Uang Haram Itu Harus Diserahkan Ke “Malaikat”

Oleh: Ahmad Cholis Hamzah

Optika.id – Di Surabaya ada berbagai macam nama kuliner yang aneh-aneh untuk menarik pembeli, misalnya ada Rawon Setan – restonya berada di Surabaya Pusat tepatnya di Jalan Embong Malang depan Hotel JW Marriot, bukanya malam hari, Nasi goreng “Jancuk” dsb. Tapi sipenjual kuliner itu memberi nama unik tersebut secara transparan, tidak ada maksud lain hanya untuk menarik minat orang agar membeli dagangannya. Itu hanya merupakan “marketing strategy; Oleh karena itu nama tersebut bukanlah sebuah kode atau sandi rahasia.

Kita rakyat Indonesia ini sekarang tahu betapa cerdik (licik) nya para maling uang negara – yang kata orang Surabaya disebut para “bajingan tengik” itu untuk mengelabui aparat negara atau masyarakat akan aliran distribusi uang haram kepada para pejabat – dengan menggunakan sandi atau kode rahasia.

Saya melihat tayangan TV dimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap sandi korupsi atau dalam kasus dugaan pemerasan terkait izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) dan/atau penerimaan gratifikasi yang menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim. Sandi itu disebut sebagai kode distribusi khusus. Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan kode tersebut digunakan untuk menyamarkan pembagian uang hasil dari dugaan tindak pidana.

Untuk menyamarkan pembagian uang, para pihak menggunakan kode distribusi khusus, seperti penggunaan istilah ‘malaikat’. Tentu pembagian uang itu bukan ke Malaikat yang sebenarnya, yang suci, yang hanya tunduk menjalankan perintah Allah SWT. Kode atau Sandi Malaikat disini adalah kode distribusi uang untuk para pejabat tinggi di lingkungan Ditjen Imipas/ Kementerian Imipas.

Bagi saya yang unik, para “bajingan tengik” itu tidak menggunakan kode “Setan”, atau “Syaiton” atau “Demit” untuk membagi uang haram itu; seharusnya uang yang didapat dengan cara melanggar hukum itu kode pendistribusiannya yang tepat ya “Setan” dsb tadi. Namun meskipun para tersangka itu “bajingan tengik”, mereka menggunakan kode Malaikat yang suci itu. Saya bukan ahli agama, tapi saya yakin akibat perbuatan melawan hukum itu mereka disamping kena hukuman dunia dan akhirat dari Allah SWT sekaligus mendapatkan kemarahan dari para Malaikat yang namanya dipakai untuk tujuan haram. Mungkin nanti di hari akhir, para Malaikat yang tersinggung karena namanya dipakai untuk hal-hal jahat – akan mencari siapa manusia yang berani-berani menggunakan nama nya tanpa izin.

Tapi penggunaan kode pembagian uang haram itu bukanlah suatu hal yang baru sebab beberapa kasus korupsi sebelumnya juga sudah dipakai kode atau sandi khusus, misalnya kode dengan menggunakan kata buah-buahan di kasus Wisma Atlet, ada kode “Apel Malang” merujuk pada uang Rupiah, “Apel Washington” untuk mata uang US dolar. Ada yang menggunakan kode istilah agama untuk mengelabuhi penyadapan yakni dengan kata-kata “Ustadz”, “Pesantren” atau “Pengajian”. Pada kasus suap di Mahkamah Agung, ada yang menggunakan kode “Nomor Sepatu” yang digunakan untuk menyamarkan jumlah besaran uang suap yang diminta pelaku.

Kembali di kasus yang baru ini, modus korupsi Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatn ini melibatkan praktik pemerasan dan gratifikasi sistematis dalam pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA). Kasus yang dibongkar oleh KPK ini disamping menggunakan sandi khusus “Malaikat” tadi juga menggunakan istilah “Konser Grup Band” untuk menyamarkan distribusi aliran uang ilegal senilai ratusan miliar rupiah. Misalnya sandi “Gitaris”, “Backing Vocal” dan “Koreografer”. Masing-masing kode ini merupakan kode pejabat tertentu yang harus menerima pembagian hasil maling uang negara.

Yang jelas, penemuan penggunaan kode – kode pembagian uang haram yang unik itu melibatkan orang pintar, educated atau orang berpendidikan, karena dengan kepinterannya itu mereka bisa melakukan inovasi dan kreativitas mencari kode- kode rahasia yang unik untuk menghindari penyadapan, pengendusan dari aparat penegak hukum.

Dan yang jelas juga, “kreativitas” para bajingan tengik itu jangan sampai didaftarkan ke
UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) – badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki mandate mempromosikan perdamaian dunia, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan melalui kerja sama internasional di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan komunikasi – sebagai “Intangible Cultural Heritage” atau Warisan Budaya Tak Benda.