8 Fraksi DPR Kompak Gulirkan Hak Menyatakan Pendapat untuk Pemakzulan Gibran, 120 Anggota Teken Usulan

Optika.id – Dinamika politik nasional kembali memanas setelah delapan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi menyerahkan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Rabu (11/11/2026).

Sebanyak 120 anggota DPR dari seluruh fraksi menandatangani usulan tersebut. Langkah ini membuka jalan bagi pembahasan mekanisme konstitusional yang berpotensi bermuara pada pemberhentian Gibran dari jabatan wakil presiden apabila seluruh persyaratan hukum dan politik terpenuhi.

Usulan lintas fraksi tersebut menjadi perkembangan penting karena tidak hanya melibatkan partai-partai di luar pemerintahan, tetapi juga sejumlah anggota dari partai politik pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Meski demikian, penyerahan usulan HMP belum berarti DPR telah mengambil keputusan untuk memberhentikan Gibran. Proses tersebut masih harus melalui sejumlah tahapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

120 Anggota DPR dari Delapan Fraksi Serahkan Usulan HMP

Usulan Hak Menyatakan Pendapat disampaikan kepada pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Berdasarkan laporan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, sebanyak 120 anggota parlemen telah memberikan tanda tangan sebagai bentuk dukungan terhadap penggunaan hak konstitusional DPR.

Rinciannya terdiri atas 14 anggota Fraksi PDI Perjuangan, 11 anggota Fraksi Golkar, 11 anggota Fraksi Gerindra, 18 anggota Fraksi PKB, 19 anggota Fraksi NasDem, 28 anggota Fraksi PKS, satu anggota Fraksi PAN, serta 18 anggota Fraksi Partai Demokrat.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengonfirmasi jumlah pengusul tersebut setelah menerima dokumen yang disampaikan oleh perwakilan anggota parlemen.

“Total 120 anggota dari 8 fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat,” ujar Saan dalam pertemuan di Gedung DPR RI, Rabu (11/11/2026), sebagaimana diberitakan TVRI News.

Dokumen tersebut diterima oleh dua Wakil Ketua DPR, yakni Saan Mustopa dari Partai NasDem dan Cucun Ahmad Syamsurizal dari PKB.

Selanjutnya, usulan akan diproses melalui mekanisme internal DPR, termasuk pembahasan di Badan Musyawarah sebelum diagendakan dalam rapat paripurna.

Jumlah pengusul tersebut telah melampaui persyaratan awal yang mewajibkan dukungan sedikitnya 25 anggota DPR. Namun, terpenuhinya syarat pengajuan tidak secara otomatis menjadikan HMP sebagai keputusan resmi lembaga.

PDI Perjuangan Sepakat Tempuh Jalur Konstitusional

Sebelum penyerahan usulan bersama, Fraksi PDI Perjuangan telah lebih dahulu mengumumkan keputusan politik untuk mendukung penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Utut Adianto mengatakan keputusan tersebut diambil melalui rapat pleno fraksi yang dilaksanakan pada Rabu (11/11/2026).

Rapat dihadiri 102 dari 110 anggota Fraksi PDI Perjuangan. Sementara itu, delapan anggota lainnya tidak hadir karena izin atau sakit.

Utut menegaskan bahwa seluruh anggota fraksi telah menyepakati langkah konstitusional tersebut. Menurutnya, keputusan politik merupakan tahapan penting sebelum proses administratif dijalankan.

“Yang paling sulit di politik itu kan keputusan politiknya. Kami telah sepakat mengambil langkah konstitusi,” kata Utut sebagaimana diberitakan detikNews.

Keputusan tersebut merujuk pada Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 yang mengatur alasan serta mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya.

Utut juga menegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak akan menghalangi Gibran apabila memilih menempuh jalur hukum untuk mempertahankan argumentasi mengenai dokumen pendidikannya.

Sikap tersebut menunjukkan adanya dua proses berbeda yang dapat berjalan secara bersamaan, yakni upaya hukum terkait dokumen pendidikan dan penggunaan hak konstitusional DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Polemik Ijazah Gibran Menjadi Pemicu

Menguatnya dorongan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat tidak dapat dilepaskan dari polemik dokumen pendidikan yang digunakan Gibran ketika mengikuti Pemilihan Presiden 2024.

Persoalan tersebut kembali mendapatkan perhatian setelah muncul perkembangan putusan pengadilan mengenai keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.

Putusan Mahkamah Agung yang diberitakan menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut tidak sah menjadi salah satu dasar bagi anggota DPR untuk mempertanyakan pemenuhan persyaratan pencalonan wakil presiden.

Meski demikian, persoalan administratif mengenai dokumen pendidikan tidak dapat serta-merta disamakan dengan keputusan konstitusional bahwa seorang wakil presiden harus diberhentikan.

Penilaian mengenai terpenuhi atau tidaknya dasar pemberhentian tetap harus dilakukan melalui mekanisme yang telah ditentukan konstitusi.

