Uang Donasi Dari Rakyat Diblokir Bank

Oleh: Ahmad Cholis Hamzah

Optika.id – Secara umum masyarakat memahami bahwa industri perbankan adalah bisnis kepercayaan (trust), di mana fondasi utama kegiatan usahanya sangat bergantung pada keyakinan masyarakat sebagai pemilik dana. Masyarakat yang memiliki dana kecil maupun besar menaruh keyakinan berdasarkan trust tadi untuk menaruh dananya itu di industri perbankan diamanapun didunia ini. Negara Swiss merupakan contoh suatu negara yang industri perbankan nya sangat terpercaya – reliable, transparan, akuntabel dan sangat melindungi rahasia nasabahnya, oleh karena itu masyarakat dunia baik lembaga pemerintah, industri bisnis maupun masyarakat memiliki tingkat kepercayaan atau trust yang tinggi ketika menaruh dana mereka di bank-bank Swiss.

Demikian pula industri perbankan di Indonesia juga memiliki prinsip yang sama bahwa bisnisnya itu merupakan bisnis kepercayaan. Namun baru-baru ini kepercayaan masyarakat terhadap perbankan terusik ketika ada bank pemerintah yaitu Bank Mandiri melakukan pemblokiran terhadap dana masyarakat yang dihimpun karena diminta oleh aparat. Tindakan ini memperoleh perhatian luas di masyarakat terutama di sosial media dengan pertanyaan kenapa yang di blokir bukan dana dari kegiatan Judi Online atau dana milik koruptor, tapi dana dari masyarakat yang ingin menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah.

Seperti diketahui menjelang demo DPR tanggak 27 Agustus 2026, rekening donasi warga Pati, Jawa Tengah di Bank Mandiri yang berisi Rp 80 juta diblokir. Rekening bank tersebut milik Supriyono, salah satu warga Pati yang akan mengikuti aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, dilaporkan diblokir pada Jumat (21/8/2026).

Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Teguh Istianto mengatakan, rekening tersebut digunakan untuk menampung donasi dari warga guna mendukung rencana aksi di Jakarta. Saat rekening diblokir, saldo yang tercatat mencapai sekitar Rp 80 juta. Namun. Teguh mengaku belum mengetahui apakah masih ada dana yang masuk setelah pemblokiran dilakukan. Alasan rekening diblokir belum diketahui Teguh mengatakan pihaknya belum memperoleh penjelasan mengenai alasan rekening tersebut diblokir. ” padahal kami enggak berbuat salah apa-apa,” ujar Teguh. Selanjutnya dia mengakui pemblokiran rekening tersebut mengganggu persiapan aksi masyarakat Pati di depan Gedung DPR yang menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset dan meminta hukuman mati bagi koruptor.

Pemblokiran atas permintaan aparat hukum menurut Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista mengatakan pemblokiran rekening dilakukan setelah pihaknya menerima permintaan dari aparat penegak hukum (APH). . “Bank Mandiri memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan kepada nasabah terkait pemblokiran rekening,” kata Adhika Vista, dilansir dari TribunJateng, Minggu (23/8/2026). Adhika menjelaskan Bank Mandiri tidak melakukan pemblokiran rekening secara sepihak. Menurut dia, tindakan tersebut merupakan tindak lanjut atas permintaan aparat penegak hukum dan dilakukan dengan mengikuti prosedur serta ketentuan yang berlaku.

Aturan blokir rekening bank Dilansir dari website resmi kantor hukum ILS Law Firm, bank tidak bisa sembarangan memblokir rekening nasabah tanpa dasar hukum atau tanpa klausul yang sudah disepakati bersama. Jika dilakukan tanpa pemberitahuan dan tanpa alasan sah, tindakan itu bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) yang dapat digugat secara perdata di Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata: Blokir rekening nasabah bank harus sesuai aturan yang berlaku. Setidaknya ada empat landasan hukum untuk blokir rekening nasabah, yakni UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU 9/2023 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme Sesuai UU tersebut, Penyidik, Kejaksaan, atau Pengadilan dalam mengajukan pemblokiran rekening nasabah bank jika terkait perkara pidana.

Hak Nasabah Jika Rekening Diblokir Tanpa Pemberitahuan Sebagai nasabah antara lain berhak: Meminta penjelasan resmi secara tertulis dari bank. Meminta salinan surat perintah (jika ada) dari lembaga berwenang. Mengajukan keberatan atau permintaan pembukaan blokir. Mengajukan gugatan perdata untuk ganti rugi jika mengalami kerugian akibat pemblokiran tidak sah. Melapor ke OJK untuk meminta penyelesaian sengketa.

Menurut saya pihak perbankan harus transparan soal ini sebab keluhan masyarakat akibat tindakan yang dianggap tidak fair ini bisa berbuntut pada seruan di berbagai akun sosial media untuk menarik dananya dari bank yang bersangkutan. Walaupun belum bisa diketahui seberapa masif dampak dari seruan seperti itu, pihak perbankan harus memberikan perhatian khusus agar tidak terjadi “rush” atau penarikan dana masyarakat secara masal.