Peta Jalan Kembali ke UUD 1945

Oleh: Prof Ir Daniel Mohammad Rosyid @KITA

Optika.id – Krisis kelembagaan tinggi negara yang sedang menyeruak secara terbuka saat ini merupakan pertanda retaknya pondasi rumah NKRI palsu yang dibangun 25 tahun silam, yaitu UUD 10 Agustus 2002. Di akhir masa pemerintahan Jokowi, para die hard Jokowi seperti Gunawan Mohamad, Ikrar Nusa Bhakti, dan Saiful Mujani telah mengeluhkan kemerosotan demokrasi ala UUD 2002. Saiful Mujani kemudian menganjurkan konsolidasi nasional untuk melengserkan presiden terpilih, Prabowo, yang dinilai sebagai pelanjut Jokowi.

Aksi Saiful Mujani, lalu Tio dkk., merupakan sebuah plot twist untuk melestarikan UUD 2002 yang telah melahirkan Jokowisme dan demokrasi mbelgedhes. Agenda Gerindra untuk mewujudkan UUD 18 Agustus 1945 sebagaimana dirumuskan dalam AD/ART-nya dinilai Saiful Mujani secara eksplisit dan terbuka sebagai ancaman bagi demokrasi ala UUD 2002. Penting untuk mengimbangi narasi liberal Saiful Mujani tersebut dengan mengatakan bahwa UUD 2002 adalah rumus menuju jurang Paradoks Indonesia.

Saat kekuatan-kekuatan pemuja UUD 2002 mengonsolidasikan diri, seluruh komponen rakyat juga perlu segera mengonsolidasikan diri untuk memperkuat agenda Transformasi Indonesia yang dipimpin Presiden Prabowo, yaitu:

1. Konservasi nilai-nilai dan norma-norma dasar dalam UUD 1945.
2. Inovasi untuk merespons perubahan geopolitik dan teknologi melalui addendum serta TAP MPR tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai pernyataan kehendak rakyat.

MPR harus dikembalikan pada posisinya sebagai lembaga tertinggi negara yang memilih Presiden dan Wakil Presiden. Partai politik sebagai lembaga swasta dikembalikan ke barak.

UUD 2002 telah memberikan monopoli politik sebagai kebajikan publik kepada partai-partai politik. Padahal sejarah dunia dan Indonesia modern telah menunjukkan bahwa, sebagaimana disinyalir Noam Chomsky, partai politik dapat menjadi organisasi yang paling berbahaya di planet ini. Dahulu terdapat Partai Nazi di Jerman di bawah Hitler, Partai Likud di bawah Netanyahu, dan Partai Republik di bawah Trump. Di Indonesia pernah ada PKI pada masa Soekarno, Golkar pada masa Soeharto, kemudian Partai Demokrat, lalu PDI Perjuangan pada era Reformasi, dan kini Gerindra. Ke depan, mungkin PSI di bawah Kaesang, putra Jokowi. Sebagai a student of history, Prabowo mengetahui secara mendalam potensi bahaya partai-partai politik tersebut sehingga perlu direformasi.

Akibat degradasi MPR, banyak golongan masyarakat dan daerah tidak lagi terwakili secara memadai dalam proses politik nasional. Kekecewaan meluas. Hukum dapat ditekuk oleh uang dan kekuasaan, ketimpangan ekonomi serta kesenjangan spasial semakin melebar, sementara korupsi tidak kunjung berhenti. Ketika Mahkamah Agung tidak efektif, Mahkamah Konstitusi menghadapi persoalan etik dan disibukkan dengan judicial review terhadap banyak undang-undang hasil kerja DPR dan Pemerintah yang dinilai tidak bermutu serta tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Konflik-konflik hasil rekayasa terus bermunculan dan menguras energi bangsa. Pertimbangan para tokoh nasional melalui Dewan Pertimbangan Agung pun tidak ada lagi. Tidak ada lagi figur penengah yang dipercaya untuk memberikan kata akhir dalam rumah UUD 2002 tersebut.

Apabila dalam satu bulan ke depan konflik antarlembaga, krisis kepercayaan, dan kemerosotan ekonomi semakin memburuk, Presiden Prabowo perlu mengambil terobosan hukum untuk menyelamatkan NKRI dengan menata kembali tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai UUD 1945 melalui Dekrit Presiden. Dengan dukungan aparat serta tokoh-tokoh sipil yang terpercaya, Presiden dapat:

1. Membubarkan DPR, DPD, dan Mahkamah Konstitusi.
2. Mereformasi partai-partai politik serta menyederhanakannya menjadi organisasi ad hoc yang bersifat sementara dan hanya berfungsi untuk penyelenggaraan pemilu.
3. Membentuk MPR Sementara yang bertugas memilih Pejabat Sementara Presiden, Pejabat Sementara Ketua Mahkamah Agung, Dewan Pertimbangan Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan.
4. Menugaskan Pejabat Sementara Presiden bersama kabinetnya menyelenggarakan pemilu DPR dan DPRD dalam waktu enam hingga dua belas bulan.
5. Bersama MPR Sementara memilih Utusan Golongan dan Utusan Daerah.

Kita menunggu perubahan-perubahan mendasar dalam arah dan praktik pemerintahan Presiden Prabowo dalam waktu satu hingga tiga bulan ke depan. Kabinet gemuk hasil dagang sapi diperkirakan akan mengalami perombakan besar-besaran. Presiden tidak memiliki kemewahan waktu yang panjang. Apabila berbagai dinamika politik terus muncul seiring sinyal perubahan haluan kapal NKRI yang mulai ditunjukkan Presiden, tidak lama lagi arah baru tersebut diperkirakan akan semakin jelas dengan awak kabinet yang lebih kompeten dan bersih dari praktik KKN. Di rumah UUD 1945 itulah bangsa ini diharapkan semakin سَكِينَة، مَوَدَّة، وَرَحْمَة sebagai bekal menuju bangsa dan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ.

Konsolidasi Indonesia Tegakkan Amanah UUD 1945
Surabaya, Sabtu, 18 Juli 2026.