru menyaksikan ironi besar: negara perlahan bergerak menyerupai korporasi raksasa yang dikelola oleh jaringan elite politik, pemilik modal, dan oligarki ekonomi yang memiliki akses sangat dominan terhadap sumber daya nasional. Negara hadir secara formal atas nama rakyat, tetapi arah kebijakan dan distribusi manfaat ekonominya sering kali lebih terasa berpihak kepada kelompok kecil yang menguasai modal dan kekuasaan.

Fenomena ini tidak lahir secara tiba-tiba. Reformasi politik yang semula diharapkan melahirkan demokrasi ekonomi justru dalam banyak aspek membuka ruang lebih luas bagi konsolidasi oligarki. Demokrasi prosedural memang berjalan, pemilu diselenggarakan secara rutin, partai politik tumbuh, dan kebebasan sipil relatif lebih terbuka. Namun pada saat yang sama, biaya politik yang semakin mahal membuat kontestasi demokrasi sangat bergantung pada kekuatan modal ekonomi. Politik akhirnya tidak lagi sepenuhnya menjadi arena pertarungan gagasan, tetapi berubah menjadi investasi kekuasaan yang membutuhkan dukungan finansial sangat besar.

Dalam situasi seperti itu, hubungan antara penguasa dan pengusaha menjadi semakin sulit dipisahkan. Pengusaha membutuhkan kekuasaan untuk menjaga stabilitas bisnisnya, sementara elite politik membutuhkan dukungan modal untuk memenangkan kontestasi politik dan mempertahankan kekuasaan. Relasi timbal balik inilah yang kemudian melahirkan oligarki modern: sekelompok elite yang menguasai sumber daya ekonomi sekaligus memiliki pengaruh besar terhadap arah kebijakan politik negara. Akibatnya, negara perlahan bergerak dalam logika korporasi besar yang lebih sensitif terhadap kepentingan investor dan elite modal dibanding penderitaan rakyat kecil.

Yang paling menyakitkan, kekayaan sumber daya alam Indonesia yang luar biasa justru tidak sepenuhnya berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyatnya. Negeri ini kaya tambang, sawit, batu bara, gas, nikel, emas, dan berbagai sumber daya strategis lainnya. Namun di tengah limpahan kekayaan itu, jutaan rakyat masih hidup dalam kemiskinan, pengangguran, dan keterbatasan akses pendidikan serta kesehatan yang layak. Daerah-daerah penghasil sumber daya alam bahkan sering menjadi wilayah dengan tingkat ketimpangan sosial yang tinggi. Kekayaan alam mengalir keluar dalam jumlah besar, tetapi masyarakat sekitar tetap hidup dalam kondisi yang jauh dari sejahtera.

Fenomena tersebut memperlihatkan adanya paradoks pembangunan yang sangat serius. Negara terus membanggakan pertumbuhan ekonomi dan investasi besar, tetapi pada saat yang sama jurang ketimpangan sosial semakin melebar. Segelintir elite menguasai konsesi tambang, perkebunan, proyek strategis nasional, dan jaringan bisnis besar, sementara rakyat kecil berjuang menghadapi mahalnya harga kebutuhan pokok dan sempitnya akses ekonomi produktif. Dalam kondisi seperti ini, publik mulai mempertanyakan: apakah negara benar-benar dikelola untuk rakyat, atau justru menjadi perusahaan raksasa yang dimiliki oligarki dengan rakyat sebagai buruh dan pasar konsumennya?

Kondisi tersebut diperparah oleh praktik politik patronase yang membuat kekuasaan semakin terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Jabatan politik, proyek negara, hingga distribusi sumber daya ekonomi sering kali bergerak dalam lingkaran elite yang sama. Politik dinasti, relasi bisnis-politik, dan jaringan kekuasaan informal memperlihatkan bahwa demokrasi tidak sepenuhnya berjalan dalam prinsip kesetaraan. Rakyat memang memiliki hak memilih dalam pemilu, tetapi pilihan politik yang tersedia sering kali tetap berada dalam orbit elite ekonomi dan kekuasaan yang sama.

Dalam konteks ini, negara mengalami apa yang oleh banyak ilmuwan politik disebut sebagai state capture atau pembajakan negara oleh kepentingan oligarki. Kebijakan publik tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh kebutuhan rakyat secara luas, tetapi sangat dipengaruhi kepentingan elite ekonomi yang memiliki akses terhadap pusat kekuasaan. Regulasi dibuat ramah terhadap investasi besar, tetapi perlindungan terhadap petani kecil, nelayan, buruh, dan masyarakat adat sering kali lemah. Negara menjadi kuat terhadap rakyat kecil, tetapi sangat lunak terhadap kepentingan pemilik modal besar.

