Demokrasi dan Oligarchic Cartels: Politisi, Partai Politik dan Ormas

Oleh: Dr. Muhammad Uhaib As’ad, M.Si (Akademisi, Direktur Kajian Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik Kalimantan Selatan, President International Institute of Influencers Indonesia, Direktur Center for Research and Political Marketing Consultant)

DEMOKRASI DAN PERUBAHAN WAJAH KEKUASAAN

Optika.id – Demokrasi pada awalnya dibangun sebagai sistem politik yang bertujuan menghadirkan kedaulatan rakyat dalam proses pengambilan keputusan negara. Rakyat ditempatkan sebagai pemilik legitimasi tertinggi dalam menentukan arah kekuasaan melalui mekanisme pemilu, partisipasi publik, dan pengawasan terhadap pemerintah. Namun dalam perkembangan politik modern, demokrasi sering mengalami paradoks besar ketika ruang politik justru semakin dikuasai kelompok elite yang saling terhubung dalam jejaring kepentingan ekonomi, partai politik, dan organisasi sosial tertentu. Demokrasi akhirnya tidak lagi sepenuhnya menjadi arena pertarungan gagasan publik, tetapi berubah menjadi ruang konsolidasi kekuasaan antar elite dalam bentuk yang lebih terorganisir dan sistematis.

Fenomena tersebut melahirkan apa yang sering disebut sebagai oligarchic cartels, yaitu jaringan kekuasaan yang terdiri dari politisi, partai politik, pemilik modal, dan kelompok organisasi tertentu yang saling bekerja sama untuk mempertahankan dominasi politik dan ekonomi mereka. Dalam sistem seperti ini, demokrasi tetap berjalan secara prosedural melalui pemilu dan institusi formal negara, tetapi substansi kekuasaan sesungguhnya berada di tangan kelompok elite yang memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi, politik, dan sosial secara bersamaan.

Richard Katz dan Peter Mair melalui teori cartel party menjelaskan bahwa partai politik modern cenderung berubah dari institusi representasi rakyat menjadi organisasi elite yang lebih fokus mempertahankan akses terhadap sumber daya negara dan kekuasaan politik (Katz & Mair, 1995). Dalam konteks Indonesia, fenomena tersebut terlihat sangat jelas ketika partai politik semakin bergantung pada kekuatan modal dan jaringan oligarki untuk bertahan dalam kontestasi politik.

PARTAI POLITIK DAN INDUSTRI KEKUASAAN

Partai politik dalam demokrasi ideal seharusnya menjadi saluran artikulasi aspirasi rakyat dan ruang kaderisasi kepemimpinan nasional. Namun dalam praktik politik kontemporer, banyak partai justru berubah menjadi kendaraan elite dan industri kekuasaan yang sangat pragmatis. Ideologi perlahan kehilangan makna substantif karena orientasi utama partai lebih banyak diarahkan pada perebutan jabatan politik, akses anggaran negara, dan distribusi kekuasaan.

Biaya politik yang sangat mahal membuat partai politik semakin tergantung pada pemilik modal besar. Kandidat kepala daerah, anggota legislatif, hingga calon presiden membutuhkan logistik politik dalam jumlah besar untuk memenangkan kontestasi elektoral. Akibatnya, relasi antara partai politik dan oligarki ekonomi menjadi semakin erat. Pemilik modal memperoleh akses terhadap kebijakan negara, sementara partai memperoleh dukungan finansial untuk mempertahankan kekuasaan.

Jeffrey Winters menjelaskan bahwa oligarki bekerja melalui kemampuan elite ekonomi mempertahankan dan memperluas kekayaan mereka dengan mempengaruhi institusi politik dan kebijakan negara (Winters, 2011). Dalam konteks demokrasi Indonesia, partai politik menjadi salah satu jalur utama bagi oligarki untuk masuk dan mengendalikan arah kekuasaan secara legal dan sistematis.

Kondisi ini membuat demokrasi semakin sulit menghadirkan representasi rakyat secara autentik. Banyak keputusan politik tidak lagi sepenuhnya lahir dari kebutuhan publik, tetapi dari kompromi elite partai dan kepentingan ekonomi yang bermain di belakang layar kekuasaan.

POLITISI DAN POLITIK TRANSAKSIONAL

Fenomena oligarchic cartels juga terlihat dari perilaku banyak politisi yang semakin pragmatis dan transaksional. Politik tidak lagi bergerak berdasarkan pertarungan gagasan dan visi ideologis, tetapi lebih banyak ditentukan oleh negosiasi kekuasaan, distribusi sumber daya, dan kepentingan elektoral jangka pendek.

Koalisi politik sering dibangun bukan atas dasar kesamaan visi pembangunan, tetapi berdasarkan pembagian kekuasaan dan kepentingan pragmatis antar elite. Politisi yang sebelumnya saling menyerang dalam kontestasi pemilu dapat dengan mudah bergabung setelah pembagian kekuasaan disepakati. Dalam situasi seperti itu, rakyat semakin sulit membedakan mana oposisi substantif dan mana kompromi elite yang hanya bertujuan menjaga stabilitas kekuasaan.

