Di Saat Senator (DPD) dan Anggota Legislatif (DPR RI) Dari Kalimantan Selatan Memilih Diam: Aspirasi Rakyat Menguap Membeku di Gedung Senayan

Oleh: Dr. Muhammad Uhaib As’ad, M.Si (Akademisi, Direktur Kajian Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik Kalimantan Selatan, President International Institute of Influencers Indonesia, Direktur Center for Research and Political Marketing Consultant)

ANTARA MANDAT RAKYAT DAN SUNYINYA REPRESENTASI

Dalam sistem demokrasi representatif, anggota DPR RI dan DPD RI memperoleh legitimasi politik melalui suara rakyat. Mereka dipilih bukan sekadar untuk menduduki kursi kekuasaan di Senayan, melainkan untuk menjadi jembatan antara kepentingan masyarakat daerah dengan proses pengambilan kebijakan di tingkat nasional. Karena itu, kualitas demokrasi sering kali diukur dari sejauh mana wakil rakyat mampu memperjuangkan aspirasi konstituennya.

Namun pertanyaan yang sering muncul di ruang publik Kalimantan Selatan adalah: sejauh mana suara daerah benar-benar terdengar di Senayan? Pertanyaan ini menjadi relevan ketika berbagai persoalan strategis yang dihadapi Kalimantan Selatan tidak selalu diiringi oleh suara politik yang kuat dari para wakil rakyat yang berasal dari daerah tersebut.

Masyarakat sering menyaksikan berbagai isu penting seperti kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang, banjir yang berulang, pembangunan infrastruktur yang belum merata, ketimpangan ekonomi, hingga persoalan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pedesaan. Akan tetapi, tidak semua persoalan tersebut mendapatkan gaung politik yang kuat dalam percakapan nasional.

Akibatnya, muncul persepsi bahwa sebagian wakil rakyat lebih terlihat aktif saat masa kampanye dibanding ketika menjalankan fungsi representasi setelah terpilih. Dalam persepsi publik, aspirasi rakyat seolah menguap dan membeku di koridor kekuasaan Senayan.

FUNGSI REPRESENTASI YANG SEMAKIN DIPERTANYAKAN

Secara teoritis, parlemen memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Namun di atas semua itu, terdapat fungsi representasi yang menjadi fondasi keberadaan lembaga perwakilan rakyat. Hanna Pitkin dalam The Concept of Representation menjelaskan bahwa representasi bukan hanya soal kehadiran fisik seorang wakil di lembaga politik, tetapi kemampuan memperjuangkan kepentingan mereka yang diwakilinya (Pitkin, 1967).

Dalam konteks Kalimantan Selatan, masyarakat tentu berharap para senator DPD RI maupun anggota DPR RI dapat menjadi corong utama berbagai persoalan daerah di tingkat nasional. Ketika terjadi konflik agraria, kerusakan lingkungan, persoalan pendidikan, atau ketimpangan pembangunan, masyarakat berharap suara wakil mereka hadir secara jelas dan tegas.

Namun realitas politik sering menunjukkan hal yang berbeda. Banyak isu strategis daerah yang tidak berkembang menjadi agenda politik nasional secara signifikan. Sebagian masyarakat bahkan kesulitan mengingat posisi politik atau sikap para wakil rakyat mereka terhadap persoalan-persoalan penting yang sedang terjadi.

Fenomena ini memunculkan kesan bahwa representasi politik telah bergeser dari representasi rakyat menjadi representasi partai, kelompok kepentingan, atau bahkan kepentingan elektoral jangka panjang. Ketika hal itu terjadi, hubungan antara wakil dan yang diwakili perlahan mengalami pelemahan.

KALIMANTAN SELATAN DAN BERBAGAI PERSOALAN STRATEGIS

Sebagai daerah yang kaya sumber daya alam, Kalimantan Selatan menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang kompleks. Sektor pertambangan yang menjadi salah satu penopang ekonomi daerah juga menghadirkan persoalan lingkungan dan sosial yang tidak sedikit. Konflik lahan, perubahan tata ruang, degradasi lingkungan, dan ancaman terhadap kawasan ekologis menjadi isu yang terus berulang.

Di sisi lain, masyarakat juga menghadapi tantangan ekonomi yang tidak ringan. Ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih menjadi pekerjaan rumah yang besar. Sektor UMKM membutuhkan dukungan lebih kuat, sementara generasi muda menghadapi tantangan lapangan kerja yang semakin kompetitif.

