PDIP: Pilkada Langsung Bisa Melalui E-Voting

Optika.id – PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) kukuh dengan sikapnya yaitu pilkada (pemilihan umum kepala daerah) harus dipilih langsung oleh rakyat. PDIP menolak pilkada dipilih oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) seperti yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto dan gabungan koalisi parpol (partai politik) di DPR RI.

Menurut PDIP jika ingin pilkada efisien maka bisa menggunakan e-voting. Artinya e-voting bisa digunakan sebagai solusi pilkada langsung sehingga bisa mengoreksi apa yang diwacanakan Presiden Prabowo sebagai pemilu mahal, penuh konflik, dan tidak efisien.

Sikap politik PDIP itu dikeluarkan sebagai hasil dari Rakernas (Rapat Kerja Nasional) I Tahun 2026, di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta pada Senin 12/01/2026. Rakernas I Tahun 2026 PDIP itu berlangsung dari 9 sampai dengan 12 Januari 2026 di Jakarta.

Sikap politik PDIP tentang pilkada langsung itu tertuang dalam butir ke 14 dari 21 butir Sikap Politik Eksternal PDIP. Bunyi butir 14 Sikap Politik PDIP itu sebagai berikut:

14. Menegaskan pentingnya kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpinnya melalui pelaksanaan pilkada secara langsung, dan mendorong pelaksanaan pilkada yang berbiaya rendah antara lain dengan menerapkan sistem e-voting.

Pilkada langsung oleh rakyat dinilai PDIP sebagai ukuran penting demokrasi. Demokrasi rakyat berarti rakyat berhak dan berkesempatan memilih pemimpinnya sendiri. Pemimpin daerah bukan dipilih oleh elite politik. Harus oleh rakyat langsung.

Lebih lanjut, menurut PDIP, menjaga demokrasi diperlukan adanya kekuatan politik yang bisa mengontrol dan mampu berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang. Jika ada kekuatan politik penyeimbang yang berfungsi kritis terhadap negara maka demokrasi bisa terjaga.

Di samping itu demokrasi juga memerlukan reformasi sistem hukum, penguatan masyarakat sipil, kebebasan pers, dan perlindungan hak setiap warga negara untuk berserikat dan berkumpul. Semua itu tertuang dalam butir ke-3 Sikap Politik Eksternal PDIP, yaitu:

3. Peningkatan kualitas demokrasi Indonesia memerlukan pelaksanaan fungsi kontrol dan penyeimbang negara secara kritis dan efektif melalui pelembagaan dan pemberlakuan setara terhadap partai politik, reformasi sistem hukum, penguatan masyarakat sipil, kebebasan pers, dan perlindungan hak setiap warga negara untuk berserikat dan berkumpul.

Sebagaimana kita ketahui bahwa PDIP telah melakukan Raker I ditahun 2026 ini. Hasil Raker PDIP I Tahun 2026 itu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan sikap politik eksternal pada penutupan Rakernas I Tahun 2026 di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Senin, 12 Januari 2026. Dok. PDIP

Sikap Politik Eksternal PDIP itu dibacakan oleh Ketua DPD PDIP Aceh, Jamaluddin Idham, yang membacakan sikap partai menuturkan, pertimbangan sikap politik PDIP dilatari atas pelbagai tantangan di masa mendatang, mulai dari krisis keteladanan bernegara, bencana dan malapetaka ekologi, hingga robohnya supremasi hukum.

“Lalu, persoalan ekonomi yang sistemik, bekerjanya otoritarian populis, pelanggaran tata kelola pemerintahan negara yang baik, praktik politik yang mengabaikan suara rakyat, dan pertarungan geopolitik global yang membangkitkan neo-otoritarianisme dan neo-imperialisme,” kata Idham di Beach City International Stadium, Jakarta Utara, Senin, 12 Januari 2026.

