Korupsi Paripurna

Oleh: Ahmad Cholis Hamzah

Optika.id – Tertangkapnya Rektor (beserta Wakil Rektor) Universitas Soedirman oleh KPK baru-baru ini (20 Agustus 2026) menjadikan sebaran profesi para pelaku korupsi di Indonesia ini nyaris lengkap. Ini yang menyebabkan reputasi Indonesia dimata dunia dalam hal korupsi ini sangat jelek. Tentu tidak menafikan bahwa kasus korupsi itu tidak hanya terjadi di Indonesia, dibanyak negara bahkan dinegara – negara majupun ada juga kasus korupsi ini. Saya tidak tahu persisnya profesi koruptor di luar negeri itu yang jelas banyak yang terlibat itu adalah para politisi.

Namun di negeri kita profesi para koruptor itu hampir merata sehingga saya menyebutnya sebagai Korupsi Paripurna karena berbagai macam profesi terlibat. Dari banyak laporan para koruptor yang terlibat itu berasal dari Pegawai Swasta yang sering berperan sebagai pemberi suap, rekanan proyek, atau aktor utama di balik pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kemudian ada Pejabat Eselon I, II, III dan IV yang umumnya menempati posisi penting sebagai pengatur anggaran, pemegang proyek, dan birokrat yang memegang keputusan strategis di instansi pemerintah. Ada jua Anggota DPR dan DPRD dari berbagai daerah yang terjerat dalam kasus penyuapan, pengesahan anggaran (APBN/APBD), hingga pemerasan dana aspirasi.

Sepertinya tidak mau kalau dalam persaingan menduduki posisi koruptor itu adalah para Kepala Daerah – Gubernur, Bupati dan Walikota yang sering tertangkap tangan dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait jual beli jabatan, proyek, dan perizinan. Jangan lupa ada jabatan yang tinggi juga ikut terlibat korupsi yaitu Kepala Kementrian atau Lembaga tinggi yang menyalahgunakan wewenang dalam kebijakan pengadaan strategis. Ini termasuk Menteri yang menangani bidang Keagamaan, yaitu Menteri Agama yang berjumlah empat orang yaitu: KH Muhammad Wahib Wahab (Era Orde Lama / Demokrasi Terpimpin): Dicopot dari jabatannya pada tahun 1962 karena tersangkut kasus pelanggaran kepemilikan mata uang asing; KH Said Agil Husin Al Munawar (Periode 2001–2004): Terjerat kasus korupsi Dana Abadi Umat (DAU) dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di era Presiden Megawati Soekarnoputri, serta divonis 5 tahun penjara pada 2006. Lalu Suryadharma Ali (Periode 2009–2014): Terjerat kasus korupsi dana penyelenggaraan ibadah haji serta Dana Operasional Menteri (DOM) di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor. Dan yang terakhir Yaqut Cholil Qoumas (Periode 2020–2024): Ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan kasus korupsi penentuan kuota tambahan ibadah haji pada awal tahun 2026.

Jangan lupa ada Hakim dan Penegak Hukum yang juga terlibat kasus suap pengurusan perkara atau vonis di pengadilan.

Saya cek data dari AI (yang merangkum data dari berbagai sumber) menyebutkan bahwa

Selama 22 tahun perjalanannya sejak berdiri, KPK telah menetapkan sebanyak 1.880 orang sebagai tersangka kasus korupsi di Indonesia. Angka ini mencakup keseluruhan proses penindakan dari awal lembaga antirasuah tersebut beroperasi hingga pertengahan 2026. Angka di atas merupakan data resmi dari KPK dan belum diakumulasikan dengan jumlah penanganan perkara korupsi yang ditangani oleh instansi penegak hukum lain seperti Kejaksaan Agung dan Kepolisian.

Oh ya jangan sampai ada yang ketinggalan yaitu profesi Kepala Desa. Berdasarkan catatan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, jumlah kepala desa yang terjerat kasus korupsi (khususnya pengelolaan dana desa) menunjukkan tren peningkatan: tercatat sebanyak 187 kasus pada tahun 2023, naik menjadi 275 kasus pada tahun 2024, dan melonjak tajam hingga kisaran 459 hingga 535 kasus sepanjang tahun 2025.

Almarhumah Ibu saya yang wafat diusia 94 tahun pernah berkata kepada saya ketika sama-sama menonton tayangan TV tentang kasus korupsi: “Indonesia ini sebenarnya kaya raya, tapi miskin karena banyak kekayaannya yang dikorupsi”. Almarhumah ibu saya yang tidak pernah mengenyam sekolah, hanya belajar sendiri – otodidak, pendapatnya tentang korupsi ini memang benar.