Jangan Hanya Faktor Luar Negeri Dijadikan Alasan

Oleh: Ahmad Cholis Hamzah

Optika.id – Kita saat-saat ini sering medengar pernyataan atau pendapat yang beragumentasi kalau kondisi perekonomian negara kita yang sedang tidak baik-baik saja itu dikarenakan karena faktor global, terutama persoalan geopolitik yang sedang terjadi baik perang antara Rusia dan Ukraina yang belum tahu juntrungnya kapan berakhir, juga kondisi geopolitik di Timur Tengah dan kawasan Iran dimana perang antara Israel, Amerika Serikat dan Iran masih terjadi. Kapan berakhirnya juga masih tanda tanya besar karena seringkali disuatu hari Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa negosiasi dengan Iran dalam waktu dekat tercapai dan konflik segera berakhir – namun dihari besoknya (setelah telpon Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu), Pak Trump menebar ancaman lagi akan meluluhlantakan Iran bila negara ini tidak tunduk pada keinginan Trump. Negara-negara di dunia ini lalu faham dengan perilaku Trump yang “Esok Tempe, Sore Kedele”.

Kondisi yang penuh ketidakpastian tersebut menyebabkan distorsi ekonomi secara global, harga-harga BBM naik karena adanya kelangkaan supply yang disebabkan terutupnya selat Hormuz dimana 20% minyak dunia melalui selat itu, ada juga kelangkaan pasokan pupuk yang menyebabkan kerusakan pertanian dan perkebunan dimana-mana; ongkos logistik, transportasi dan asuransi global juga naik gila-gilaan. Pokoknya perdagangan global hancur.

Melemahnya nilai Rupiah terhadap US dolar sampai mencapai angka Rp 18.000 yang menyebabkan harga-harga kebutuhan naik, sulitnya mendapatkan pasokan bahan baku impor yang dibutuhkan perusahaan-perusahaan dsb, semuanya itu oleh pemerintah disebutkan ya karena kondisi global itu.

Sahabat saya – seorang wanita yang pernah satu program Pertukaran Pemuda ASEAN Jepang tahun 1982 bukanlah seorang ahli ekonomi, bukan gurubesar dibidang ekonomi internasional, namun dia adalah wanita karir yang punya pengalaman panjang di perusahaan-perusahaan level dunia, sering berhubungan dengan investor punya pendapat lain.

Dia mengatakan kepada saya antara lain, dolar terus meroket hanya dilihat dari kondisi global padahal kondisi dalam negeri justru menjadi sorotan investor. Karena Indonesia yang saat ini posisinya sebenarnya lebih aman dan menguntungkan seharusnya menjadi tujuan investor , tapi malah terbalik, hal itu karena ketidak pastian regulasi pemerintah dan perubahan – perubahan besar yang tidak membuat nyaman lebih berefek kepada investor.

Warganegara And Partners (“WNPASIA LawFirm”) sebuah firma hukum yang didirikan di bawah yurisdiksi hukum Republik Indonesia dalam lamannya yang berbahasa Inggris mengutip pernyataan Departemen Perdagangan Amerika Serikat tentang ketidakpastian regulasi dan beban kepatuhan terhadap regulasi itu: “According to the U.S. Department of Commerce, businesses operating in Indonesia frequently contend with abrupt regulatory changes, inconsistent enforcement, and a lack of transparency in policymaking. These characteristics complicate long-term planning and represent a genuine operational risk, particularly for capital-intensive investments with long recovery periods.” (= Menurut Departemen Perdagangan AS, bisnis yang beroperasi di Indonesia sering bersaing dengan perubahan peraturan yang tiba-tiba, penegakan yang tidak konsisten, dan kurangnya transparansi dalam pembuatan kebijakan. Karakteristik ini memperumit perencanaan jangka panjang dan mewakili risiko operasional yang nyata, terutama untuk investasi padat modal dengan periode pemulihan yang panjang).

Pernyataan soal ketidak pastian hukum atau regulasi itu hampir sama dengan pendapat sahabat saya yang memiliki pengalaman praktik lapangan lansgung bersama investor.

Bagi kita rakyat jelata ini juga punya pendapat bahwa kekacauan ekonomi Indonesia yang menyebabkan melemahnya nilai Rupiah terus menerus itu tidak hanya karena rumitnya hukum atau regulasi saja, namun juga soal kejadian-kejadian korupsi yang menggila diberbagai kalangan di negeri ini. Bayangkan bertrilliun-trilliun uang negara di rampok dengan kasat mata. Rakyat menyaksikan dari hasil penyelidikan sementara Kejaksaan Agung, tersangka mantan Kepala Badan Gizi Nasional itu mendapatkan uang sogokan Rp 1 milyar per hari, ya per hari bukan perminggu atau perbulan; yang menerima jatah rutin setoran uang korupsi permingguan itu adalah Silmy Karim mantan Wakil Menteri Kementrian Imipas yaitu sebesar Rp100 juta per minggu,” tegas Setyo.

Belum lagi praktek export dengan skema under invoicing yang dilakukan selama 34 tahun oleh para pengusaha besar/oligarki di negeri ini menyebabkan kerugian Rp 15.000 trilliun lebih. Mereka ini bertahun-tahun melakukan ekspor ke negara Singapura (atau negara lain melalui perusahaan yang didirikan) produk-produk tambang seperti Kelapa Sawit dan Batubara dengan harga murah, lalu meng-ekspor kenegara tujuan dengan harga yang tinggi. Selisih harganya masuk ke Singapura tidak ke Indonesia.

Kasus korupsi yang saya sebut diatas itu hanyalah kasus yang muncul baru-baru ini, sedangkan kasus-kasus korupsi sebelumnya yang menghilangkan uang negara begitu banyak itu juga terjadi.

Karena itu wajar kalau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index/CPI Indonesia pada awal 2026 berada di skor 34 (skala 0–100) dan menempati peringkat 109 dari 182 negara.

Saya mengamini pendapat sahabat saya tadi bahwa alasan kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja jangan hanya faktor global dijadikan excuse atau alasan, namun kondisi dalam negeri sendiri juga harus menjadi perhatian.