Ternyata Jatahnya Arwah pun Pernah Dikorupsi

Oleh: Ahmad Cholis Hamzah

Optika.id – Pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026 saya menulis artikel berjudul: “Tidak Hanya Jatah Makan Manusia, Jatah Makan Binatang pun Di Korupsi”. Tulisan saya itu soal keprihatinan kita bagaimana praktek korupsi di negara kita ini terjadi di berbagai aspek kehidupan. Di paragraf pertama artikel itu, saya mengutip ceramah seorang kiai tentang apapun di negeri kita ini dikorupsi. “besi saja dimakan, seng dimakan, beton dimakan, aspal juga dimakan”. Ungkapan sang kiai itu menunjukkan korupsi yang terjadi di proyek-proyek pembangunan di negeri kita ini.

Kemudian saya tulis bahwa tidak hanya “besi, beton, send dan aspal”, program makan untuk anak-anak bangsa juga dikorupsi seperti yang terjadi di Badan Gizi Nasional dimana program Makan Bergizi Gratis atau MBG nya dikorupsi para pejabatnya yang mencapai trilliunan Rupiah. Ya program makan untuk manusia dikorupsi. Lalu ada berita, jatah makan binatang pun dikorupsi. Itu terjadi di tempat hiburan dan wisata terkenal di Surabaya yakni Kebun Binatang Surabaya atau KBS dimana kasus korupsinya melibatkan mantan Direktur Utama KBS, Choirul Anwar, yang diduga melakukan penyelewengan anggaran pakan dan operasional senilai Rp10,2 miliar.

Artikel saya tersebut saya share di WA grup mantan aktivis mahasiswa. Ada yang nyeletuk antara lain “tinggal jatahnya arwah yang belum dikorupsi”. Saya tertawa membaca cletukan itu karena dalam hati saya bertanya apa ya ada jatah arwah orang yang sudah meninggal dunia dikorupsi. Wong jatah makannya hewan saja dikorupsi ada yang nyeletuk “keterlaluan”, “biar kualat sama binatangnya”, apalagi jatah nya arwah orang yang sudah mati.

Ternyata, keraguan saya itu salah, saya tidak jeli mengecek berita, informasi sebab ternyata memang pernah ada praktek korupsi yang menyasar pada “jatah nya arwah” dalam hal ini korupsi pengadaan tanah untuk makam.
Misalnya media Antara tanggal 4 Mei 2021 pukul 22:19 WIB menurunkan berita berjudul “Terlibat korupsi pengadaan tanah kuburan, Wabup OKU divonis delapan tahun penjara”. Kejadian itu terjadi di Palembang. Antara menjelaskan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang, Sumatera Selatan, memvonis Wakil Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) nonaktif Johan Anuar delapan tahun penjara dan denda Rp500 juta dalam perkara korupsi pengadaan tanah kuburan yang merugikan negara Rp5,7 miliar pada 2013.

Terdakwa Johan Anuar Johan pada 2012 sedang menjabat Wakil Ketua DPRD OKU, dia telah menyiapkan lahan yang akan ditawarkan ke Pemkab OKU untuk kebutuhan Tempat Pemakaman Umum (TPU) dengan menugaskan Nazirman dan Hidirman untuk membeli lahan dari berbagai pemilik tanah dan nantinya tanah-tanah tersebut diatasnamakan Hidirman. Johan juga telah mentransfer Rp1 miliar kepada Nazirman sebagai cicilan transaksi jual beli tanah untuk merekayasa peralihan hak atas tanah tersebut sehingga nantinya harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan adalah harga tertinggi.

Dalam proses pembayarannya, tanah TPU tersebut senilai Rp5,7 miliar menggunakan rekening bank atas nama Hidirman atas perintah Johan. Proses pengadaan tanah TPU tersebut sejak perencanaan sampai penyerahan hasil pengadaan tidak sesuai dengan ketentuan sehingga berdasarkan audit yang dilakukan oleh BPK RI diduga telah terjadi kerugian keuangan negara senilai Rp5,7 miliar.

Saya kemudian cek ke AI dan mendapatkan jawaban bahwa praktek korupsi untuk lahan makam itu juga terjadi di beberpa daerah antara lain:

Pengadaan Lahan Makam Covid-19 di Cimahi (2021): Kejaksaan Negeri Cimahi menetapkan tiga orang tersangka, termasuk PNS, dalam kasus korupsi pengadaan tanah untuk pemakaman khusus Covid-19 di Lebak Saat; Pengadaan Lahan Makam di Pasuruan (2023): Mantan Kepala Desa Rejoso Kidul divonis hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan oleh Pengadilan Tipikor Surabaya karena terbukti melakukan korupsi anggaran pengadaan lahan makam; kemudian Suap Izin Tanah Pemakaman di Bogor (2014): Kasus suap dan pencucian uang terkait pengurusan izin lokasi taman pemakaman bukan di Desa Antajaya, Bogor, yang melibatkan pejabat tinggi lembaga negara dan suap kepada Ketua DPRD Bogor.

Dua sahabat saya yang satu alumni satu Universitas dan satunya alumni Program Pertukaran Pemuda ASEAN-Jepang menambahkan informasi soal cara korupsi lahan makam itu antara lain si koruptor membuat makam fiktif dan mengumumkan kalau area makam itu sudah penuh, tapi kalau ada orang yang ingin memakamkan anggota keluarga nya maka lahan yang ada makam fiktif tadi dijual dengan harga mahal. Praktek itu bahkan pernah terjadi di area pemakaman Tanah Kusir Jakarta.

Wah “hebat” ya negara kita ini soal korupsi karena apapun bisa menjadi obyek maling dana negara yang nota bene berasal dari uang rakyat. Bayangkan, besi, seng, beton, aspal, minyak, batubara, kursi besi di jalan-jalan, besi-besi jembatan Suramadu bisa dicuri, jatah makan manusia, jatah makan hewan, jatah nya arwah pun dikorupsi. Itu yang namanya “Korupsi Paripurna”.