Menyoal Pengawasan Program MBG

Oleh: Ahmad Cholis Hamzah

Optika.id – Waktu saya masih kecil tahun 1950 an saya sering menyaksikan petugas dari pemerintah kota Surabaya secara regular membersihkan got – saluran air buangan di jalan raya kampung saya Kapasari Surabaya. Saya juga pernah menyaksikan petugas memeriksa timbangan-timbangan di toko-toko, warung-warung yang berjualan bahan-bahan pokok seperti beras dan gula. Para petugas itu memeriksa apakah timbangan mereka itu sudah di kalibrasi apa belum karena sering terjadi timbangan ukurannya direkayasa ukuran beratnya misalnya pembeli membeli beras 1 kg, tapi ternyata di cek dirumah timbangannya tidak persis 1 kg. Kita banyak yang melihat video baru-baru ini dimana para aparat polisi di negara Cina membanting, menginjak-injak alat timbangan di suatu pasar didepan para pemiliknya. Polisi menemukan bahwa alat-alat timbangan itu sudah direkayasa.

Kedua contoh pengalaman pribadi saya diatas itu menunjukkan bahwa fungsi pengawasan atau controlling dalam manajemen pemerintah itu berjalan sesuai dengan semestinya. Pemerintah secara rutin turun gunung ke lapangan untuk memastikan apakah standar baku atau Standard Operating Procedure (SOP) sudah benar-benar dijalankan dan dipatuhi.

Para ahli tentang Indonesia dari luar negeri termasuk para diplomat dan pengusahan asing sering mengeluhkan kondisi di negeri kita ini terutama tentang hukum atau aturan yang tidak ditegakkan. Mereka mengatakan bahwa kita ini pandai dalam membuat aturan tapi miskin dalam implementasinya, “good in planning, but poor in implementation/execution”.

Kasus dugaan keracunan massal terbaru akibat menu Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi di berbagai daerah dengan ribuan korban dalam periode awal September 2026 antara lain di Sidoarjo (Jawa Timur): Menimpa ratusan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin, dengan jumlah korban mencapai lebih dari 700 orang akibat pasokan dari dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) Kalitengah. Juga terjadi di Rembang (Jawa Tengah): Sebanyak 752 siswa dan 25 guru dari SMAN 1 Lasem mengalami gejala diare setelah menyantap menu MBG. Lalu didaerah lain kasus serupa juga dilaporkan terjadi di Kabupaten Agam (Sumatera Barat), Tana Toraja (Sulawesi Selatan).

Menanggapi kejadian-kejadian keracunan diatas pihak Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan sekitar 80 hingga 90 persen kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipicu oleh pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP). Pelanggaran itu antara lain Waktu Konsumsi: Makanan dikonsumsi melewati batas waktu kedaluwarsa atau jarak waktu masak yang terlalu lama sebelum dimakan. Kapasitas Dapur: Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berukuran kecil dipaksa memasak pesanan dalam jumlah yang terlalu banyak. Penyimpanan Bahan: Suhu dan tata cara menyimpan bahan baku atau makanan matang tidak sesuai aturan kebersihan. Kedisiplinan Petugas: Kurangnya pemahaman petugas dapur terhadap prosedur penanganan pangan yang aman.

Secara aturan pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lapangan secara langsung menjadi tanggung jawab utama Badan Gizi Nasional (BGN) melalui pejabat struktural serta jajaran pengelola wilayah dimana pihak yang Bertanggung Jawab di Lapangan antara lain Pejabat BGN (Eselon I dan II) yang diitugaskan langsung untuk berkantor di daerah guna memantau dan mengawal pelaksanaan program di tingkat provinsi dan kabupaten. Koordinator Wilayah & Lapangan (Koreg, Korwil, Korcam): Mengkoordinasikan operasional harian serta kepatuhan standar di tingkat kecamatan dan wilayah. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab penuh atas kualitas pengelolaan dapur dan keamanan distribusi makanan di wilayah kerja masing-masing. Pemerintah Daerah: Berperan aktif sebagai pengawas dan fasilitator lokal sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan. Tim Pengawas Keamanan Pangan: Melibatkan kepala sekolah, guru, dan orang tua untuk mengawasi standar kebersihan serta kelayakan makanan di satuan pendidikan. Pengawasan Eksternal: Didukung oleh instansi lintas sektor seperti Kementerian Kesehatan, Kemendagri, TNI/Polri, serta Ombudsman RI untuk mencegah potensi maladministrasi dan masalah kesehatan.

Kalau kita amati SOP program MBG dari BGN tentang penyelenggaraan MBG itu isinya sangat lengkap dan membuat orang yang membacanya terpana karena saking lengkapnya; termasuk aturan pengawasannya juga sangat lengkap dengan menunjuk berbagai lembaga baik dari jajaran BGN sampai ke pihak TNI/Polri.

Lalu pertanyaannya, apakah semua satuan atau lembaga pengawas MBG yang sudah diatur di SOP itu benar-benar rutin turun kebawab langsung apa tidak?. Pertanyaan ini muncul karena kenapa kasus keracunan MBG itu bolak-balik terjadi padahal sudah ada aturan yang jelas.
Saya sebagai orang asli Surabaya, meniru pernyataan orang-orang luar negeri tentang pelaksanaan hukum dengan bahasa Suroboyo “kita ini pinter membuat SOP, tapi pelaksanaannya Mbelgedez”.