Di Negeri ini Kemiskinan Bukan Takdir, Tapi Dampak Dari Ketidakadilan Sistem: Ke Mana Larinya Kekayaan Bangsa ini?

Oleh: Dr. Muhammad Uhaib As’ad, M.Si (Akademisi, Direktur Kajian Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik Kalimantan Selatan, President International Institute of Influencers Indonesia, Direktur Center for Research and Political Marketing Consultant)

KEMISKINAN DAN MITOS TAKDIR

Optika.id – Di ruang-ruang sosial masyarakat Indonesia, kemiskinan sering kali dipahami sebagai sesuatu yang bersifat personal. Ada yang menganggap kemiskinan lahir karena kurang bekerja keras, kurang berusaha, kurang pendidikan, atau bahkan dianggap sebagai takdir yang harus diterima dengan pasrah. Cara pandang seperti ini terlihat sederhana, tetapi sesungguhnya menyembunyikan persoalan yang jauh lebih kompleks. Kemiskinan tidak selalu lahir dari kelemahan individu, melainkan sering kali merupakan konsekuensi dari struktur sosial, ekonomi, dan politik yang tidak memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh warga negara.

Indonesia bukanlah negara miskin dalam pengertian sumber daya alam. Negeri ini memiliki cadangan batu bara, nikel, emas, gas alam, minyak bumi, hutan tropis, lautan yang luas, serta bonus demografi yang besar. Secara teoritis, kekayaan tersebut seharusnya mampu menjadi fondasi kesejahteraan nasional yang kuat. Namun kenyataannya, jutaan warga masih hidup dalam kondisi rentan secara ekonomi, sementara ketimpangan kekayaan terus menjadi isu yang berulang dari waktu ke waktu.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: jika negeri ini kaya, mengapa masih banyak rakyat yang hidup dalam kemiskinan? Pertanyaan tersebut membawa kita pada diskusi yang lebih mendasar mengenai bagaimana kekayaan nasional diproduksi, didistribusikan, dan dinikmati dalam sistem ekonomi dan politik yang berlaku saat ini.

KETIMPANGAN DAN KONSENTRASI KEKAYAAN

Salah satu karakteristik utama ekonomi modern adalah kecenderungan konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu. Thomas Piketty dalam Capital in the Twenty-First Century menunjukkan bahwa tanpa mekanisme distribusi yang efektif, akumulasi modal cenderung membuat kelompok kaya menjadi semakin kaya, sementara kelompok bawah mengalami kesulitan mengejar ketertinggalan (Piketty, 2014).

Fenomena tersebut juga dapat ditemukan di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi memang terjadi, investasi meningkat, dan berbagai sektor berkembang. Namun pertanyaan pentingnya adalah: siapa yang paling banyak menikmati hasil pertumbuhan tersebut? Jika sebagian besar keuntungan ekonomi hanya berputar pada kelompok yang memiliki akses terhadap modal, lahan, dan kekuasaan, maka pertumbuhan ekonomi tidak otomatis mengurangi kemiskinan secara signifikan.

Ketimpangan tidak hanya menyangkut perbedaan pendapatan, tetapi juga perbedaan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, dan kesempatan ekonomi. Dalam situasi seperti itu, kemiskinan bukan sekadar persoalan kurangnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap sumber daya yang memungkinkan seseorang memperbaiki kualitas hidupnya.

Joseph Stiglitz menyebut bahwa ketimpangan yang berlebihan dapat merusak fondasi demokrasi karena sistem ekonomi dan politik menjadi lebih responsif terhadap kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi besar dibanding masyarakat umum (Stiglitz, 2012).

SUMBER DAYA ALAM DAN PARADOKS KEMISKINAN

Indonesia sering disebut sebagai negara yang kaya sumber daya alam. Namun berbagai studi menunjukkan bahwa kekayaan alam tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Fenomena ini dikenal sebagai resource curse atau kutukan sumber daya alam, yaitu situasi ketika negara yang kaya sumber daya justru mengalami ketimpangan, korupsi, konflik, dan kelemahan tata kelola.

Di berbagai daerah penghasil tambang, perkebunan besar, maupun sumber daya strategis lainnya, masyarakat sering menyaksikan paradoks yang mencolok. Kekayaan alam dieksploitasi dalam skala besar, tetapi sebagian warga di sekitar kawasan produksi masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi.

