Mundur di Tengah Jalan, Siapa Menjamin Keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis?

Optika.id – Keputusan Nanik Sudaryati Deyang mengundurkan diri dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pada Rabu (22/7/2026) bukan sekadar pergantian pejabat di sebuah lembaga negara. Momentum tersebut justru membuka kembali pertanyaan yang lebih besar: sejauh mana Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, mampu berjalan stabil ketika kepemimpinan lembaga pelaksananya kembali mengalami perubahan.

Pengunduran diri Nanik terjadi ketika BGN masih berada dalam fase konsolidasi organisasi. Program MBG sendiri sedang memasuki tahap perluasan penerima manfaat sekaligus penyempurnaan tata kelola setelah sebelumnya diterpa berbagai persoalan, mulai dari evaluasi dapur pelayanan, tata kelola anggaran hingga kasus hukum yang menyeret pimpinan sebelumnya.

Di tengah proses tersebut, pergantian kepemimpinan tentu memunculkan tantangan baru, terutama mengenai kesinambungan arah kebijakan, konsolidasi birokrasi, serta kepercayaan publik terhadap lembaga yang memegang anggaran strategis tersebut.

Mundur Karena Alasan Kesehatan

Nanik menjelaskan bahwa keputusan tersebut semata-mata didorong kondisi kesehatannya. Dalam pernyataan yang diunggah melalui akun media sosial resminya pada Rabu (22 Juli 2026), Nanik menyampaikan dirinya harus menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri.

“Dengan berat hati akhirnya saya pamit Bapak Presiden untuk melakukan pengobatan di luar negeri untuk jantung saya. Ini bukan karena tidak percaya dokter yang hebat di Indonesia, tetapi untuk memperoleh second opinion,” tulis Nanik, Rabu (22/7/2026).

Nanik juga menyampaikan bahwa pengunduran dirinya telah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dan telah memperoleh persetujuan.

Menurut keterangan Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Kebijakan, Dirgayuza Setiawan, Presiden memahami kondisi kesehatan Nanik sehingga menerima pengunduran dirinya.

“Hari ini Ibu Nanik Deyang berpamitan kepada Presiden Prabowo untuk menjalani pengobatan jantung sekaligus mengundurkan diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional,” kata Dirgayuza Setiawan, Rabu (22/7/2026).

Kepemimpinan yang Sangat Singkat

Masa jabatan Nanik sebagai Kepala BGN tergolong sangat singkat. Presiden Prabowo melantiknya pada 2 Juni 2026, menggantikan pejabat sebelumnya, Dadan Hindayana, yang diberhentikan setelah menjadi tersangka dalam perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

Artinya, dalam kurun waktu kurang dari dua bulan, BGN telah kembali mengalami pergantian pimpinan.

Pergantian cepat di pucuk kepemimpinan lembaga strategis bukan hanya persoalan administratif. Dalam perspektif tata kelola publik, perubahan tersebut berpotensi memengaruhi ritme organisasi, terutama dalam proses pengambilan keputusan, pengawasan internal, hingga koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.

Program sebesar MBG membutuhkan kepemimpinan yang relatif stabil agar proses standardisasi pelayanan, distribusi anggaran, hingga pengawasan kualitas dapat berjalan konsisten.

MBG Bukan Sekadar Program Sosial

Sejak awal, Pemerintah menempatkan MBG sebagai salah satu proyek prioritas nasional untuk memperbaiki kualitas gizi anak Indonesia.

Program ini menyasar balita, ibu hamil, ibu menyusui, hingga peserta didik sebagai bagian dari investasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Karena itu, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang dibagikan setiap hari, melainkan juga kualitas tata kelola anggaran, keamanan pangan, efektivitas distribusi, serta akuntabilitas pelaksanaan di lapangan.

Dalam beberapa pekan terakhir sebelum pengunduran dirinya, Nanik diketahui melakukan evaluasi terhadap ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan mendorong penyempurnaan standar operasional pelaksanaan MBG.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa fokus BGN bukan lagi sekadar memperluas cakupan penerima manfaat, melainkan juga memperbaiki kualitas penyelenggaraan program.

Menjaga Kepercayaan Publik

Pengunduran diri Nanik juga terjadi ketika kepercayaan publik terhadap BGN sedang dalam proses pemulihan.

Kasus hukum yang menjerat pimpinan sebelumnya telah menimbulkan sorotan terhadap tata kelola anggaran lembaga tersebut. Karena itu, pergantian pimpinan kembali berpotensi memunculkan pertanyaan mengenai kesinambungan reformasi birokrasi yang sedang dibangun.

Meski demikian, Nanik menegaskan komitmennya untuk tetap mengawal pelaksanaan MBG meskipun tidak lagi menjabat sebagai Kepala BGN.

Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo disebut meminta dirinya tetap berkontribusi melalui Dewan Pengawas BGN yang tengah dipersiapkan pembentukannya.

“Saya diminta tetap ikut mengawasi BGN,” tulis Nanik dalam pernyataannya setelah mendapat persetujuan Presiden atas pengunduran dirinya.

Pernyataan tersebut memberi sinyal bahwa pemerintah ingin menjaga kesinambungan pengawasan terhadap program MBG meskipun terjadi pergantian pimpinan eksekutif.

Tantangan Berikutnya

Pergantian pejabat pada lembaga strategis sesungguhnya merupakan hal yang lazim dalam pemerintahan. Namun, yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa perubahan kepemimpinan tidak mengganggu pelayanan publik.

Bagi BGN, tantangan utama bukan sekadar mencari pengganti Nanik, melainkan memastikan bahwa seluruh sistem organisasi mampu bekerja secara institusional, tidak bergantung pada figur tertentu.

Dalam konteks ini, keberhasilan MBG akan sangat ditentukan oleh kuatnya sistem pengawasan, profesionalitas birokrasi, transparansi penggunaan anggaran, serta koordinasi lintas sektor.

Program yang menyangkut jutaan anak Indonesia membutuhkan kepastian bahwa pelayanan tetap berjalan, terlepas dari siapa yang memimpin lembaga.

Karena itu, momentum pengunduran diri Nanik dapat menjadi pengingat bahwa keberhasilan sebuah kebijakan publik tidak boleh bertumpu pada individu semata. Yang dibutuhkan adalah institusi yang kuat, tata kelola yang akuntabel, serta mekanisme pengawasan yang mampu menjaga keberlangsungan program dalam situasi apa pun.

Dengan demikian, publik kini menanti dua hal sekaligus: proses pemulihan kesehatan Nanik Sudaryati Deyang dan langkah cepat pemerintah dalam memastikan transisi kepemimpinan Badan Gizi Nasional berlangsung tanpa mengganggu pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang telah menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.