Menyelamatkan Diplomasi dari Medan Perang

Oleh: Ridwan Al-Makassary (Dosen Departemen Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) dan Direktur Center for the Study of Muslim Politics and World Society (COMPOSE) UIII)

Optika.id – Perang acap dimulai dengan peluru, tetapi selalu diakhiri dengan diplomasi (perundingan). Sejarah mengajarkan satu hal sederhana bahwa tidak ada perang yang benar-benar berakhir di medan tempur. Bahkan, kemenangan militer pun pada akhirnya membutuhkan diplomasi. Karenanya, ketika para negosiator justru menjadi target pembunuhan presisi, sesungguhnya yang sedang dibunuh bukan hanya negosiator (manusia), melainkan juga harapan akan perdamaian.

Baru-baru ini, laporan investigasi The New York Times menyodorkan fakta yang mengusik nurani dunia. Mengutip sejumlah pejabat Amerika Serikat, laporan tersebut menyebutkan Washington khawatir Israel akan membunuh Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, dan Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, ketika keduanya memimpin negosiasi gencatan senjata dengan Amerika Serikat. Kekhawatiran itu begitu serius hingga Washington meminta sejumlah negara di kawasan memperingatkan Teheran bahwa kedua tokoh tersebut kemungkinan menjadi sasaran operasi militer Israel.

Jika informasi tersebut benar, maka dunia sedang menghadapi preseden yang sangat berbahaya. Diplomasi tidak lagi dipandang sebagai jalan keluar dari perang, melainkan bagian dari medan perang itu sendiri. Murungnya, negara yang sedang memediasi perdamaian justru harus memperingatkan pihak lawan bahwa sekutunya sendiri mungkin akan membunuh para negosiator tersebut.
Lebih jauh, laporan tersebut juga memperlihatkan bahwa sejak awal konflik, strategi Israel diarahkan pada penghancuran kepemimpinan Iran (decapitation strategy).

Sejumlah tokoh senior dilaporkan menjadi sasaran operasi sejak fase awal perang. Namun, Araghchi dan Ghalibaf selamat dan kemudian menjadi aktor utama dalam pembicaraan damai. Ketika mereka justru menjadi jembatan menuju penyelesaian konflik, ancaman terhadap keselamatan mereka tidak sepenuhnya lenyap.

Dalam salah satu perjalanan diplomatik menuju Islamabad untuk bertemu Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance, delegasi Iran bahkan memperoleh jaminan keamanan melalui Pakistan dan Qatar. Pesawat yang membawa Ghalibaf dan tim dikawal jet tempur Pakistan. Dalam perjalanan pulang, intelijen Iran memperingatkan adanya kemungkinan serangan sehingga rombongan melakukan pendaratan darurat sebelum melanjutkan perjalanan melalui jalur darat.

Singkatnya, diplomasi yang seharusnya menjadi ruang dialog berubah menjadi perjalanan yang dibayangi ancaman kematian.
Sangat disayangkan bahwa mereka yang datang membawa kemungkinan damai justru harus hidup di bawah bayang-bayang ancaman rudal.

Padahal, perlindungan terhadap diplomat dan negosiator merupakan salah satu pilar utama tata kelola internasional. Selama berabad-abad, masyarakat internasional membangun norma bahwa komunikasi antarnegara, bahkan di tengah peperangan, harus tetap dijaga. Perang Vietnam berakhir melalui Perjanjian Paris. Perang Bosnia melalui Perjanjian Dayton.

Konflik Aceh diselesaikan lewat Perundingan Helsinki. Tidak satu pun proses tersebut mungkin terjadi apabila para negosiator lebih dahulu dibungkam dengan kekerasan.
Membunuh negosiator bukan sekadar menghilangkan individu. Ia memutus kemungkinan lahirnya perdamaian. Lebih jauh lagi, laporan The New York Times memperlihatkan kontradiksi moral yang menggelisahkan. Washington dikabarkan menganggap pembunuhan terhadap para pejabat Iran mungkin masih dapat dibenarkan sebagai bagian dari operasi militer ketika perang berlangsung. Namun, ketika mereka menjadi aktor penting dalam proses negosiasi, Amerika Serikat justru berusaha melindungi mereka.

Di sinilah letak paradoks politik internasional hari ini. Nilai kehidupan manusia tampaknya ditentukan bukan oleh martabat kemanusiaannya, melainkan oleh kegunaannya dalam strategi geopolitik. Ketika seseorang dianggap berguna bagi perang, ia menjadi target. Ketika ia dibutuhkan untuk perdamaian, ia harus diselamatkan.

Logika seperti ini tidak hanya berbahaya bagi Iran, tetapi juga bagi masa depan diplomasi internasional. Jika negosiator dapat dijadikan sasaran pembunuhan, siapa lagi yang bersedia duduk di meja perundingan pada konflik-konflik berikutnya? Bagaimana mungkin kepercayaan dibangun apabila setiap utusan perdamaian harus lebih dahulu memikirkan peluang untuk dibunuh?

Karena itu, perlindungan terhadap para negosiator harus menjadi kepentingan bersama masyarakat internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) perlu memperkuat mekanisme perlindungan bagi diplomat dan mediator yang terlibat dalam konflik bersenjata. Negara-negara besar juga harus berhenti menerapkan standar ganda yang mengorbankan prinsip-prinsip hukum internasional demi kepentingan politik sesaat.

Bagi Indonesia, persoalan ini juga memiliki makna yang penting. Amanat Pembukaan UUD 1945 menegaskan komitmen bangsa ini untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Prinsip tersebut menuntut Indonesia terus mendukung diplomasi sebagai jalan utama penyelesaian konflik dan menolak segala bentuk ancaman terhadap para negosiator dan mediator perdamaian.

Karenanya, menyelamatkan para negosiator dari pihak manapun bukan berarti berpihak kepada Iran ataupun kepada lawan-lawannya. Itu adalah keberpihakan kepada nilai yang lebih mendasar bahwa setiap perang harus selalu menyisakan ruang bagi perdamaian. Sebab jika bahkan utusan damai pun menjadi sasaran presisi, maka yang sesungguhnya sedang kita saksikan adalah matinya harapan perdamaian umat manusia.

Pungkasannya, peradaban diukur bukan dari kemampuan memenangkan perang, melainkan dari keberanian melindungi para negosiator dan mediator yang berusaha mengakhirinya.