NU dalam Rumah UUD 2002

Oleh: Prof. Ir. Daniel Mohammad Rosyid @KITA

Optika.id – Saat hanya partai politik (parpol) atau koalisi parpol yang bisa mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, maka organisasi kemasyarakatan (ormas) seperti NU digusur ke emperan Republik. NU dan Muhammadiyah yang sudah ada sebelum Republik ini berdiri harus mengetuk pintu PKB atau PAN untuk mengajukan pasangan calon RI 1 dan RI 2.

Sebagai ormas penyumbang suara besar di Indonesia, ekosistem toksik ini kini membayangi Muktamar Nasional NU di Tambakberas pada akhir Agustus 2026. Banyak pengamat politik kontemporer melihat hal ini sebagai sesuatu yang wajar, sementara untuk Pilkada, UUD 2002 masih memperbolehkan calon-calon independen nonparpol.

Namun, akal sehat menolak posisi istimewa parpol dalam proses pencapresan ala UUD 2002 ini. Parpol Indonesia saat ini adalah lembaga yang ganjil. Ia adalah instansi privat, tetapi memiliki hak monopoli politik sebagai barang publik. Politik menjadi barang langka dan mahal. Politik menjadi transaksional. Wani piro. Bahkan, parpol menjadi calo politik dalam Pilpres dan Pilkada.

Ini adalah akar masalah korupsi politik di Indonesia yang tidak bisa diselesaikan oleh KPK. Janji seorang anggota DPR RI untuk menuntaskan RUU Perampasan Aset hasil korupsi pada Desember 2026 patut diragukan selama parpol masih memonopoli politik.

Noam Chomsky bahkan mengatakan bahwa organisasi paling berbahaya di planet ini adalah partai politik. Bukan ISIS, Al-Qaeda, apalagi FPI atau HTI. Di AS adalah Partai Republik di tangan Trump. Di Israel, Partai Likud di tangan Netanyahu. Di Indonesia adalah PKI di tangan Aidit, Golkar di tangan Soeharto, dan PDIP di tangan Megawati.

Jika Prabowo setia pada AD/ART Gerindra yang ingin kembali ke UUD 1945, Gerindra bisa dicegah menjadi monster. Di masa depan, monster itu bisa jadi PSI di tangan Jokowi.

Sejak lama NU telah menjadi target politik penguasa. NU adalah bagian dari NASAKOM Soekarno. Pada era Soeharto, NU terasing. Pada era Reformasi, elite NU larut mendirikan PKB, sementara elite Muhammadiyah mendirikan PAN.

Setelah mengecewakan konstituennya, baik NU maupun Muhammadiyah kini mencoba menjaga jarak dengan parpol yang pernah dilahirkannya. Fragmentasi politik umat Islam makin parah selama 25 tahun Reformasi. NU malah terjerumus menjadi bagian dari jejaring 10 tahun kekuasaan Jokowi.

Untuk mengamankan NU dari permainan parpol, NU sangat berkepentingan agar dunia politik ditata kembali sesuai dengan UUD 1945. Ini adalah arahan almarhum K.H. Hasyim Muzadi.

Melalui wakilnya, NU dapat mengajukan pasangan calon dari kader-kader terbaiknya secara langsung sebagai Utusan Golongan di MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara. Tidak harus melalui parpol mana pun. NU juga bisa ikut merumuskan GBHN sebagai kehendak rakyat.

Khittah NU hanya bisa terwujud secara sehat dalam rumah UUD 1945, karya para ulama lurus pendiri bangsa.

@Carangwulung, Wonosalam, Jombang, 27 Agustus 2026