Memulai Membuat Kerusuhan, Lalu Minta Biaya Perlindungan

Oleh: Ahmad Cholis Hamzah

Optika.id – Bayangkan kalau saya menjadi bos organisasi preman yang disegani di sebuah kota besar, lalu saya kerahkan anak buah saya untuk membuat keonaran di kota tersebut, melempari bangunan mall-mall besar, berteriak-teriak memalak seluruh pimpinan dan karyawan mall, membakar ban-ban bekas didepan mall, menutup akses jalan menuju ke mall agar tidak ada satupun pengunjung yang masuk mall. Tentu kondisi kota atau gedung-gedung mall itu menjadi tidak aman, penjualan menurun drastis. Setelah itu saya sebagai boss preman dengan pakaian parlente mendatangi walikota atau taipan pemilik mall – menawarkan perlindungan, proteksi, menjaga keamanan di kota dan mall-mall, tapi mereka saya tarik biaya perlindungan keamanan.

Kejadian imajiner yang saya ceritakan itu, benar-benar terjadi di dunia nyata di kondisi geopolitik di kawasan Timur Tengah tempat negara- negara kaya penghasil minyak dunia. Adalah Amerika Serikat dibawab presiden Donald Trump dan Israel dibawah Benyamin Netanyahu menyebarkan isu bahwa dalam satu minggu negara Iran akan membuat bom nuklir yang menjadi ancaman kawasan dan dunia, karena itu harus ada pergantian rejim di Iran. Lalu “ujug-ujug” kedua negara ini mengerahkan kekuatan militer nya untuk membumi hanguskan Iran, membunuh Pemimpin Tertingginya dan beberapa pejabat tinggi negara dan memblokade selat Hormuz (yang sebagian merupakan teritori nya Iran dan negara Oman) agar tidak ada kapal-kapal tangker yang mengangkut minyak dunia keluar masuk selat Hormuz. Amerika meng-klaim bahwa laut di selat Hormuz adalah wilayah internasional dan Amerika Serikat yang berkuasa di selat Hormuz itu.

Akibat dari kebijakan Trump – yang berdasarkan “perintah” dari Israel itu kondisi perekonomian dan perdagangan global kacau, harga-harga minyak dunia melambung dan negara-negara Timur Tengah penghasil minyak ekonomiya turun drastis karena tidak bisa menjual minyaknya akibat ditutupnya selat Hormuz. Amerika Serikat juga melanggar MoU Perdamaian yang sudah ditandanganinya sendiri bersama Iran denga melakukan berkali-kali pengeboman ke wilayah Iran dan sebaliknya Irang melakukan pembalasan dengan mengebom basis-basis militernya di negara-negara penghasil minyak itu (sampai saya menulis artikel ini, saling serang antara Amerika Serikat dan Iran masih berlangsung).

Kemudian Amerika Serikat mendekati para pemimpin negara-negara kaya minyak itu dan “memaksa” mereka untuk membayar ongkos perlingdungan keamanan sebab militer Amerika Serikat akan mengendalikan selat Hormuz. Ongkos perlindungan itu bisa berupa investasi di Amerika Serikat misalnya dalam bentuk memborong saham-saham perusahaan besar Amerika Serikat, tentu transaksinya dalam bentuk mata uang US$.

Media internasional memang mewartakan bahwa Presiden Donald Trump meminta negara-negara kaya Teluk (termasuk Arab Saudi, Qatar, UEA, Kuwait, dan Bahrain) untuk mengganti biaya pengamanan Selat Hormuz yang dilakukan oleh militer AS. Trump awalnya mengusulkan pengenaan biaya transit 20% untuk kargo, namun rencana ini dibatalkan dan diganti dengan kesepakatan investasi langsung di Amerika Serikat.
Media Amerika Serikat The Hill tanggal 13 Juli 2026 menurunkan berita berjudl: “The Hill Trump wants Gulf countries on the hook for Strait of Hormuz ‘protection’”. Dikabarkan bahwa Presiden Trump menyebutkan beberapa negara Teluk Persia yang menurutnya harus mengganti Amerika Serikat untuk perlindungan kapal melalui Selat Hormuz.

“Ya, saya ingin diganti karena kami melindungi bagian dunia yang sangat kaya, kami menghabiskan uang, dan apa yang telah kami lakukan adalah kami akan diganti untuk perlindungan,” kata Trump di Kantor Oval. Dia menyebut sekutu AS Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait dan Bahrain, dan mengatakan ada yang lain.

“Mereka akan melakukannya dengan sangat baik,” katanya. “Tapi kami pikir itu pantas.”
Dia melanjutkan dengan mengatakan AS tidak “membutuhkan” negara-negara itu karena
“kami memiliki lebih banyak minyak daripada negara lain di dunia.” “Kami melindungi mereka semua, dan kami telah melakukan pekerjaan yang sangat efektif,” katanya.
Trump mengumumkan Senin sebelumnya bahwa AS akan menjadi “penjaga” selat dan akan mengembalikan blokade angkatan laut terhadap Iran.

Dia mengatakan biaya 20 persen akan dikumpulkan sebagai cara bagi AS untuk “diganti” untuk perjalanan yang aman.

Abbas Araghchi, menteri luar negeri Iran, menolak pengumuman Trump dan mengatakan Iran telah menjadi penjaga selat dan siapa yang harus diganti.
“POTUS benar-benar benar. Siapa pun yang menyediakan perjalanan kapal komersial yang aman dan aman melalui Selat Hormuz harus diberi kompensasi untuk layanan ini,” tulis Araghchi di media sosial. “Iran selalu menjadi PENJAGA Selat dan akan tetap demikian SELAMANYA.”

Ini pelajaran bagi Indonesia bahwa apapun bentuk “bantuan asing” itu tidak gratis, karena Indonesia bisa ditekan untuk membayar ongkos bantuan itu dalam bentuk -misalnya semua kekayaan Sumber Daya Alamnya diserahkan ke asing itu. Pelajaran lain bahwa di dunia ini muncul gaya diplomasi baru yaitu “diplomasi preman” dengan cara memulai kekacaun dulu, lalu minta pembayaran kompensasi..