KPK Tetapkan Eks Menag Yaqut Cholil dan Gus Alex Tersangka Korupsi Kuota Haji 2023–2024

Optika.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama periode 2023–2024. Kabar ini menguat pada Jumat (9/1/2026) setelah pimpinan KPK membenarkan status tersangka tersebut.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyampaikan konfirmasi singkat saat ditanya wartawan. “Benar,” ujar Fitroh di Jakarta, Jumat. Namun Fitroh belum merinci apakah Yaqut menjadi satu-satunya tersangka atau ada pihak lain yang menyusul. 

Tak hanya Yaqut, KPK juga menetapkan Ishfah Abidal Aziz yang dikenal sebagai Gus Alex, mantan staf khusus Menag pada masa itu, sebagai tersangka dalam perkara yang sama. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut KPK telah menetapkan dua tersangka dalam penyidikan ini. “KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka. Pertama, saudara YCQ… dan yang kedua adalah saudara IAA…,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK. 

Dijerat Pasal Tipikor, kerugian negara masih dihitung

KPK menyatakan Yaqut dan Gus Alex disangkakan dengan Pasal 2 dan/atau Pasal 3 UU Tipikor. Artinya, penyidik menempatkan perkara ini pada dugaan perbuatan melawan hukum/penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi merugikan keuangan negara. 

Soal nilai kerugian negara, KPK menegaskan proses perhitungannya masih berjalan. “BPK saat ini masih terus melakukan kalkulasi untuk menghitung besarnya nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perkara ini,” ucap Budi. 

Konfirmasi internal KPK: “Sudah ada penetapan tersangka”

Di sisi lain, konfirmasi dari internal KPK juga muncul lewat pernyataan jubir lembaga antirasuah. “Benar, sudah ada penetapan tersangka dalam penyidikan perkara kuota haji,” kata Budi Prasetyo. 

Pernyataan itu diperkuat oleh Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu. Saat dimintai konfirmasi soal penetapan tersangka terhadap Yaqut, Asep menjawab, “Iya benar.” 

Hingga berita ini ditulis, KPK belum mengumumkan penahanan terhadap para tersangka. KPK juga belum membeberkan konstruksi perkara secara detail ke publik, termasuk uraian peran masing-masing tersangka dan titik-titik aliran dana yang sedang didalami. 

Duduk perkara: kuota tambahan 20 ribu dan pembagian 50:50 yang dipersoalkan

Kasus ini berkelindan dengan polemik pembagian kuota tambahan haji tahun 2024. Saat itu, Indonesia mendapatkan tambahan 20.000 kuota dari Pemerintah Arab Saudi. Namun, pembagian kuota tambahan disebut dilakukan 50:50, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Pola pembagian ini kemudian menjadi sorotan karena dinilai tidak sejalan dengan proporsi kuota yang diatur dalam UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. 

Dalam catatan penyidikan yang disampaikan KPK, isu pembagian kuota tambahan ini juga sempat ramai di DPR. Pansus Angket Haji DPR disebut menyoroti pembagian kuota 50 berbanding 50 dari tambahan 20.000 kuota tersebut. 

KPK telusuri kronologi keputusan dan dugaan aliran uang

KPK menyatakan penyidik mendalami kronologi kuota tambahan, termasuk keputusan menteri yang menjadi dasar pembagian kuota reguler dan khusus. “Penyidik mendalami terkait dengan kronologi kuota tambahan yang kemudian melalui keputusan menteri dilakukan pembagian kuota haji khusus dan juga kuota haji reguler,” kata Budi Prasetyo pada kesempatan pemeriksaan Yaqut saat masih berstatus saksi. 

KPK juga menyebut pendalaman menyasar dugaan aliran uang yang terkait pembagian kuota tambahan tersebut. Dalam fase penyidikan, penyidik memeriksa sejumlah pihak, termasuk penyelenggara perjalanan, guna memetakan relasi kebijakan kuota dengan dugaan transaksi di lapangan. 

Jejak penyidikan sejak Agustus 2025: pencegahan ke luar negeri dan pemeriksaan PIHK

KPK memulai penyidikan perkara dugaan korupsi kuota haji pada 9 Agustus 2025. Dua hari kemudian, KPK menyampaikan penghitungan awal kerugian negara dalam perkara ini dan menerapkan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap tiga orang selama enam bulan, termasuk Yaqut dan Gus Alex, serta Fuad Hasan Masyhur selaku pemilik biro penyelenggara haji. 

Langkah penyidikan kemudian bergerak ke pemeriksaan saksi-saksi dan pendalaman pada kelompok penyelenggara. Pada 18 September 2025, KPK menyampaikan dugaan keterlibatan asosiasi dan ratusan biro perjalanan dalam pusaran perkara ini, meski detail peran masing-masing masih menjadi materi penyidikan. 

Pada Oktober 2025, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak biro travel di Yogyakarta dan menyita uang dalam mata uang asing. “Pemeriksaan terkait jual-beli kuota kepada para jamaah, serta penyitaan sejumlah uang dalam mata uang asing,” kata Budi Prasetyo saat itu. 

Babak baru: publik menunggu konstruksi lengkap dan langkah lanjutan

Dengan penetapan tersangka terhadap Yaqut dan Gus Alex, perhatian publik kini mengarah pada dua hal: pertama, bagaimana KPK membangun konstruksi perkara (siapa melakukan apa, melalui mekanisme apa, dan di titik mana negara dirugikan); kedua, apakah penyidikan akan berkembang ke tersangka lain seiring penguatan bukti, pemeriksaan lanjutan, dan finalisasi perhitungan kerugian negara oleh BPK.