Tanggal 1 Juni Hari Lahir Pancasila dan Distorsi Praktik Bernegara: Era Parade Korupsi dan Kemiskinan, Rakyat Cukup Hidup Sederhana, Kerja Keras Membayar Pajak Untuk Elite Oligarki

Oleh: Dr. Muhammad Uhaib As’ad, M.Si (Akademisi, Direktur Kajian Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik Kalimantan Selatan, President International Institute of Influencers Indonesia, Direktur Center for Research and Political Marketing Consultant)

PANCASILA DI ANTARA IDEALISME DAN REALITAS

Optika.id – Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Momentum ini tidak hanya menjadi peringatan historis atas pidato Soekarno pada tahun 1945, tetapi juga kesempatan untuk merefleksikan sejauh mana nilai-nilai Pancasila hidup dalam praktik penyelenggaraan negara. Pancasila tidak dirumuskan sekadar sebagai simbol kenegaraan, melainkan sebagai fondasi etika politik, ekonomi, dan sosial yang diharapkan mampu membimbing perjalanan bangsa menuju keadilan dan kesejahteraan bersama.

Namun di tengah berbagai seremoni peringatan yang berlangsung setiap tahun, muncul pertanyaan yang layak diajukan secara kritis: sejauh mana nilai-nilai Pancasila benar-benar diwujudkan dalam kehidupan bernegara? Pertanyaan tersebut menjadi relevan ketika masyarakat terus menyaksikan berbagai kasus korupsi, ketimpangan ekonomi, penyalahgunaan kekuasaan, dan praktik-praktik politik yang sering kali bertolak belakang dengan semangat keadilan sosial yang menjadi inti dari Pancasila.

Dalam banyak kesempatan, Pancasila dipuji sebagai ideologi yang mampu mempersatukan bangsa yang majemuk. Akan tetapi, kekuatan sebuah ideologi tidak terletak pada seberapa sering ia diucapkan dalam pidato, melainkan pada sejauh mana ia diwujudkan dalam kebijakan dan tindakan nyata. Ketika terdapat jarak yang terlalu lebar antara nilai dan praktik, maka yang muncul adalah distorsi dalam kehidupan bernegara.

KORUPSI DAN KRISIS MORAL KEKUASAAN

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia adalah persoalan korupsi yang terus berulang dari waktu ke waktu. Berbagai operasi penegakan hukum memperlihatkan bahwa praktik korupsi tidak hanya terjadi di tingkat pusat, tetapi juga menjangkau berbagai lapisan birokrasi dan pemerintahan daerah. Fenomena ini menunjukkan bahwa korupsi bukan sekadar persoalan individu, melainkan persoalan sistemik yang berkaitan dengan tata kelola kekuasaan.

Korupsi pada hakikatnya merupakan pengkhianatan terhadap prinsip keadilan sosial. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat justru dialihkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Akibatnya, masyarakat yang seharusnya memperoleh manfaat dari pembangunan menjadi pihak yang paling dirugikan.

Dalam perspektif etika Pancasila, korupsi bertentangan dengan hampir seluruh sila yang ada. Ia merusak nilai kemanusiaan, melemahkan persatuan, mencederai demokrasi, dan menghambat terwujudnya keadilan sosial. Karena itu, tingginya angka korupsi sesungguhnya bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga menunjukkan adanya krisis moral dalam praktik penyelenggaraan negara.

Ironisnya, di tengah berbagai kampanye antikorupsi, masyarakat masih terus menyaksikan kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat publik, elite politik, dan aktor ekonomi yang memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan. Kondisi tersebut memunculkan persepsi bahwa korupsi telah menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari struktur kekuasaan modern.

PAJAK, RAKYAT, DAN DISTRIBUSI KESEJAHTERAAN

Negara modern berjalan melalui kontribusi masyarakat, salah satunya dalam bentuk pajak. Pajak merupakan instrumen penting yang memungkinkan negara menyediakan pelayanan publik dan menjalankan program pembangunan. Dalam teori kontrak sosial, masyarakat bersedia membayar pajak karena mereka percaya negara akan mengelolanya untuk kepentingan bersama.

Namun kepercayaan tersebut dapat mengalami erosi ketika masyarakat merasa hasil dari kontribusi mereka tidak kembali dalam bentuk kesejahteraan yang memadai. Rakyat bekerja keras, membayar pajak, menghadapi kenaikan biaya hidup, dan berusaha bertahan di tengah tekanan ekonomi. Pada saat yang sama, mereka menyaksikan berbagai bentuk kemewahan kekuasaan, pemborosan anggaran, dan kasus korupsi yang melibatkan dana publik.

