Skor Sama dengan Nepal, Indonesia Kian Jauh dari Negara Bersih

Optika.id – Pengumuman Indeks Persepsi Korupsi (IPK/CPI) Indonesia 2025 dengan skor 34 tidak hanya memantik respons dari Transparency International Indonesia, tetapi juga memunculkan kritik dan refleksi dari kalangan akademisi serta pegiat antikorupsi nasional.

Manajer Program TII (Transparency International Indonesia) Ferdian Yazid menegaskan bahwa kemunduran ini bukan sekadar fluktuasi statistik, melainkan sinyal serius melemahnya tata kelola sektor publik.

“Skor CPI ini mencerminkan persepsi dunia internasional terhadap komitmen dan kapasitas negara dalam mencegah dan menindak korupsi,” ujar Ferdian seperti dilansir CNN, Selasa (10/2/2026).

Pandangan Akademisi: Masalah Kelembagaan dan Konsistensi Reformasi

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Rimawan Pradiptyo, menilai turunnya skor CPI Indonesia merupakan konsekuensi dari reformasi antikorupsi yang tidak berkelanjutan.

“Indonesia menghadapi masalah serius pada aspek kelembagaan. Reformasi antikorupsi berjalan parsial, sering berubah arah, dan tidak konsisten dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya,” kata Rimawan.

Ia menambahkan bahwa CPI tidak semata mengukur jumlah kasus korupsi, melainkan keyakinan para pemangku kepentingan global terhadap efektivitas sistem hukum dan integritas aparatur negara.

“Ketika independensi lembaga penegak hukum dipersepsikan melemah, maka persepsi korupsi akan otomatis memburuk,” ujarnya.

Kritik Masyarakat Sipil: Ekosistem Antikorupsi yang Rapuh

Nada kritik lebih keras disampaikan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). Peneliti ICW menilai penurunan skor CPI 2025 mencerminkan kerusakan sistemik dalam ekosistem pemberantasan korupsi.

“Turunnya skor CPI bukan kejutan. Ini adalah akumulasi dari pelemahan lembaga antikorupsi, minimnya transparansi, serta rendahnya akuntabilitas elite politik,” kata peneliti ICW dalam keterangan tertulis.

ICW juga menyoroti bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia semakin bergeser ke arah simbolik.

“Penindakan ada, tetapi tidak menyentuh akar masalah, terutama korupsi politik dan konflik kepentingan di level pembuat kebijakan,” tegasnya.

Perspektif Mantan Pimpinan KPK: Soal Independensi

Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas, sebelumnya juga pernah mengingatkan bahwa indeks internasional seperti CPI sangat sensitif terhadap isu independensi lembaga.

“Begitu independensi KPK dan penegak hukum lain dipertanyakan, maka dunia internasional akan langsung membaca itu sebagai kemunduran serius,” kata Busyro dalam sejumlah forum publik.

Menurutnya, CPI harus dipahami sebagai cermin kepercayaan global, bukan sekadar laporan tahunan.

“CPI adalah alarm. Jika alarm ini terus berbunyi, berarti ada yang salah dalam sistem kekuasaan kita,” ujarnya.

Implikasi Politik dan Sosial: Pelajaran dari Nepal

Kesetaraan skor Indonesia dengan Nepal juga menjadi sorotan penting. Nepal dalam beberapa tahun terakhir mengalami gelombang protes besar yang dipicu oleh persepsi korupsi elite dan kegagalan reformasi institusional.

Ferdian Yazid mengingatkan bahwa kemiripan skor tersebut seharusnya dibaca sebagai peringatan dini.

“Korupsi yang dibiarkan mengakar bukan hanya soal ekonomi, tetapi bisa menjadi pemicu ketidakstabilan politik dan krisis kepercayaan publik,” ujarnya.

CPI sebagai Indikator Risiko Tata Kelola

Secara metodologis, CPI memang tidak mengukur pengalaman langsung warga terhadap korupsi sehari-hari. Namun, para akademisi sepakat bahwa indeks ini tetap relevan sebagai indikator risiko tata kelola, terutama bagi investasi, stabilitas politik, dan kualitas demokrasi.

Rimawan Pradiptyo menutup dengan catatan tegas:

“Selama reformasi antikorupsi tidak dijadikan agenda politik utama dan berkelanjutan, skor CPI Indonesia akan sulit membaik, bahkan berpotensi terus menurun.”

Diketahui, TII mengumumkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia tahun 2025 berada di skor 34, turun tiga poin dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 37. Penurunan skor ini berdampak langsung pada posisi Indonesia yang merosot ke peringkat 109 dari 180 negara, setelah pada 2024 masih berada di peringkat 99. Skor tersebut menempatkan Indonesia sejajar dengan sejumlah negara lain, yakni Aljazair, Nepal, Malawi, Sierra Leone, Laos, serta Bosnia dan Herzegovina. Manajer Program TII, Ferdian Yazid, menjelaskan bahwa CPI menggunakan skala 0 hingga 100, di mana skor 0 mencerminkan kondisi sangat korup dan skor 100 menunjukkan sektor publik yang sangat bersih.

Di tingkat ASEAN, posisi Indonesia masih tertinggal dari beberapa negara tetangga. Singapura mencatat skor tertinggi dengan IPK 84 dan berada di jajaran negara paling bersih di dunia. Malaysia memperoleh skor 52 dan mengalami kenaikan dua poin, sementara Timor Leste berada di skor 44 dan Vietnam di angka 41. Meski demikian, Indonesia masih berada sedikit di atas Thailand yang pada 2025 turun ke skor 33, serta Filipina dengan skor 32. Negara ASEAN dengan skor terendah adalah Kamboja (20) dan Myanmar (16).

Secara global, negara dengan skor tertinggi masih didominasi negara-negara Eropa dan Asia Pasifik. Denmark menempati posisi puncak dengan skor 89, meski turun satu poin, diikuti Finlandia (88), Singapura (84), Selandia Baru (81), Norwegia (81), Swedia (80), dan Swiss (80). Jerman berhasil masuk 10 besar dengan skor 77, menandai penguatan persepsi integritas sektor publiknya .

Sebaliknya, sepuluh negara dengan skor terendah didominasi oleh negara yang mengalami konflik berkepanjangan. Sudan Selatan dan Somalia berada di skor 9, Venezuela 10, Yaman dan Libya masing-masing 13, serta Korea Utara dengan skor 15. Ferdian menegaskan bahwa negara-negara berkonflik cenderung lebih rentan terhadap praktik korupsi karena lemahnya institusi dan penegakan hukum.

Untuk penyusunan CPI 2025, Transparency International menggunakan sembilan sumber data utama. Di Indonesia, sumber World Economic Forum Executive Opinion Survey (EOS) justru menyumbang skor tertinggi dengan angka 65. Namun, beberapa indikator lain mengalami penurunan signifikan, seperti IMD World Competitiveness Yearbook yang turun ke skor 26, serta Bertelsmann Transformation Index yang merosot ke angka 30. Penurunan juga tercatat pada PERC Asia Risk Guide dan Economist Intelligence Unit Country Ratings, sementara sebagian indikator lain stagnan atau hanya naik tipis satu poin.

Secara metodologis, CPI mengukur berbagai aspek seperti penyuapan, pengalihan anggaran publik, penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi, efektivitas pemerintah dalam memberantas korupsi, serta perlindungan hukum bagi pelapor, jurnalis, dan penyelidik kasus korupsi. Namun, indeks ini tidak mengukur langsung pengalaman warga terhadap korupsi, penipuan pajak, aliran keuangan ilegal, pencucian uang, maupun ekonomi informal.