Edward Aspinall menjelaskan bahwa demokrasi Indonesia berkembang dalam kultur patronase dan klientelisme yang sangat kuat, di mana loyalitas politik sering dibangun melalui distribusi material dan hubungan patron-klien (Aspinall & Berenschot, 2019). Praktik tersebut membuat politik semakin mahal dan semakin jauh dari semangat representasi publik yang sehat.

Akibatnya, banyak politisi lebih sibuk menjaga jaringan kekuasaan dibanding memperjuangkan kepentingan rakyat secara serius. Politik berubah menjadi arena karier dan investasi kekuasaan, sementara rakyat hanya dibutuhkan saat pemilu berlangsung.

ORMAS DAN EKSPANSI KEKUASAAN SOSIAL

Dalam dinamika demokrasi Indonesia, organisasi kemasyarakatan atau ormas juga memiliki posisi penting dalam pembentukan relasi kekuasaan. Pada awalnya, ormas lahir sebagai ruang partisipasi sosial masyarakat sipil untuk memperjuangkan kepentingan publik, identitas budaya, atau nilai-nilai sosial tertentu. Namun dalam perkembangan politik modern, sebagian ormas justru ikut masuk dalam orbit oligarchic cartels melalui relasi dengan partai politik, elite kekuasaan, dan kepentingan ekonomi.

Banyak ormas akhirnya tidak lagi sepenuhnya independen sebagai kekuatan masyarakat sipil. Mereka terlibat dalam mobilisasi politik, dukungan elektoral, pengamanan kepentingan elite tertentu, hingga distribusi pengaruh sosial di akar rumput. Dalam beberapa kasus, ormas bahkan menjadi alat tekanan politik yang digunakan untuk memperkuat posisi kelompok tertentu dalam kontestasi kekuasaan.

Antonio Gramsci menjelaskan bahwa kekuasaan modern bekerja tidak hanya melalui negara, tetapi juga melalui hegemoni sosial yang dibangun lewat institusi masyarakat sipil (Gramsci, 1971). Dalam konteks ini, ormas dapat menjadi instrumen penting dalam membentuk legitimasi sosial terhadap kekuasaan politik tertentu.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa relasi antara politik, partai, dan ormas semakin kompleks. Demokrasi tidak hanya diperebutkan di ruang parlemen dan pemilu, tetapi juga di ruang sosial masyarakat melalui jaringan organisasi yang memiliki pengaruh massa dan legitimasi budaya tertentu.

OLIGARCHIC CARTELS DAN MASA DEPAN DEMOKRASI

Persoalan terbesar dari menguatnya oligarchic cartels adalah semakin menyempitnya ruang demokrasi substantif. Secara formal rakyat tetap memiliki hak memilih, kebebasan berbicara, dan ruang partisipasi politik. Namun secara substantif, arah kekuasaan lebih banyak ditentukan oleh kompromi elite yang saling berbagi kepentingan politik dan ekonomi.

Demokrasi akhirnya berubah menjadi arena kompetisi terbatas antar elite yang sebenarnya berada dalam jaringan kepentingan yang sama. Perbedaan politik sering hanya tampil di permukaan sebagai strategi elektoral, sementara di belakang layar terjadi konsolidasi kekuasaan yang sangat pragmatis.

Fenomena ini membuat rakyat semakin apatis terhadap politik. Banyak masyarakat merasa pemilu tidak benar-benar mengubah keadaan karena siapa pun yang menang tetap berada dalam lingkaran elite yang sama. Politik akhirnya dipandang sebagai panggung pertarungan kepentingan elite, bukan perjuangan kolektif untuk memperbaiki kehidupan rakyat.

Yang lebih berbahaya, oligarchic cartels dapat melemahkan fungsi kontrol demokrasi. Ketika partai politik, elite ekonomi, politisi, dan sebagian kekuatan sosial saling terhubung dalam jaringan kekuasaan yang sama, maka kritik dan oposisi substantif menjadi semakin lemah. Demokrasi tetap berjalan, tetapi pengawasan terhadap kekuasaan perlahan kehilangan daya.

Pada akhirnya, tantangan terbesar demokrasi Indonesia hari ini bukan hanya bagaimana menyelenggarakan pemilu secara prosedural, tetapi bagaimana membebaskan demokrasi dari dominasi oligarchic cartels yang membuat politik semakin transaksional, mahal, dan jauh dari kepentingan rakyat banyak. Sebab ketika demokrasi terlalu lama dikuasai jaringan elite politik, ekonomi, dan sosial yang saling melindungi kepentingannya masing-masing, maka rakyat hanya akan menjadi penonton dalam panggung kekuasaan yang terus dipertontonkan atas nama demokrasi itu sendiri.

DAFTAR REFERENSI

1. Katz, Richard S. & Peter Mair. “Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party.” Party Politics, Vol. 1 No. 1, 1995.
2. Winters, Jeffrey A. Oligarchy. Cambridge University Press, 2011.
3. Aspinall, Edward & Ward Berenschot. Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia. Cornell University Press, 2019.
4. Gramsci, Antonio. Selections from the Prison Notebooks. International Publishers, 1971.