Berikut 21 sikap politik PDIP:

1. Rakernas menegaskan untuk memperkokoh kedaultan politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan sebagai pedoman utama dalam menghadapi dinamika geopolitik dan tantangan nasional.
2. Mendesak pemerintah untuk tegas menyatakan penolakan terhadap segala bentuk pelanggaran kedaulatan suatu negara merdeka dari intervensi asing, misalnya penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
3. Peningkatan kualitas demokrasi Indonesia memerlukan pelaksanaan fungsi kontrol dan penyeimbang negara secara kritis dan efektif melalui pelembagaan dan pemberlakuan setara terhadap partai politik, reformasi sistem hukum, penguatan masyarakat sipil, kebebasan pers, dan perlindungan hak setiap warga negara untuk berserikat dan berkumpul.
4. Menegaskan posisi politik sebagai partai penyeimbang untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, dan berorientasi pada sebesa-besarnya kesejahteraan rakyat.
5. Mendorong pemerintah untuk mencegah bencana ekologis dengan kebijakan tata ruang, penghentian deforestasi, dan penegakan hukum tegas terhadap kejahatan ekologis.
6. Mendesak pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana dengan memperkuat sistem mitigasi bencana melalui penerapan teknologi yang terintegrasi, koordinasi dan sinergi kelembagaan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga penanganan pascabencana.
7. Merekomendasikan pemerintah untuk mengimplementasikan secara konsisten dan terukur komitmen penurunan emisi sebagai disepakati dalam Kyoto Protocol guna mencegah peningkatan suhu bumi yang menyebabkan krisis iklim.
8. Menegaskan “Merawat Pertiwi” merupakan sikap ideologis dan garis politik perjuangan partai untuk mengatasi krisis ekologis yang mengancam keselamatan rakyat dan masa depan bangsa.
9. Meneguhkan politik kerakyatan yang berlandaskan gotong royong sebagai watak asli bangsa Indonesia. Keberpihakan pada rakyat marhaen, petani, nelayan, buruh, masyarakat adat, pekerja informal, pelaku UMKM, hingga rakyat miskin kota.
10. Mendorong pemerintah memperkuat kemampuan produksi petani, nelayan, dan peternak sebagai pemenuhan kebutuhan pangan nasional sekaligus mewujudkan kedaulatan pangan.
11. Berkomitmen mendukung inisiatif masyarakat untuk membentuk badan usaha koperasi secara organik dan mandiri.
12. Mendorong penguatan otonomi daerah dengan memastikan alokasi anggaran TKD yang adil, proporsional, dan sesuai dengan aturan perundang-undangan.
13. Menegaskan komitmen seluruh jajaran tiga pilar partai untuk solid bergerak menjalankan program kerakyatan dengan meningkatkan keberpihakan kepada petani, nelayan, buruh, masyarakat adat, pekerja informal, dan seluruh lapisan masyarakat lainnya.
14. Menegaskan pentingnya kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpinnya melalui pelaksanaan pilkada secara langsung, dan mendorong pelaksanaan pilkada yang berbiaya rendah antara lain dengan menerapkan sistem e-voting.
15. Menegaskan pentingnya reformasi sistem politik nasional bersamaan dengan reformasi sistem hukum yang berkeadilan. Reformasi sistem politik dilakukan dengan mendorong sistem multi-partai sederhana.
16. Menegaskan pentingnya ruang partisipasi generasi muda untuk berpolitik, berekspresi, berkreasi, berinovasi, dan berkolaborasi guna mengembangkan seluruh kapasitas kepemimpinannya bagi masa depan bangsa dan negara.
17. Mendorong seluruh elemen bangsa untuk mencegah lahirnya otoritarian populis dengan menjaga cita-cita reformasi, khususnya dalam pelembagaan kedaulatan rakyat, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, penguatan peran pers yang bebas, serta perlindungan suara kritis masyarakat sipil dari kriminalisasi politik hukum.
18. Mendesak pemerintah untuk segara menjalankan transformasi Polri melalui penguatan akuntabilitas politik yang substantif. Transformasi harus difokuskan pada pembersihan institusi dari anasir politik praktis, penghapusan dwifungsi jabatan sipil, serta realokasi anggaran demi kesejateraan personel Polri.
19. Menegaskan pentingnya independensi penegak hukum, memperlihatkan kesejahteraan aparatur penegakan hukum, dan perbaikan norma hukum pidana yang multitafsir untuk memastikan proses penegakan hukum tidak dibajak kepentingan politik dan bisnis.
20. Menegaskan pentingnya reformasi untuk menjadikan TNI sebagai tentara profesional yang teguh pada amanat reformasi 1998 dengan menjauhi politik praktis, serta mendorong pemerintah memperkuat mekanisme organisasi yang berbasis meritokrasi, senioritas, dan jenjang karir terukur guna menjaga soliditas TNI, serta menjaga loyalitas tunggal kepada konstitusi.
21. Berkomitmen membangun pencegahan korupsi dan good goverment di internal partai yang meliputi pendidikan antikorupsi untuk seluruh kader partai, terutama yang menduduki jabatan publik.

Tulisan: Aribowo