REKAYASA BENTURAN RAS

Oleh: Haryadi (Lab45, 28 Agt 2026)

Optika.id – Rekayasa benturan adalah proses politik yang secara sengaja mengkonstruksi, memperbesar, dan memanfaatkan perbedaan ras sebagai ancaman eksistensial. Sehingga, masyarakat melihat kelompok lain bukan lagi sebagai sesama warga-negara, tapi sebagai musuh.

Tujuan akhirnya bukan sekadar menciptakan konflik sosial. Namun, mengubah konflik identitas menjadi sumber kekuasaan politik.

Berhal demikian, yang direkayasa bukan selalu perbedaan ras. Karena, perbedaan itu faktual sudah ada. Maka, yang direkayasa adalah persepsi tentang ancaman, ketidakadilan ekonomi, dan siapa yang harus disalahkan.

So, benturan ras jarang terjadi secara murni dan organik. Umumnya terjadi karena diorkestrasi sebagai alat kekusaan.

Yang pasti, rekayasa benturan ras tumbuh ketika ketakutan identitas lebih menguntungkan secara politik daripada kompetisi berbasis kebijakan. Fenomena ini potensial terjadi era sekarang karena disrupsi teknologi digital, serta kesenjangan ekonomi-sosial yang membuat populasi rentan terpolarisasi melalui narasi kita versus mereka.

Sejauh ini ada tiga karakteristik utama yang menonjol dari rekayasa benturan ras dalam konteks negara era sekarang.

Karakteristik pertama adalah rekayasa tak menggunakan kekuatan fisik di awal. Lajimnya menggunakan perang narasi, deepfake, dan kampanye micro-targeting di media sosial untuk memicu kekhawatiran primordial.

Karakteristik kedua adalah konflik ras yang diarsitekturi sedemikian rupa. Sehingga, partisipasi politik berubah dari diskursus kebijakan menjadi pertarungan eksistensial. Kemenonjolan satu ras dianggap sebagai ancaman keterbelakangan bagi ras lain. Pokok perkaranya bukan obyektivitas faktual dari ancaman itu. Tapi, persepsi yang dipercaya warga sebagai ancaman.

Karakteristik ketiga adalah menggunakan aktor bayangan. Seperti misalnya cyber troops, agitator lokal, dan bahkan kekuatan intelijen luar negeri. Cara operasinya terselubung. Sehingga, sulit dilacak rantai komandonya.

Tentu rekayasa benturan ras merupakan hal buruk bagi dinamika negara. Dampak terburuk dan paling bahaya yang bisa ditimbulkan adalah bertransformasinya negara dari civic state menjadi ethnicized state. Di mana hak dan kekuasaan bergantung pada siapa kelompoknya. Konsekuensinya, kepercayaan antar warga akan runtuh. Hukum menjadi partisan. Institusi negara terpolarisasi. Dan, kekerasan politik dianggap lumrah.

Hanya penguasa dzolim yang suka bermain-main dengan rekayasa benturan ras di negara yang dipimpinnya. Oleh sebab itu, harus selalu ada kekuatan active citizen yang kritis dan punya daya kontrol terhadap kekuasaan negara. Kalau kelembagaan active citizen itu terbangun, maka cara paling efektif untuk mengatasi rekayasa benturan ras dapat dikreasi. Setidaknya, ada tiga cara yang bisa dijadikan prioritas.

Cara pertama adalah membangun civic identity yang melampaui identitas rasial. Untuk ini, menjadi kewajiban pokok negara untuk memproduksi identitas bersama yang meneguhi prinsip “berbeda sebagai kelompok, setara sebagai warga-negara”. Langkah konkritnya bukan menghapus identitas ras, tapi mencegah identitas itu mengarah pada hirarki kewarganegaraan.

Cara kedua adalah memutus rantai manipulasi informasi. Untuk ini, negara perlu membangun information resilience. Tak cukup sekadar sensor. Prinsipnya, tidak melawan kebencian dengan propaganda negara. Adapun untuk melawan manipulasi adalah dengan kapasitas warga yang bisa membedakan fakta, opini, dan rekayasa.

Cara ketiga adalah mengubah kompetisi politik dari kompetisi identitas menjadi kompetisi kebijakan. Dalam hal ini, kekuatan politik yang ada harus mendapat insentif politik yang fair dan mencukupi. Jika biaya mobilisasi rekayasa benturan ras lebih murah daripada memperbaiki negara, maka rekayasa benturan ras akan terus menjadi pilihan.

Hingga di sini, dapat dikonstatasikan bahwa rekayasa benturan ras bukan terutama persoalan rasisme individual. Tapi, persoalan struktural mengenai bagaimana negara, elit, lembaga, media, dan teknologi mengubah perbedaan sosial menjadi sumber daya kekuasaan.

Berhal begitu, maka solusi klinisnya haruslah struktural, yaitu bukan sekadar meminta warga untuk jangan rasis. Tapi, mengubah insentif politik, institusi, ekosistem informasi, dan distribusi kekuasaan yang menyebabkan benturan rasial memikat untuk direkayasa. Nah !🇮🇩