Yang lebih mengkhawatirkan, oligarki modern tidak lagi bekerja secara kasar seperti rezim otoritarian masa lalu. Mereka bekerja melalui mekanisme demokrasi formal, media, pencitraan digital, dan produksi opini publik. Politik populis dibangun untuk menjaga legitimasi rakyat, sementara konsolidasi kekuasaan ekonomi berjalan tenang di belakang layar. Publik disuguhi pertunjukan demokrasi yang meriah, tetapi struktur ekonomi-politik yang menopang ketimpangan tetap tidak berubah secara signifikan.

Media sosial bahkan memperkuat situasi tersebut. Politik hari ini bergerak sangat kuat dalam industri persepsi. Elite politik diproduksi sebagai figur populis yang dekat dengan rakyat, sederhana, dan penuh empati. Namun di balik citra visual tersebut, relasi oligarki tetap bekerja secara sistematis. Demokrasi berubah menjadi arena produksi emosi publik, sementara pembahasan mengenai ketimpangan struktural dan konsentrasi kekayaan nasional justru tenggelam dalam hiruk pikuk propaganda digital.

Di sisi lain, rakyat kecil dipaksa bertahan dalam tekanan ekonomi yang semakin kompleks. Harga kebutuhan pokok meningkat, akses rumah layak semakin sulit, biaya pendidikan tinggi, dan lapangan kerja berkualitas terbatas. Generasi muda menghadapi ketidakpastian sosial yang besar, sementara elite terus memperluas akumulasi kekayaan dan pengaruh politik mereka. Situasi ini melahirkan frustrasi sosial yang perlahan menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap negara dan demokrasi.

Ironisnya, dalam banyak kasus rakyat justru diposisikan hanya sebagai objek legitimasi politik. Menjelang pemilu, rakyat dipeluk, disanjung, dan dijanjikan kesejahteraan. Namun setelah kekuasaan diperoleh, fokus utama elite sering kali kembali pada konsolidasi jaringan bisnis-politik dan pembagian pengaruh kekuasaan. Demokrasi akhirnya bergerak dalam logika elektoral semata tanpa keberanian melakukan reformasi ekonomi yang benar-benar berpihak kepada mayoritas rakyat.

Dalam perspektif ekonomi-politik, ketimpangan seperti ini sangat berbahaya bagi masa depan bangsa. Negara yang dikuasai oligarki akan mengalami pelemahan kualitas demokrasi karena kebijakan publik semakin sulit dipisahkan dari kepentingan elite ekonomi. Ketika kekayaan nasional terkonsentrasi pada segelintir orang, maka akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi juga akan semakin tidak setara. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat memicu konflik sosial dan krisis legitimasi negara.

Padahal cita-cita kemerdekaan Indonesia sangat jelas: menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, negara seharusnya hadir untuk memastikan distribusi kesejahteraan yang lebih merata, melindungi kelompok rentan, dan membatasi dominasi ekonomi segelintir elite. Negara tidak boleh berubah menjadi alat akumulasi kekayaan oligarki yang hanya menggunakan rakyat sebagai basis legitimasi politik semata.

Karena itu, diperlukan keberanian besar untuk melakukan reformasi struktural terhadap relasi bisnis-politik di Indonesia. Partai politik harus dibebaskan dari ketergantungan modal oligarki. Penegakan hukum harus independen terhadap kekuatan ekonomi-politik. Pengelolaan sumber daya alam harus benar-benar berpihak kepada kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat luas, bukan hanya keuntungan korporasi besar. Negara juga harus memperkuat ekonomi kerakyatan agar rakyat tidak terus menjadi penonton di tanahnya sendiri.

Masyarakat sipil, media independen, akademisi, dan generasi muda memiliki tanggung jawab penting untuk terus mengawasi konsolidasi oligarki yang semakin kuat dalam demokrasi Indonesia. Tanpa kontrol publik yang kritis, negara akan semakin mudah dibajak oleh kepentingan elite ekonomi yang memiliki sumber daya besar untuk mempengaruhi politik dan kebijakan nasional.

Pada akhirnya, pertanyaan paling mendasar yang harus dijawab bangsa ini adalah: untuk siapa sebenarnya negara ini dijalankan? Apakah NKRI benar-benar rumah bersama seluruh rakyat Indonesia, atau perlahan berubah menjadi perusahaan raksasa yang saham kekuasaannya dimiliki segelintir oligarki sementara rakyat dibiarkan berenang di lautan kemiskinan dan ketidakpastian hidup? Sebab ketika kekayaan nasional hanya berputar di lingkaran elite yang sama, sementara mayoritas rakyat terus hidup dalam tekanan sosial-ekonomi, maka demokrasi tidak lebih dari panggung besar yang menyembunyikan ketimpangan di balik slogan kesejahteraan dan nasionalisme semu.