Optika.id. Surabaya. Ide bagus dari Wakil Walikota, Armuji, Balai RW (Rukun Warga) bisa digunakan untuk hajatan warga secara gratis disambut baik oleh berbagai lapisan masyarakat. Hal ini bisa membantu masyarakat menengah bawah agar bisa hajatan meriah dengan biaya murah juga untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di kampung karena seringnya jalan di tutup warganya.
Prof Dr Bagong Suyanto, M.Si, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (Fisip Unair), merespon baik ide Wawali Armuji.
Baca Juga: Nelayan Kampung Greges Menantang Arus Gelombang Modernitas Perkotaan
Memang tidak mungkin meminta warga menengah ke bawah mampu menyewa hotel atau gedung pertemuan ketika hajatan, katanya kepada Optika.id Rabu (10/11/2021) lewat WhatsApp. Guru Besar Sosiologi itu menganggap masyarakat berstrata dan karena itu harus dipilah-pilah.
Bagi warga kelas menengah ke bawah, mereka memilih menggunakan sebagian jalan untuk hajatan. Di Surabaya selama ini masyarakat masih ditoleransi karena toh tidak setiap hari terjadi, urainya.
Menurut Dekan Fisip ini, Pemerintah Kota Surabaya harus membuat dan membuka ruang publik dan fasum (fasilitas umum) sebanyak-banyaknya. Termasuk pemanfaatan Balai RW adalah bentuk ruang publik tersebut. Masyarakat kota memerlukan aktualisasi jika ada rung publik, penjelasannya lebih detil.
Diskusi pemanfaatan Balai RW di Surabaya juga direspon menarik oleh Dr Wawan Sobari, dosen Fisip Universitas Brawijaya. Menurut Sobari, wakil walikota yang baik memang harus melakukan hal-hal yang bisa membantu kerja walikotanya.
Membuat trobosan dan ide baru harus dilakukan oleh wawali. Agar jobdes walikota dan wawali terpilah-pilah, katanya lewat WhatsApp kepada Optika.id, Rabu (10/11/2021).
Baca Juga: Membaca Soerabaijasch Handelsblad, Surat Kabar Pertama di Surabaya
Wakil walikota bisa menjadi think tanknya Walikota. Wawali perlu punya ruang politik yang luas dan kreasi yang kuat agar tidak terjadi konflik dengan walikota, urainya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih lanjut Sobari mengatakan bahwa ada banyak kepala daerah dan wakilnya konflik kepentingan. Dimana-mana itu terjadi. Itu terjadi di Kabupaten Bojonegoro: wakil bupati melaporkan bupatinya ke polisi, tegas Sobari.
Sebenarnya ide itu sudah dilaksanakan di Kota Probolinggo. Balai RW atau Desa dipakai hajatan warganya. Dan gratis juga, kata dosen yang rajin survei ke daerah daerah.
Reporter: Aribowo
Baca Juga: Mengenang Pelabuhan Tanjung Perak
Editor: Amrizal Ananda Pahlevi
Editor : Pahlevi
