Khofifah Membantah Terima Ijon 30 Persen Pada Kasus Dana Hibah Pokir

Optika.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menepati janjinya memenuhi panggilan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagai saksi dalam persidangan dugaan korupsi dana hibah Pokir DPRD Jatim tahun 2019.

Khofifah datang ke PN Tipikor Tipikor Surabaya pada Kamis 12 pebruari 2026 pukul 13 siang. Saat turun dari mobil, Khofifah langsung menuju ruang Cakra PN Tipikor. Setelah itu majelis hakim yang diketuai Ferdinand Marcus membuka sidang, Jaksa Penuntut Umum KPK diminta untuk memanggil saksi, yaitu Khofifiah.

Dalam sidang pemeriksaan ini, jaksa penuntut umum mencecar berbagai pertanyaan kepada Khofifah termasuk mengklarifikasi berta acara pemeriksaan terdakwa Kusnadi. Dalam BAP tersebut, Kusnadi menyatakan sejumlah pihak menerima ijon atau fee secara tunai atau transfer terkait pengelolaan jatah hibah Pokir DPRD Provinsi Jatim tahun 2019-2024.

Disebutkan, Khofifah dan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menerima ijon sebesar 30 persen dari pengajuan hibah pokir DPRD Jatim. JPU juga menanyakan kepada saksi Khofifah terkait pembagian dana hibah pokir tahun 2020 sebesar Rp 2, 8 trilyun di lingkungan pimpinan dan anggota DPRD Jatim.

Dalam kesempatan ini, khoififah menyatakan membantah menerima ijon fee hibah sebesar 30 persen dari pengajuan hibah pokir DPRD Provinsi Jatim periode 2019-2024.

“Kami ingin menegaskan yang mulia, bahwa itu tidak benar. Tidak ada dan tidak benar, serta tidak mengetahui pembagian aspirasi yang diajukan untuk mencairkan hibah pokir oleh setiap anggota DPRD, ” kata Khofifah.

Sebelumnya disebut dalam BAP Kusnadi penerima ijon adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Plh Heru Tjahyono, Plt Wahid Wahyudi definitif Adhi Karyono, semuanya mendapat ijon 5 sampai 10 persen. Lalu Kepala Bappeda Jatim dan Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Bobby Soemiarsono mendapat bagian 3 persen hingga 5 persen dari pengajuan hibah. Kemudian, seluruh kepala OPD Provinsi Jatim, masing-masing 3 persen hingga 5 persen dari pengajuan hibah. (pul)