Menolak Pilkada DPRD, Merawat Demokrasi di Era Politik 3.0

Oleh: Dr. Sholikh Al Huda, M. Fil. I (Pengamat Politik Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya & Ketua Umum DPP Forum Dosen Indonesia/ForDESI)

Optika.id – Wacana pengembalian pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD kembali menguat. Dalih yang kerap diajukan pun berulang: Pilkada langsung mahal, rawan konflik, dan sarat politik uang. Namun, menjadikan DPRD sebagai pengganti pilihan rakyat bukanlah solusi substantif, melainkan kemunduran demokrasi yang berisiko menggerus kedaulatan warga.

Pilkada langsung bukan sekadar mekanisme elektoral, melainkan ekspresi kedaulatan rakyat di tingkat lokal. Ia berfungsi sebagai ruang pembelajaran politik, arena akuntabilitas, dan sarana kontrol publik terhadap kekuasaan daerah.

Mengalihkannya ke DPRD berarti memindahkan hak politik warga ke ruang elite yang relatif tertutup, mempersempit partisipasi, dan membuka kembali peluang transaksi politik yang sulit diawasi publik.

Persoalan utama Pilkada sejatinya bukan pada sifat langsungnya, melainkan pada tata kelola politik yang belum beradaptasi dengan perubahan zaman. Biaya politik yang tinggi, personalisasi kekuasaan, dan praktik politik uang adalah problem struktural yang tidak otomatis selesai hanya dengan mengganti mekanisme pemilihan.

Bahkan, pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa pemilihan melalui DPRD justru rentan terhadap kompromi pragmatis dan oligarki partai.

Politik Era 3.0 dan Tantangan Demokrasi

Perdebatan ini perlu diletakkan dalam kerangka politik era 3.0. Jika politik era 1.0 bercorak hierarkis dan elitis, dan politik era 2.0 ditandai oleh demokrasi prosedural dengan dominasi partai politik, maka politik era 3.0 bergerak ke arah politik jaringan: partisipatif, berbasis teknologi digital, transparan, dan kolaboratif.

Dalam politik era 3.0, warga tidak lagi diposisikan semata sebagai pemilih lima tahunan, tetapi sebagai aktor aktif dalam ekosistem demokrasi.

Teknologi digital memungkinkan kampanye berbasis gagasan dan rekam jejak, bukan semata logistik mahal. Media sosial, platform debat daring, data terbuka kebijakan, dan pengawasan publik berbasis teknologi membuka peluang demokrasi yang lebih efisien sekaligus inklusif.

Di sinilah pemikiran Max Tegmark dalam Life 3.0 menjadi relevan. Tegmark membedakan tiga tahap kehidupan: Life 1.0 (biologis), Life 2.0 (mampu belajar dan membangun budaya), dan Life 3.0, ketika manusia dapat secara sadar merancang ulang sistem sosialnya melalui teknologi.

Dalam fase ini, teknologi bukan hanya alat bantu, melainkan medium pembentuk relasi kuasa, tata kelola, dan masa depan demokrasi.

Demokrasi di era Life 3.0 menuntut sistem politik yang adaptif dan terbuka, yang memanfaatkan kecerdasan kolektif warga. Mengembalikan Pilkada ke DPRD justru bertentangan dengan logika ini, karena memilih jalan sentralisasi dan eksklusivitas di tengah peluang perluasan partisipasi yang disediakan teknologi.

Reformasi Pilkada, Bukan Regresi

Jika mahalnya Pilkada menjadi persoalan, maka jawabannya adalah reformasi sistem, bukan pencabutan hak pilih rakyat. Pertama, digitalisasi kampanye politik dengan pembatasan ketat alat peraga fisik dan iklan konvensional. Kampanye daring yang terkurasi dapat menekan biaya sekaligus memusatkan kompetisi pada gagasan dan program.

Kedua, transparansi pendanaan politik berbasis digital, termasuk pelaporan real-time yang mudah diakses publik. Politik uang hanya dapat ditekan jika aliran dana dapat diawasi oleh warga.

Ketiga, penguatan literasi politik digital masyarakat, agar ruang digital tidak dikuasai disinformasi dan manipulasi algoritmik.

Demokrasi digital mensyaratkan warga yang kritis dan beretika.
Keempat, penegakan hukum yang konsisten dan independen. Tanpa integritas institusi, teknologi hanya akan menjadi kosmetik demokrasi.

Demokrasi memang tidak pernah murah. Namun, seperti diingatkan Tegmark, masa depan ditentukan oleh pilihan sadar manusia dalam merancang sistemnya.

Mengorbankan kedaulatan rakyat demi efisiensi semu adalah harga yang terlalu mahal.

Masa depan demokrasi Indonesia tidak terletak pada pemangkasan partisipasi, melainkan pada pendalaman demokrasi di era politik 3.0. Pilkada langsung harus dipertahankan dan diperbaiki melalui inovasi politik digital yang adil, transparan, dan partisipatif, sejalan dengan tuntutan zaman dan cita-cita Reformasi.