Pancasila Dulu dan Kini

Oleh: Prof Ir Daniel Mohammad Rosyid

Optika.id – Tanggal 1 Juni telah ditetapkan pada 2016 oleh Presiden Joko Widodo, sebagai kader PDIP waktu itu, sebagai Hari Lahir Pancasila. Ini mungkin sebagai hadiah Presiden Joko Widodo kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Pidato Soekarno dalam BPUPKI merupakan jawaban atas tantangan ketuanya, Dr. Radjiman Wedyodiningrat, tentang dasar negara Republik Indonesia yang sedang disiapkan kemerdekaannya. Yamin dan Soepomo mengajukan jawaban yang berbeda. Pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 itu merupakan pidato tanpa teks dan tanpa judul.

Segera perlu dicatat bahwa narasi dan diksi dasar-dasar negara yang diusulkan Soekarno berbeda dengan rumusan Pancasila yang ada dalam Pembukaan UUD yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI yang diketuai oleh Soekarno, tetapi didelegasikan kepada Hatta. Pancasila yang kita kenal hari ini dirumuskan semula dalam alinea keempat Piagam Jakarta yang ditetapkan oleh Panitia Sembilan pada 22 Juni 1945, tetapi akhirnya diubah sila pertamanya pada sidang 18 Agustus 1945 tersebut.

Soekarno, sebagai seorang arsitek, menempatkan Ketuhanan sebagai sila kelima dengan rumusan Ketuhanan yang berkebudayaan. Soekarno melihat Ketuhanan sebagai fondasi, bukan atap. Kelompok-kelompok Islamis menilai rumusan Pancasila ala Soekarno 1 Juni ini sebagai thaghut, lalu perubahan atas naskah Piagam Jakarta sebagai pengkhianatan kelompok nasionalis sekuler. Perlu dicatat bahwa sidang-sidang persiapan kemerdekaan ini tidak melibatkan kaum komunis sama sekali yang pada dasarnya tidak menghendaki Indonesia merdeka. Bahkan, pada 1948 terjadi proklamasi Republik Soviet Indonesia oleh PKI yang dipimpin Musso.

UUD yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945 itu dalam praktiknya tidak pernah dilaksanakan secara murni dan konsekuen karena faktor-faktor geopolitik. Terjadi perubahan-perubahan konstitusi menjadi UUD RIS 1949, lalu UUD Sementara 17 Agustus 1950 sampai Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pada masa Orde Lama, UUD 18 Agustus 1945 ditafsirkan Soekarno sebagai Nasakom, dan pada masa Orde Baru sebagai Eka Prasetya Panca Karsa. Bahkan, sejak 1998, UUD 18 Agustus 1945 diubah empat kali secara besar-besaran sehingga sulit diterima sebagai amendemen yang wajar. Yang terjadi adalah total replacement atas UUD 18 Agustus 1945 dengan UUD 10 Agustus 2002.

Sebagai grundnorm, Pancasila dalam Pembukaan memang tidak diubah, tetapi secara kompleks ide, atau ideologi, yang termaktub dalam batang tubuh UUD 18 Agustus 1945 sudah berubah total. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, dan prinsip permusyawaratan/perwakilan diubah menjadi prinsip demokrasi langsung dan elektabilitas. Partai politik tiba-tiba muncul sebagai satu-satunya lembaga privat yang bisa mencalonkan presiden dan wakilnya. Bahkan, NU dan Muhammadiyah tidak bisa. Representasi daerah dan golongan fungsional dibuang dan menjadikan representasi politik melalui partai-partai politik sebagai satu-satunya perwakilan dalam proses pengambilan keputusan berbangsa dan bernegara.

Kelompok-kelompok sekuler kiri dan liberal radikal berhasil memanfaatkan kelompok-kelompok nasionalis sebagai useful idiots untuk menggusur UUD 18 Agustus 1945, rumusan para ulama dan cendekiawan lurus, of the best minds di zamannya, sambil menuduh kelompok Islamis sebagai anti-NKRI dan anti-Pancasila. Padahal, Pancasila sudah dikubur oleh mereka sendiri. Dalam perspektif ini, mengatakan Pancasila 1 Juni, atau Pancasila, sebagai thaghut akan dijadikan sebagai bukti bahwa umat Islam Indonesia memang anti-Pancasila. Fitnah ini tentu saja tidak benar dan bagi para aktivis muslim juga tidak produktif.

Berbagai fenomena duitokrasi, korporatokrasi, dan parpolikrasi selama 20 tahun terakhir menuntut kita untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas praktik Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada saat gravitasi global bergeser ke Asia, kepemimpinan Barat mengalami krisis moral, dan BRICS lahir, tiba saatnya bangsa ini melakukan transformasi dan resetting Indonesia: 1) konservasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai grundnorm dan UUD 18 Agustus 1945 sebagai ideologi; 2) inovasi melalui amendemen dengan teknik addendum, GBHN, kebijakan, dan regulasi baru. Ini dimaksudkan untuk menghilangkan ketimpangan politik-ekonomi dengan meninggalkan demokrasi mbelgedhes, merekonstruksi full-fledged capitalism oleh segelintir oligarki, menjadi ekonomi yang lebih merata, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak.

Kembali ke UUD 18 Agustus 1945 sebagai deklarasi perang melawan penjajahan sekaligus strategi pemenangannya berarti kembali ke Pancasila sebagai grundnorm, mengembalikan pelaksanaan sila keempat pada MPR untuk memilih presiden sebagai mandataris MPR, sebagai pelaksana GBHN, bukan memilih presiden petugas partai pelaksana agenda oligarki-nekolim. Hanya dengan cara ini, di tengah berbagai krisis yang kini terjadi dalam skala global, NKRI bisa dibawa Garuda terbang tinggi, lepas dari mulut Naga dan injakan kaki Gajah.

Surabaya, Senin, 1 Juni 2026