Rezim Logika Jungkir Balik: Adili Jokowi? Ganti Kapolri? MBG Arena Korupsi? No, That’s My Business

Oleh: Dr. Muhammad Uhaib As’ad, M.Si
(Akademisi, Direktur Kajian Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik Kalimantan Selatan, President International Institute of Influencers Indonesia)

Optika.id – Di negeri yang mengaku demokratis, kritik sering kali dianggap sebagai ancaman. Logika dibalik, makna dipelintir, dan suara publik direduksi menjadi sekadar kebisingan. Ketika rakyat bertanya tentang akuntabilitas kekuasaan, jawaban yang muncul justru defensif dan penuh penghindaran. Seolah-olah negara adalah milik segelintir elite, bukan milik rakyat.

Isu “adili Jokowi” yang menyeret nama Joko Widodo bukanlah semata-mata soal personal. Ia adalah simbol dari tuntutan transparansi atas berbagai kebijakan strategis yang kontroversial. Dalam negara hukum, tidak ada figur yang kebal kritik, apalagi kebal evaluasi sejarah. Namun anehnya, setiap desakan akuntabilitas justru dicitrakan sebagai upaya delegitimasi.

Begitu pula wacana “ganti Kapolri” yang menyeret jabatan Listyo Sigit Prabowo. Dalam sistem demokrasi, rotasi dan evaluasi pejabat publik adalah hal biasa. Tetapi ketika tuntutan itu datang dari ruang publik, respons yang muncul bukan dialog substantif, melainkan sikap alergi terhadap kritik.

Fenomena ini menunjukkan apa yang saya sebut sebagai rezim logika jungkir balik. Ketika rakyat bertanya “mengapa?”, kekuasaan menjawab “jangan bertanya”. Ketika publik meminta keterbukaan, negara membalas dengan retorika stabilitas. Seolah-olah stabilitas lebih sakral daripada keadilan.

Program MBG, yang di ruang publik sering dimaknai sebagai Makan Bergizi Gratis, digadang-gadang sebagai solusi kesejahteraan. Namun di sisi lain, muncul kecurigaan bahwa proyek berskala nasional seperti ini rawan menjadi arena rente dan korupsi jika tata kelolanya tidak transparan. Sejarah pengadaan barang dan jasa di negeri ini sudah terlalu sering ternoda oleh praktik kolusi.

Kasus-kasus besar seperti korupsi bansos di era pandemi yang menyeret nama Juliari Batubara menjadi pengingat pahit bahwa niat baik kebijakan bisa dibajak oleh kepentingan jahat. Maka wajar jika publik waspada. Kewaspadaan bukanlah kebencian, melainkan bentuk cinta terhadap republik.

Ironinya, dalam logika jungkir balik, yang kritis justru dituduh memprovokasi. Yang bertanya dianggap mengganggu ketertiban. Padahal demokrasi tanpa kritik hanyalah monolog kekuasaan.

Lebih jauh, ada kecenderungan personalisasi kekuasaan. Negara direduksi menjadi figur. Kritik terhadap kebijakan dianggap serangan terhadap individu. Padahal dalam tradisi demokrasi modern, jabatan adalah amanah konstitusi, bukan warisan feodal.

Kita menyaksikan bagaimana standar ganda sering dipertontonkan. Ketika oposisi bersuara keras, ia disebut tidak nasionalis. Ketika pendukung kekuasaan melakukan pembelaan membabi buta, itu disebut loyalitas. Inilah paradoks etika publik kita.

Rezim logika jungkir balik juga terlihat dalam cara hukum ditegakkan. Tajam ke bawah, tumpul ke atas, ungkapan klasik yang terus menemukan relevansinya. Rakyat kecil cepat diproses, elite berkuasa kerap menikmati proses panjang yang melelahkan dan penuh kompromi.

Padahal konstitusi kita jelas menegaskan prinsip equality before the law. Tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum. Jika tuntutan evaluasi terhadap mantan presiden atau pejabat tinggi dianggap tabu, maka kita sedang mundur ke era sakralisasi kekuasaan.

Demokrasi tidak lahir untuk melindungi kenyamanan elite. Ia lahir untuk menjamin hak rakyat bersuara. Ketika suara itu dibungkam secara halus melalui stigma dan delegitimasi, demokrasi berubah menjadi prosedur kosong tanpa ruh partisipasi.

Saya melihat ada kecenderungan oligarkisasi kebijakan. Program strategis nasional kerap bersinggungan dengan kepentingan korporasi besar. Jika pengawasan lemah, potensi konflik kepentingan menjadi tak terhindarkan. Dan di situlah korupsi menemukan ruang tumbuhnya.

Maka pertanyaannya sederhana, mengapa alergi terhadap evaluasi? Mengapa defensif terhadap kritik? Jika tata kelola bersih dan akuntabel, seharusnya transparansi menjadi senjata utama, bukan sesuatu yang dihindari.

Dalam teori ekonomi politik, kekuasaan yang tak terkontrol cenderung menyimpang. Lord Acton pernah mengingatkan, “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.” Kutipan klasik ini relevan dalam setiap zaman.

Negara bukan perusahaan pribadi. Kekuasaan bukan bisnis keluarga. Ketika publik bersuara, itu bukan ancaman, melainkan mekanisme koreksi. Menganggap kritik sebagai musuh justru memperlihatkan rapuhnya legitimasi moral.

Kita membutuhkan keberanian moral untuk memutus mata rantai logika jungkir balik ini.Keberanian untuk mengatakan bahwa akuntabilitas adalah keniscayaan, bukan pilihan. Keberanian untuk menempatkan hukum di atas relasi kuasa.

Jika tidak, maka demokrasi hanya akan menjadi panggung sandiwara. Rakyat menjadi penonton, elite menjadi sutradara, dan keadilan hanyalah properti dekoratif.

Pada akhirnya, sejarah akan mencatat, siapa yang berdiri di sisi transparansi, dan siapa yang bersembunyi di balik retorika stabilitas. Dan sejarah, seperti biasa, tidak pernah benar-benar bisa dibohongi.