Anggota DPR dari Fraksi PKB Muhammad Khozin menyatakan penggunaan HMP merupakan langkah untuk menyelesaikan polemik yang terus berkembang dan menyita perhatian publik.

Khozin menilai persoalan tersebut perlu mendapatkan kepastian sehingga pemerintah maupun parlemen dapat kembali memusatkan perhatian terhadap berbagai agenda pembangunan nasional.

Bagaimana Mekanisme Pemakzulan Wakil Presiden?

Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945.

Ketentuan mengenai pelaksanaannya juga tercantum dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), serta Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Berdasarkan Pasal 191 Tata Tertib DPR, pengajuan usulan HMP harus didukung paling sedikit 25 anggota DPR dan disertai dokumen mengenai materi, alasan, serta bukti yang mendasari pengusulan.

Agar usulan tersebut menjadi Hak Menyatakan Pendapat DPR, diperlukan persetujuan rapat paripurna yang dihadiri sedikitnya dua pertiga jumlah anggota DPR. Keputusan juga harus disetujui sedikitnya dua pertiga anggota yang hadir.

Apabila proses berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum atau tidak terpenuhinya syarat sebagai wakil presiden, mekanisme berikutnya mengacu pada Pasal 7B UUD 1945.

DPR terlebih dahulu harus meminta Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan tersebut.

Mahkamah Konstitusi memiliki waktu paling lama 90 hari untuk memutus permintaan yang diterimanya.

Jika Mahkamah Konstitusi membenarkan pendapat DPR, parlemen dapat meneruskan usulan pemberhentian kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Keputusan akhir pemberhentian berada di tangan MPR melalui rapat paripurna yang dihadiri sedikitnya tiga perempat anggota dan disetujui sedikitnya dua pertiga anggota yang hadir.

Dengan demikian, pemakzulan bukan semata-mata keputusan politik berdasarkan dukungan fraksi, melainkan proses ketatanegaraan yang membutuhkan pembuktian hukum dan persetujuan lembaga-lembaga negara.

Istana Hormati Proses Politik, Gibran Pilih Jalur Hukum

Di tengah meningkatnya tekanan politik dari Senayan, pemerintah menyatakan menghormati penggunaan hak konstitusional DPR.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa proses politik di parlemen merupakan bagian dari kewenangan yang dimiliki lembaga legislatif.

“Kalau berkenaan dengan proses yang terjadi di DPR itu tentunya adalah proses politik yang juga harus sama-sama kita hormati,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).

Sementara itu, Gibran sebelumnya menyampaikan keinginannya untuk menyelesaikan polemik dokumen pendidikan melalui proses hukum.

Ia mengungkapkan telah mendapatkan sejumlah masukan dari Presiden Prabowo Subianto, termasuk mengenai upaya pembuktian dokumen pendidikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Langkah hukum tersebut menunjukkan bahwa polemik yang berkembang belum mencapai penyelesaian akhir, baik dari sisi administrasi maupun ketatanegaraan.

Ujian Konsolidasi Politik Pemerintahan Prabowo

Dukungan anggota DPR dari delapan fraksi terhadap usulan HMP menghadirkan dinamika baru dalam hubungan antara pemerintah dan parlemen.

Keikutsertaan sejumlah anggota dari partai-partai pendukung pemerintahan menunjukkan bahwa persoalan Gibran telah berkembang melampaui batas pembelahan politik antara partai pemerintah dan oposisi.

Namun, perlu dibedakan antara dukungan individual anggota DPR, keputusan internal fraksi, dan keputusan kelembagaan DPR melalui rapat paripurna.

Jumlah 120 penanda tangan membuktikan adanya dukungan lintas fraksi terhadap pengajuan HMP, tetapi belum menjadi jaminan bahwa seluruh anggota DPR akan memberikan suara yang sama ketika pengambilan keputusan berlangsung.

Situasi tersebut sekaligus menjadi ujian bagi konsolidasi politik pemerintahan Prabowo-Gibran dan kemampuan partai-partai di parlemen dalam menempatkan kepentingan politik serta mekanisme konstitusional secara proporsional.

Bagi publik, perkembangan ini juga menjadi momentum untuk menilai bagaimana lembaga-lembaga negara menjalankan prinsip akuntabilitas kekuasaan dan supremasi konstitusi.

Kini, perhatian tertuju pada langkah pimpinan DPR dan Badan Musyawarah dalam menentukan kelanjutan pembahasan Hak Menyatakan Pendapat.

Sebab, meskipun dukungan awal telah melampaui persyaratan pengusulan, perjalanan menuju kemungkinan pemakzulan Gibran masih memerlukan serangkaian keputusan politik dan hukum.

Dengan demikian, nasib politik Gibran belum ditentukan oleh penyerahan 120 tanda tangan tersebut, melainkan oleh proses konstitusional yang akan berlangsung di DPR, Mahkamah Konstitusi, dan apabila seluruh syaratnya terpenuhi, Majelis Permusyawaratan Rakyat.