UUD 2002: Rumus Negara Gagal

Oleh: Prof Ir Daniel Mohammad Rosyid @Teknik Kelautan ITS Surabaya

Optika.id – Konflik terbuka antara Polri dan Kejaksaan Agung baru-baru ini merupakan sinyal retak NKRI sebagai failed state: hukum menjadi ajang jual beli kasus megakorupsi. Ibn Khaldun telah memperingatkan ratusan tahun lalu bahwa jika keadilan lenyap, negara akan runtuh. Di Indonesia, yang berlaku selama dua puluh tahun terakhir adalah hukum bengkok yang dapat ditekuk oleh mereka yang berkuasa dan berduit, crooked law, jika bukan lawlessness.

Hukum bengkok dan maladministrasi publik, yang diikuti korupsi besar di sektor strategis seperti migas, pertambangan, perpajakan, serta kepabeanan, merupakan fakta yang kini dihadapi Presiden Prabowo. Prabowo mengetahui dengan baik bahwa biaya politik yang tinggi telah membawa kerusakan sistemik. Undang-undang dan berbagai regulasi dibuat bukan untuk kepentingan publik, melainkan untuk kepentingan para bandar politik yang menyediakan logistik bagi elite partai politik.

Biaya politik melambung tinggi karena politik sebagai kebajikan publik dimonopoli oleh partai-partai politik sejak perubahan UUD pada 2002 berlaku. Politik menjadi barang langka. Monopoli tersebut dimulai ketika partai politik menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Organisasi kemasyarakatan besar seperti NU atau Muhammadiyah tidak memiliki kewenangan tersebut. Keduanya harus mengetuk pintu dan menyiapkan “upeti” yang besar kepada partai-partai politik untuk dapat mencalonkan tokoh-tokohnya sebagai calon presiden, calon wakil presiden, maupun berbagai jabatan publik lainnya.

Pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota juga hampir sepenuhnya harus melalui partai politik. Calon independen memiliki peluang yang sangat kecil, bahkan sekadar untuk maju sebagai peserta. Lagi-lagi karena ongkos politik yang mahal, korupsi menjadi alat kepala daerah terpilih untuk balik modal atas utang kepada para taipan dan bandar politik. Akibatnya, kualitas pelayanan publik di daerah tidak mengalami kemajuan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah. Birokrasi daerah kerap tidak profesional serta dipenuhi praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur merupakan pelayanan publik yang paling strategis karena menyangkut mutu human capital, tetapi justru jarang menjadi perhatian utama kepala daerah terpilih. Warga muda yang tidak terdidik dan sakit-sakitan akan menjadi bom demografi yang menyebabkan bonus demografi gagal diubah menjadi berkah demografi. Tanpa warga negara yang terdidik, sehat, dan produktif, Indonesia akan kesulitan membangun pasar yang terbuka dan adil serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja.

Birokrasi yang tidak kompeten dan tidak bersih dari praktik KKN, bersama dengan undang-undang dan kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan publik, telah melahirkan Paradoks Indonesia: rakyat miskin hidup di negeri yang kaya. Para law makers di DPR/D dan aparat penegak hukum yang seharusnya mengemban standar etika tertinggi justru menjadi bandit dan badut politik yang nggendam, ngglembuk, dan nyopet kekayaan NKRI. Ketika hukum menjadi tajam ke bawah dan tumpul ke atas, sumber-sumber ekonomi terkonsentrasi pada segelintir orang atau bocor akibat korupsi. Ketimpangan pun menganga lebar, sementara APBN semakin bergantung pada penerimaan pajak yang semakin mencekik masyarakat.

Konflik antarlembaga tidak pernah diselesaikan secara tuntas, bahkan dijadikan instrumen kriminalisasi dan saling mengancam. Ketika Mahkamah Agung, yang mengemban fungsi yudikatif, tidak lagi menjalankan perannya secara efektif, dan proses moderasi melalui Dewan Pertimbangan Agung di tingkat elite telah hilang, maka yang berbicara hanyalah kekuasaan dan uang. Mekanisme pergantian presiden melalui pemilihan langsung yang mahal menjadi tidak sederhana dan problematik. Jabatan-jabatan publik yang diraih dengan ongkos politik yang besar di cabang eksekutif dipertahankan mati-matian dengan berbagai cara.

Tanpa MPR sebagai lembaga tertinggi negara, kekacauan tata kelola NKRI menyebabkan bangsa ini gagal bekerja secara strategis dalam jangka panjang untuk memastikan kedaulatan dan keberlanjutannya. Setelah sektor energi menjadi rapuh, sektor pangan pun ikut rapuh, sementara lingkungan hidup mengalami kerusakan. Perencanaan pembangunan dirumuskan dalam horizon lima tahunan sesuai selera partai politik. Misi NKRI dibelokkan menjadi misi elite partai untuk berkuasa dan mempertahankan kekuasaan, bukan untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur dalam perspektif jangka panjang.

Akibat short-termism tersebut, laut sebagai matra pembangunan yang sangat instrumental bagi negara kepulauan seluas Eropa ini justru terbengkalai. Angkutan laut yang efisien, efektif, dan aman merupakan syarat utama bagi persatuan nasional dan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan kelautan mensyaratkan modal manusia dan penguasaan teknologi yang lebih maju untuk memastikan biaya logistik yang efisien, memfasilitasi perdagangan antarpulau, serta memungkinkan pemanfaatan sumber daya alam kelautan secara berkelanjutan. Semua itu memerlukan long-term and sustainability mindset yang justru dijauhi oleh pragmatisme para politisi.

Tidak ada cara lain untuk memperbaiki deformasi kehidupan berbangsa dan bernegara ini selain kembali kepada model tata kelola UUD 1945, sebagaimana dirumuskan oleh para ulama yang lurus dan cendekiawan negarawan pendiri bangsa. Transformasi, bukan reformasi, apalagi revolusi, mensyaratkan: (1) konservasi terhadap nilai-nilai dan norma-norma dasar dalam UUD 1945; (2) inovasi untuk mengakomodasi dinamika global melalui adendum atas UUD 1945 tersebut serta Tap MPR tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Kampus Sukolilo, Surabaya
Kamis, 16 Juli 2026