Sritomo W. Soebroto, 25 Juli 2026

Optika.id – Ada dua tulisan saya sebelumnya mencoba mengajak kita melihat persoalan Kepemimpinan Nasional dari sudut yang sedikit berbeda.

Tulisan pertama berangkat dari dua jilid buku Kepemimpinan Militer karya Prabowo Subianto.

Tulisan kedua mencoba membaca kemunculan Universitas Republik Indonesia (URI) sebagai sebuah kemungkinan desain kelembagaan yang mungkin berkaitan dengan cara berpikir kepemimpinan tersebut.

Kedua tulisan itu tidak dimaksudkan untuk membela ataupun menolak suatu kebijakan pemerintah. Keduanya juga tidak disusun untuk memasuki perdebatan politik mengenai siapa yang benar atau siapa yang keliru.

Tujuannya jauh lebih sederhana, yaitu memahami terlebih dahulu gagasan yang mungkin melatarbelakangi lahirnya sebuah institusi baru.

Belakangan ini muncul berbagai tanggapan yang mempertanyakan dasar hukum, kedudukan kelembagaan, maupun fungsi Universitas Republik Indonesia (URI).

Pertanyaan-pertanyaan tersebut sepenuhnya wajar dalam sebuah negara hukum. Setiap lembaga negara memang harus memiliki dasar hukum yang jelas, tata kelola yang transparan, akuntabilitas publik, dan mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam negara demokrasi, fungsi pengawasan oleh DPR, kajian para akademisi, maupun perhatian masyarakat merupakan bagian dari mekanisme checks and balances yang sehat.

Namun demikian, terdapat satu lapisan diskusi lain yang sama pentingnya, yaitu memahami paradigma kepemimpinan yang mungkin sedang ingin dibangun.

Sebuah institusi pada dasarnya tidak pernah lahir dari ruang hampa. Ia selalu merupakan manifestasi dari cara berpikir tertentu mengenai manusia, organisasi, pendidikan, dan masa depan bangsa.

Apabila dua jilid buku Kepemimpinan Militer dibaca secara utuh, tampak bahwa perhatian utama penulis buku (Prabowo Subianto) bukanlah pada peperangan ataupun penggunaan kekuatan militer.

Yang lebih banyak dibahas justru adalah proses pembentukan karakter, pendidikan yang berjenjang, disiplin, tanggung jawab, keteladanan, integritas, keberanian mengambil keputusan, dan pengabdian kepada negara.

Dalam perspektif tersebut, kepemimpinan dipahami sebagai hasil dari proses panjang pembelajaran dan pembuktian, bukan semata-mata produk popularitas ataupun momentum politik.

Dari sudut pandang inilah, kemunculan Universitas Republik Indonesia menjadi menarik untuk dicermati. Bukan pertama-tama karena nama lembaganya ataupun jabatan “Gubernur Universitas”, melainkan karena kemungkinan adanya upaya membangun suatu sistem pendidikan kepemimpinan nasional yang lebih terintegrasi.

Apakah benar demikian, tentu hanya waktu dan penjelasan resmi pemerintah yang dapat menjawabnya.

Di sinilah perlu dibedakan antara menguji legalitas sebuah lembaga dengan memahami filosofi yang melatar belakanginya.

• Yang pertama merupakan wilayah hukum tata negara.
• Yang kedua merupakan wilayah filsafat pendidikan dan kepemimpinan.

Keduanya sama-sama penting, tetapi tidak seharusnya saling menggantikan.

Apabila sebuah institusi memang dibangun untuk membentuk pemimpin bangsa, maka pertanyaan mengenai dasar hukum, struktur organisasi, kurikulum, sistem seleksi, akuntabilitas, dan mekanisme pengawasannya harus dijawab secara terbuka.

Sebaliknya, apabila hanya berhenti pada perdebatan legal-formal tanpa mencoba memahami paradigma yang ingin dibangun, maka kita berisiko kehilangan kesempatan untuk mendiskusikan persoalan yang lebih mendasar: bagaimana Indonesia mempersiapkan pemimpin bagi satu abad kemerdekaannya.

Sesungguhnya bangsa ini telah memiliki berbagai institusi penting seperti Akademi Militer, Universitas Pertahanan, Lemhannas, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, sekolah-sekolah kedinasan, perguruan tinggi negeri maupun swasta, serta beragam lembaga pendidikan profesi.

Apabila Universitas Republik Indonesia memang dimaksudkan untuk melengkapi ekosistem tersebut, maka keberadaannya perlu dipahami sebagai bagian dari desain besar pembangunan sumber daya manusia nasional, bukan sekadar penambahan satu institusi baru.

Sebaliknya, apabila ternyata terjadi tumpang tindih fungsi, maka penyempurnaan kelembagaan merupakan keniscayaan dalam proses pembangunan negara. Pada akhirnya, pertanyaan yang paling penting bukanlah apakah suatu lembaga menggunakan istilah “universitas”, “gubernur”, “akademi”, ataupun nama lainnya.

Pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah apakah sistem tersebut mampu menghasilkan pemimpin yang berintegritas, kompeten, berkarakter, memiliki wawasan kebangsaan, serta mampu mengabdikan dirinya bagi kepentingan rakyat dan negara.

Indonesia Emas 2045 pada akhirnya tidak akan ditentukan oleh nama sebuah institusi, melainkan oleh kualitas manusia yang berhasil dibentuk oleh sistem pendidikan nasionalnya.

Karena itu, sebelum kita memperdebatkan bentuk kelembagaannya, mungkin lebih bijaksana apabila kita terlebih dahulu memahami gagasan yang ingin diwujudkan, kemudian bersama-sama menyempurnakannya melalui mekanisme demokrasi, negara hukum, dan dialog akademik yang terbuka.

Catatan terakhir:

Saya ingin memberi satu usulan kecil, tetapi menurut saya penting. Kalimat terakhir tidak memutuskan: “Siapa yang benar?” Tetapi:

“Bagaimana agar gagasan yang baik memperoleh landasan hukum yang kuat, tata kelola yang baik, dan dukungan masyarakat yang luas?“

Kalimat ini ingin mengajak bagaimana kita melihat polemik persoalan secara utuh dan lebih bijak: yaitu berangkat dari gagasan, desain kelembagaan, hingga legitimasi hukum dan akuntabilitas publik.

Jika semua tulisan yang telah dibuat, disusun dan dibaca sebagai satu kesatuan, kita akan melihat benang merahnya, dan sebuah pertanyaan besar yang bisa melampaui figur maupun polemik sesaat:

“Bagaimana Indonesia membangun sistem yang mampu melahirkan pemimpin-pemimpin negarawan bagi Indonesia Emas 2045?“

Pertanyaan itulah yang membuat senua rangkaian esai ini tetap relevan, bahkan setelah polemik tentang URI suatu saat nanti berlalu.

PakMok – Eagle Flies Alone, 25.07.2026.