KAKISTOKRASI Cuk !

Oleh: Haryadi (Lab45, 16 Juli 2026)

Optika.id – Kakistokrasi dapat dipahamkan sebagai kondisi pemerintahan di mana jabatan-jabatan strategis negara didominasi oleh individu-individu yang tak kompeten, tak berintegritas, tak berprinsip, dan lebih mengutamakan kepentingan diri serta kelompok daripada kepentingan publik.

Belakangan ini, bahkan kakistokrasi dikonstatasikan tak sekadar sebagai pemerintahan yang dikuasai oleh pemimpin yang bodoh secara intelektual dan emosional. Tetapi, juga mencakup sistem yang secara aktif menyaring dan mempromosikan inkompetensi serta oportunisme di atas meritokrasi.

Konkritnya, kakistokrasi terwujud ketika loyalitas buta kepada penguasa dan kecocokan ideologis jauh lebih dihargai daripada kapabilitas. Akibatnya, institusi publik diisi oleh para penjilat dan oportunis yang tak memahami tata kelola pemerintahan. Ujungnya adalah ketidakjelasan formula dan arah kebijakan negara.

Ada beberapa dinamik struktural yang memicu kebangkitan kakistokrasi secara umum. Serta, menjadikannya fokus perbincangan dalam kehidupan negara era sekarang.

Penyebab pertama adalah pemimpin populis sekarang yang cenderung membangun narasi “saya akan lawan orang-orang pintar yang antek asing”. Pemimpin populis itu sengaja mendepak orang-orang pintar yang kritis dan mematikan peran teknokrat profesional, lalu menggantinya dengan sosok yang loyal namun tak kompeten.

Penyebab kedua adalah era sekarang yang namanya emosi dan disinformasi bisa lebih laku daripada fakta digital. Politisi yang piawai memainkan narasi atau lincah beretorika (sekalipun miskin substansi) akan lebih berpeluang memikat.

Penyebab ketiga adalah kebutuhan pendanaan politik yang begitu meraksasa. Hal ini membuat banyak penguasa yang saat kontestasi berhutang dana dan berhutang budi kepada para pihak yang membantu perolehan pendanaan politik. Dalam konteks ini, pembagian posisi jabatan startegis pemerintahan kepada orang-orang yang tak kompeten, harus dimengerti sebagai wujud balas budi kekuasaan.

Dalam konteks sekarang, sebuah negara dapat didiagnosis terjangkit kakistokrasi jika setidaknya menunjukkan tiga gejala klinis.

Gejala klinis pertama adalah “anti-intelektualisme”. Di mana kebijakan publik dan ujaran pidato tidak lagi berbasis data. Tapi, lebih banyak berbasis intuisi politik, takhayul elektoral, atawa pesanan oligarkinya. Akademisi atau teknokrat profesional, cenderung dicurigai dan atau disingkirkan.

Gejala klinis kedua adalah “matinya meritokrasi birokrasi”. Di mana rekruitmen birokrasi, pejabat publik, aparat penegak hukum, dan aparatur kekerasan negara; nyaris semuanya didominasi oleh nepotisme atau transaksional. Bukan atas dasar meritokrasi.

Gejala klinis ketiga adalah “normalisasi skandal”. Dalam hal ini ketidakmampuan mengelola krisis dianggap sebagai hal biasa dan normal. Pejabat yang gagal menjalankan tugas dan fungsinya tak pernah merasa bersalah. Dan, sibuk membangun narasi pembenaran atau menyalahkan pihak lain.

Penting untuk diketahui, bahwa betapa pun kakistokrasi itu buruk bagi tata kelola dan keadaban politik negara, yang oleh sebab itu harus ditiadakan. Tapi, sejatinyalah kakistokrasi tak mungkin bisa dihapus total dari kehidupan negara. Sebatas yang dapat dilakukan adalah menekan, mengendalikan, dan meminimalkan kakistokrasi. Agar, tidak merusak fondasi tata-kelola negara yang beradab.

Adapun cara paling efektif untuk meminimalkan kakistokrasi dalam suatu negara, ada tiga yang utama.

Cara pertama adalah memperkuat keberadaan lembaga independen, yang memiliki kuasa mutlak untuk memveto pengangkatan pejabat yang tidak kompeten. Lembaga independen itu harus terlepas dari intervensi presiden, parlemen, dan oligarki sekalipun.

Cara kedua adalah memutus akar kakistokrasi dengan memaksa partai politik melakukan kaderisasi berbasis ideologis sekaligus talenta merit, dan membuka sumber pendanaan partai politik secara transparan. Sehingga, tiket politik tak bisa dibeli sekadar oleh para pihak yang tak kompeten.

Cara ketiga adalah membangun ekosistem media yang independen dan ruang publik yang mewadahi daya kritik masyarakat. Agar, ruang publik tidak mudah dimanipulasi oleh politisi inkompeten yang hanya bermodal pencitraan digital.

Jika negara gagal meminimalkan keberadaan kakistokrasi, maka risiko terburuknya adalah institusi negara akan kehilangan kapasitas untuk mencukupi keperluan layanan dasar yang baik. Keadaan ini tentu akan memicu ketidakpuasan publik yang masif terhadap kinerja pemerintahan. Puncaknya, mungkin saja mengarah pada ledakan kerusuhan sosial.

Sampai di sini, menjadi jelas bahwa kakistokrasi bukanlah sekadar produk dari salah pilih pemimpin dalam pemilu. Tapi, lebih merupakan strategi struktural yang sengaja dirancang untuk itu.

Dalam hal ini, penguasa populis sengaja merusak kapasitas epistemik institusi negara. Serta, menyingkirkan teknokrat profesional maupun para ahli, demi menempatkan para penjilat dan oligarkinya yang tidak kompeten tapi loyal.

Proses pembiaran inkompetensi itu menjadi senjata ampuh untuk meluluhlantakkan mekanisme checks and balances. Pada akhirnya, memuluskan agenda erosi demokrasi secara terstruktur. Asuuu tenan. Nah !🇮🇩