NEW ENLIGHTENMENT

Oleh: Haryadi (Lab45, 23 Juli 2026)

Optika.id – Secara khusus yang dimaksud dengan new enlightenment di sini adalah upaya mengintegrasikan kembali etika humanisme, kebenaran berbasis bukti, kecerdasan kolektif, dan keberlanjutan ekologis ke dalam tata kelola negara moderen sekarang.

So, new enlightenment bukan sekadar gagasan filosofis. Tapi, merupakan arsirektur tata kelola baru, yaitu sebuah tempat di mana negara tak hanya bertindak sebagai penguasa legal-formal. Namun, sebagai fasilitator rasionalitas publik yang transparan dan adaptif.

Keberadaan new enlightenment niscaya diperlukan dalam kehidupan negara sekarang. Setidaknya ada tiga alasan yang mendasarinya.

Alasan pertama terkait dengan krisis kebenaran sebagai dampak dari post-truth dan disinformasi. Dalam hal ini, algoritma media sosial dan AI memfragmentasi realitas publik. Jiia tiada new enlightenment, maka pasti transparansi dan validitas ilmiah akan runtuh. Akibatnya, dapat mengancam integrasi nasional.

Alasan kedua terkait kompleksitas kebijakan krisis. Di mana masalah seperti perubahan iklim, pandemi, krisis energi, dan tata kelola AI tak bisa diselesaikan oleh birokrasi tradisional atau populisme sektarian. Pada titik ini, new enlightenment sungguh diharapkan kehadirannya.

Alasan ketiga terkait erosi kepercayaan publik terhadap negara. Di mana kebanyakan negara mengalami degradasi legitimasi akibat korupsi dan ketidakmampuan menanggapi dinamika zaman secara bertanggungjawab.

Mengingat keperluan di atas, maka menjadi maha penting untuk menemukan cara yang jitu untuk memperkuat pelembagaan new enlightenment bagi negara sekarang. Dan, setidaknya ada tiga cara yang diyakini efektif untuk itu.

Cara pertama adalah mereformasi sistem pendidikan nasional menjadi berfokus pada pendidikan peradaban. Pendidikan harus mengintegrasikan scientific reasoning, civic literacy, filsafat sosial, literasi digital dan AI, dan berpikir kritis. Negara yang gagal membangun smart citizenship, niscaya akan kesulitan beradaptasi dengan new enlightenment.

Cara kedua adalah membangun ekosistem data publik yang transparan, aman, dan mudah di akses publik. Negara harus pro-aktif mereformasi birokrasi yang kaku menjadi platform digital partisipatif, yang menjadi tempat warga punya akses memverifikasi kebijakan secara real-time.

Cara ketiga adalah mewajibkan scientific and ethical impact assessment pada setiap rancangan peraturan ataupun kebijakan strategis negara. Guna memastikan hukum terbebas dari bias partisan jangka pendek.

Hambatan paling rumit untuk menyemai dan memperkuat new enlightenment era sekarang adalah paradoks kemanusiaan. Di mana manusia sekarang memiliki informasi paling berlimpah dalam sejarah. Tapi, tak selalu menjadi lebih rasional.

Sampai di sini menjadi jelas, bahwa struktur kekuasaan moderen tak lagi hanya ditopang oleh kekuatan militer dengan batas teritorial tertentu. Tapi, harus ditopang juga oleh penguasaan atas infrastruktur data, kognisi manusia, dan ekologi. Dalam konteks ini, new enlightenment menjadi satu-satunya instrument emansipatoris untuk kendali memajukan kepentingan publik.

Adapun risiko terjelek jika negara gagal memperkuat pelembagaan new enlightenment adalah lahirnya “dark enlightenment state”. Di mana negara mungkin tetap tumbuh secara ekonomi dan maju secara teknologi. Tapi, mengalami kemunduran peradaban secara politik. Nah !🇮🇩