Fenomena ini melahirkan pertanyaan mendasar mengenai keadilan distribusi. Apakah hasil pembangunan benar-benar dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat? Ataukah sebagian besar manfaat ekonomi lebih banyak terkonsentrasi pada kelompok yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan sumber daya ekonomi?

Joseph Stiglitz menjelaskan bahwa ketimpangan yang terlalu tinggi dapat menggerus legitimasi institusi publik karena masyarakat merasa sistem ekonomi dan politik lebih menguntungkan kelompok tertentu dibanding kepentingan umum (Stiglitz, 2012). Dalam konteks Indonesia, pertanyaan mengenai distribusi kesejahteraan menjadi semakin penting ketika kesenjangan sosial masih menjadi tantangan yang nyata.

OLIGARKI DAN KONSENTRASI KEKUASAAN

Dalam berbagai kajian ekonomi politik, istilah oligarki digunakan untuk menggambarkan situasi ketika kekayaan dan kekuasaan terkonsentrasi pada kelompok kecil yang memiliki kemampuan besar memengaruhi kebijakan publik. Jeffrey Winters menjelaskan bahwa oligarki bertahan melalui kemampuan mempertahankan dan melindungi kekayaan mereka melalui pengaruh politik dan ekonomi (Winters, 2011).

Perdebatan mengenai oligarki menjadi relevan dalam konteks Indonesia karena banyak kebijakan publik sering kali dipandang lebih responsif terhadap kepentingan kelompok yang memiliki sumber daya besar dibanding masyarakat biasa. Ketika akses terhadap kekuasaan sangat dipengaruhi oleh modal ekonomi, maka muncul kekhawatiran bahwa demokrasi dapat kehilangan substansi representatifnya.

Pancasila sesungguhnya menawarkan visi yang berbeda. Sila kelima, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menekankan pentingnya distribusi manfaat pembangunan yang lebih merata. Dalam semangat tersebut, negara tidak boleh hanya menjadi fasilitator pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Jika konsentrasi kekayaan dan kekuasaan terus meningkat tanpa mekanisme koreksi yang memadai, maka kesenjangan sosial berpotensi semakin melebar. Pada titik tertentu, kondisi tersebut dapat mengganggu kohesi sosial dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

MENGEMBALIKAN PANCASILA KE RUANG PRAKTIK

Peringatan Hari Lahir Pancasila seharusnya tidak berhenti pada upacara dan slogan. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila diterjemahkan ke dalam kebijakan publik dan praktik penyelenggaraan negara sehari-hari. Pancasila harus hadir dalam bentuk tata kelola yang bersih, pelayanan publik yang adil, pembangunan yang inklusif, dan keberpihakan terhadap kelompok masyarakat yang rentan.

Tantangan terbesar bangsa Indonesia hari ini bukanlah kekurangan dasar filosofis, melainkan kesenjangan antara idealisme dan implementasi. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sesungguhnya tetap relevan sebagai pedoman menghadapi berbagai persoalan kontemporer, mulai dari korupsi, ketimpangan ekonomi, hingga krisis kepercayaan terhadap institusi publik.

Karena itu, refleksi atas Hari Lahir Pancasila harus menjadi momentum untuk mengevaluasi praktik bernegara secara jujur dan terbuka. Apakah negara benar-benar berjalan sesuai dengan cita-cita keadilan sosial yang dijanjikan? Apakah kekuasaan digunakan untuk melayani kepentingan publik atau lebih banyak menguntungkan kelompok tertentu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting diajukan sebagai bagian dari tanggung jawab demokratis warga negara.

Pada akhirnya, kekuatan Pancasila tidak terletak pada kemampuannya menjadi simbol pemersatu semata, tetapi pada kemampuannya menjadi pedoman nyata dalam membangun negara yang adil, berintegritas, dan berpihak kepada seluruh rakyat. Tanpa komitmen untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut, Pancasila berisiko hanya menjadi slogan yang diperingati setiap tahun, sementara realitas sosial terus bergerak menjauh dari cita-cita yang dahulu diperjuangkannya.

DAFTAR REFERENSI

1. Soekarno. Lahirnya Pancasila. BPIP, edisi reproduksi pidato 1 Juni 1945.
2. Kaelan. Pendidikan Pancasila. Paradigma, 2016.
3. Stiglitz, Joseph E. The Price of Inequality. W.W. Norton & Company, 2012.
4. Winters, Jeffrey A. Oligarchy. Cambridge University Press, 2011.
5. Robison, Richard & Vedi R. Hadiz. Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets. Routledge, 2004.
6. Dahl, Robert A. Democracy and Its Critics. Yale University Press, 1989.
   l
7. Acemoglu, Daron & James A. Robinson. Why Nations Fail. Crown Publishing, 2012.
8. Transparency International. Corruption Perceptions Index, edisi terbaru.