Dalam kondisi seperti itu, peran wakil rakyat menjadi sangat penting. Mereka seharusnya mampu membawa berbagai persoalan daerah ke tingkat nasional, memperjuangkan alokasi anggaran, mendorong regulasi yang berpihak kepada masyarakat daerah, serta memastikan kepentingan Kalimantan Selatan tidak tenggelam dalam dinamika politik nasional.

Namun ketika suara tersebut tidak terdengar secara kuat, masyarakat mulai mempertanyakan efektivitas representasi politik yang mereka miliki. Pertanyaan itu bukan lahir dari sikap sinis semata, tetapi dari kebutuhan akan kehadiran politik yang benar-benar memperjuangkan kepentingan daerah.

DIAMNYA ELITE DAN EROSI KEPERCAYAAN PUBLIK

Dalam politik, diam juga merupakan sikap politik. Ketika seorang wakil rakyat memilih tidak bersuara terhadap persoalan yang menyangkut kepentingan publik, masyarakat berhak menafsirkan diam tersebut dengan berbagai cara. Ada yang melihatnya sebagai bentuk kehati-hatian, tetapi tidak sedikit pula yang menilainya sebagai ketidakberanian atau bahkan ketidakpedulian.

David Easton menjelaskan bahwa legitimasi politik sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan aktor politik yang mewakili mereka (Easton, 1965). Ketika masyarakat merasa aspirasinya tidak diperjuangkan secara memadai, kepercayaan terhadap lembaga perwakilan rakyat perlahan dapat mengalami penurunan.

Di era media sosial, publik juga semakin mudah mengawasi kinerja para wakil rakyat. Masyarakat dapat melihat siapa yang aktif menyuarakan isu publik, siapa yang hadir dalam perdebatan kebijakan, dan siapa yang lebih banyak diam ketika daerahnya menghadapi persoalan penting.

Karena itu, tantangan terbesar bagi para anggota DPR RI dan DPD RI bukan hanya memenangkan pemilu, tetapi menjaga hubungan representatif dengan masyarakat yang mereka wakili. Kepercayaan publik tidak diperoleh sekali untuk selamanya, melainkan harus terus dirawat melalui kerja politik yang nyata.

SENAYAN BUKAN TEMPAT MEMBEKUKAN ASPIRASI

Gedung Senayan dibangun sebagai simbol demokrasi dan representasi rakyat. Ia bukan tempat untuk membekukan aspirasi masyarakat, melainkan ruang untuk memperjuangkan kepentingan publik melalui mekanisme politik yang sah dan konstitusional. Karena itu, keberadaan wakil rakyat harus selalu diukur dari kontribusinya terhadap masyarakat yang memilihnya.

Kalimantan Selatan membutuhkan representasi politik yang kuat, kritis, dan berani. Daerah ini memerlukan suara yang mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam berbagai isu strategis, mulai dari pembangunan ekonomi hingga perlindungan lingkungan hidup. Tanpa suara yang kuat di tingkat nasional, banyak kepentingan daerah berisiko tenggelam dalam hiruk-pikuk politik pusat.

Masyarakat tidak mengharapkan para wakil rakyat menjadi oposisi terhadap segala hal, tetapi mereka berharap ada keberanian untuk menyampaikan aspirasi daerah secara terbuka dan konsisten. Fungsi representasi tidak hanya dijalankan saat masa reses atau menjelang pemilu, melainkan setiap hari selama masa jabatan berlangsung.

Pada akhirnya, demokrasi hanya akan bermakna apabila suara rakyat benar-benar memiliki jalan menuju pusat pengambilan keputusan. Ketika wakil rakyat memilih diam dalam menghadapi berbagai persoalan daerah, maka yang hilang bukan sekadar suara politik, tetapi juga harapan masyarakat bahwa kepentingan mereka masih memiliki tempat di Gedung Senayan.

DAFTAR REFERENSI

1. Pitkin, Hanna Fenichel. The Concept of Representation. University of California Press, 1967.
2. Easton, David. A Systems Analysis of Political Life. Wiley, 1965.
3. Dahl, Robert A. Democracy and Its Critics. Yale University Press, 1989.
4. Manin, Bernard. The Principles of Representative Government. Cambridge University Press, 1997.
5. Aspinall, Edward & Marcus Mietzner (Ed.). Problems of Democratisation in Indonesia. ISEAS Publishing, 2010.
6. BPS Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan Dalam Angka, edisi terbaru.
7. DPR RI. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (beserta perubahan-perubahannya).
8. DPD RI. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.