Pemprov Jatim Usul Suntik Modal Jamkrida Rp 300 Miliar, Untuk Layani 9,8 Juta Pelaku UMKM

Optika.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengusulkan tambahan penyertaan modal sebesar Rp 300 miliar kepada PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Jatim (Perseroda). Usulan tersebut telah sampai di meja DPRD Jatim.

Usulan disampaikan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, Rabu (18/2/2026), melalui Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah.

Khofifah mengungkapkan, pengajuan ini dilakukan setelah posisi gearing ratio Jamkrida mencapai 35 kali. Angka tersebut telah mendekati batas maksimal 40 kali sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Saat ini, gearing ratio PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur (Perseroda) telah mendekati batas atas yang diperbolehkan, yaitu sebesar 35 kali. Sedangkan berdasarkan Peraturan OJK Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin, lembaga penjamin wajib menjaga gearing ratio maksimal 40 kali terhadap modal sendiri. Secara sederhana, gearing ratio merupakan perbandingan antara total nilai penjaminan yang ditanggung perusahaan dengan modal yang dimilikinya”, kata Khofifah.

Jika rasionya 35 kali, artinya setiap Rp1 modal menopang Rp35 nilai penjaminan. Semakin mendekati angka 40 kali, semakin sempit ruang perusahaan untuk menambah penjaminan baru tanpa tambahan modal. Dalam posisi ini, pertumbuhan usaha sangat ditentukan oleh kekuatan permodalan agar tidak melampaui batas regulasi.

Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono usai sidang paripurna menegaskan pentingnya penambahan penyertaan modal daerah bagi Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur.

Langkah ini dinilai krusial mengingat jumlah pelaku UMKM di Jawa Timur mencapai sekitar 9,8 juta unit, sementara sebagian besar pelaku usaha mikro dan kecil belum memiliki kemampuan agunan untuk mengakses kredit perbankan.

“Banyak UMKM tidak memiliki agunan, sehingga sulit memperoleh kredit dari bank. Di sisi lain, regulasi OJK mengatur batas maksimal kemampuan penjaminan hingga 40 kali dari modal. Saat ini kita sudah berada di kisaran 35 kali,” kata Adhy.

Dengan kapasitas tersebut, Jamkrida Jatim baru mampu menjamin sekitar 112 ribu UMKM dengan nilai agunan mencapai Rp10,11 triliun. Meski angka itu cukup besar, Adhy menilai kebutuhan di lapangan jauh lebih tinggi. Animo masyarakat untuk mendapatkan penjaminan kredit terus meningkat, bahkan target ideal yang ingin dicapai mencapai 1 juta UMKM.

Namun, keterbatasan modal menjadi kendala utama. Saat ini modal awal Jamkrida Jatim masih berada di kisaran Rp180 miliar. Untuk dapat berkembang menjadi lembaga penjaminan kredit berskala nasional, minimal dibutuhkan modal di atas Rp300 miliar.

Adhy menyebut, dibandingkan provinsi lain seperti DKI Jakarta yang modal Jamkridanya sudah menembus Rp300 miliar dan beroperasi secara nasional, Jawa Timur masih tertinggal. Padahal sebelumnya Jamkrida Jatim sempat berada di peringkat pertama secara nasional dan kini turun ke posisi kedua.

“Ini peluang yang harus kita manfaatkan, bukan hanya untuk mengejar posisi, tapi juga untuk meningkatkan denyut ekonomi UMKM,” tegasnya.

Terkait besaran tambahan modal, Adhy mengatakan pemerintah belum mengajukan angka final. Namun, ia berharap tambahan modal bisa berada di kisaran Rp200–300 miliar agar dampaknya signifikan. (pul)