Pemberantasan Korupsi

Oleh: Prof Ir Daniel Mohammad Rosyid @Rosyid College of Arts

Optika.id – RUU Perampasan Aset Koruptor menuai kontroversi. Semula, pendemo pada akhir Agustus mendesak agar RUU ini segera disahkan DPR RI. Konon, pimpinan DPR berjanji akan mengesahkannya pada pertengahan Desember 2026 mendatang. Sementara itu, beberapa kelompok aktivis, seperti Munarman, mengingatkan bahwa pengkajian mendalam atas naskah RUU ini mengungkapkan bahwa RUU tersebut bisa disalahgunakan oleh aparat penegak hukum yang sudah korup. Tuntutan agar para koruptor dihukum mati juga makin mengemuka. Namun, masyarakat umum tidak percaya bahwa DPR sungguh-sungguh mau memberantas korupsi. Akar masalah korupsi ternyata dalam dan jauh.

Dalam rumah UUD 2002 hasil amandemen empat kali, partai politik ujug-ujug, out of nowhere, memiliki monopoli politik melalui kewenangan eksklusif untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ormas besar seperti NU atau Muhammadiyah tidak memiliki keistimewaan ini. Padahal, partai-partai politik itu boleh dikatakan anak kemarin sore dalam semua upaya membangun bangsa dan NKRI. Akibatnya, politik menjadi barang langka yang makin mahal. Jika UUD 1945 dituding executive heavy tanpa checks and balances, maka UUD 2002 legislative heavy. Anggota DPR RI makin powerful, tetapi justru tidak mampu melakukan pengawasan untuk kepentingan wong cilik.

Karena untuk duduk di DPR RI dan di eksekutif makin mahal serta harus memperoleh dukungan partai politik melalui pemilu langsung, jagat politik NKRI makin transaksional dan mahal. Korupsi menjadi pilihan sikap yang paling rasional bagi para politisi yang sukses menduduki jabatan-jabatan publik tersebut. Duit menjadi oksigen dalam jagat politik itu. Inilah akar masalah korupsi sistemik yang telah memicu disfungsi sistemik kehidupan berbangsa dan bernegara RI selama 20 tahun terakhir.

Sementara itu, para ersatz oligarch era Soeharto di dalam rumah UUD 2002 justru makin beradaptasi menjadi full-fledged oligarch pada era 10 tahun Jokowi berkuasa. Oligarki adalah persekongkolan pemilik modal hitam dengan para politisi busuk dan birokrat korup. Inilah pliket tebal yang kini dihadapi Prabowo. Program transformasi Prabowo telah mengguncang the establishment warisan Jokowi. Oligarki ini berada di balik banyak maladministrasi publik, ketika undang-undang karya DPR dan berbagai regulasi dibuat untuk kepentingan oligarki, bukan kepentingan rakyat. UU Omnibus Law Cipta Kerja, UU Migas, dan UU Minerba adalah contohnya.

Pola korupsi ini mengikuti template kuno Perang Salib saat politik menjadi arena jual-beli kepentingan para elite, lawmakers, termasuk agamawan. Jika dahulu Gereja Roma pecah menjadi Katolik dan Protestan gara-gara komersialisasi sertifikat pengampunan dosa, maka banyak konstitusi negara—termasuk UUD 2002—menggunakan template kuno ini untuk membangun jagat politik, ketika korupsi nyaris menjadi dominant mode of engagement bagi para bandit, badut, dan bandar politik.

Dahulu Jakob Fugger, kemudian Mayer Amschel Rothschild, menjebak paus, raja, dan pangeran Eropa ke dalam utang besar untuk membiayai gaya hidup hedon dan proyek-proyek perang suci mereka. Memberikan utang besar kepada para penguasa adalah bisnis paling menguntungkan bagi para bankir.

Gunung Anyar, Surabaya
Minggu, 6 September 2026