Michael Ross menjelaskan bahwa kekayaan sumber daya dapat memperkuat elite ekonomi dan politik apabila tidak diimbangi oleh institusi yang transparan dan akuntabel (Ross, 2012). Dalam kondisi tersebut, keuntungan ekonomi lebih banyak terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sementara masyarakat luas memperoleh manfaat yang relatif terbatas.

Pertanyaan “ke mana larinya kekayaan bangsa ini?” menjadi relevan ketika publik melihat adanya kesenjangan antara nilai ekonomi yang dihasilkan sumber daya alam dengan kualitas hidup masyarakat yang masih tertinggal di banyak wilayah.

KORUPSI, OLIGARKI, DAN DISTRIBUSI KEKAYAAN

Persoalan kemiskinan juga tidak dapat dipisahkan dari kualitas tata kelola pemerintahan. Korupsi mengurangi kemampuan negara menyediakan pelayanan publik yang berkualitas dan mempersempit ruang distribusi kesejahteraan kepada masyarakat. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru berisiko bocor ke berbagai praktik penyalahgunaan kekuasaan.

Selain itu, berbagai kajian ekonomi politik menunjukkan bahwa konsentrasi kekayaan sering berjalan beriringan dengan konsentrasi pengaruh politik. Jeffrey Winters menjelaskan bahwa oligarki bertahan karena kelompok kaya memiliki kemampuan menggunakan sumber daya ekonomi untuk mempertahankan kepentingan mereka dalam arena politik (Winters, 2011).

Ketika pengaruh ekonomi dan politik terkonsentrasi pada kelompok yang sama, maka kebijakan publik berpotensi lebih menguntungkan kelompok tersebut dibanding masyarakat secara keseluruhan. Akibatnya, distribusi manfaat pembangunan menjadi tidak merata dan mobilitas sosial masyarakat bawah menjadi semakin sulit.

Dalam situasi seperti itu, kemiskinan tidak lagi dapat dipahami semata sebagai masalah individu. Ia menjadi bagian dari persoalan struktural yang berkaitan dengan distribusi kekuasaan, akses ekonomi, dan kualitas institusi publik.

NEGARA KESEJAHTERAAN DAN TANTANGAN KEADILAN SOSIAL

Konstitusi Indonesia secara tegas mengamanatkan bahwa kekayaan alam harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya bertujuan menciptakan pertumbuhan, tetapi juga memastikan keadilan sosial bagi seluruh warga negara.

Negara memiliki peran penting dalam mengoreksi ketimpangan yang muncul dari mekanisme pasar. Melalui pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, kebijakan pajak yang adil, dan pembangunan yang inklusif, negara dapat memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Amartya Sen menegaskan bahwa pembangunan sejati bukan hanya peningkatan pendapatan, tetapi perluasan kebebasan dan kemampuan manusia untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga (Sen, 1999). Karena itu, pengentasan kemiskinan tidak cukup dilakukan melalui bantuan jangka pendek, melainkan harus melalui pembangunan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan.

Tantangan terbesar Indonesia bukanlah ketiadaan sumber daya, melainkan bagaimana memastikan sumber daya tersebut dikelola secara adil, transparan, dan berpihak kepada kepentingan publik.

KEMISKINAN BUKAN TAKDIR, MELAINKAN PILIHAN KEBIJAKAN

Kemiskinan yang dialami jutaan warga Indonesia tidak dapat dijelaskan hanya melalui narasi nasib atau takdir. Kemiskinan merupakan hasil dari berbagai keputusan ekonomi, politik, dan sosial yang membentuk cara kekayaan nasional diproduksi dan didistribusikan. Karena itu, solusi terhadap kemiskinan juga memerlukan perubahan pada level kebijakan dan tata kelola, bukan sekadar perubahan perilaku individu.

Masyarakat tentu memiliki tanggung jawab untuk bekerja keras, meningkatkan keterampilan, dan memanfaatkan peluang yang tersedia. Namun negara juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa peluang tersebut benar-benar terbuka secara adil bagi seluruh warga negara.

Pertanyaan “ke mana larinya kekayaan bangsa ini?” pada akhirnya bukan sekadar pertanyaan ekonomi. Ia adalah pertanyaan moral dan politik mengenai siapa yang menikmati hasil pembangunan, siapa yang menanggung beban ketimpangan, dan sejauh mana negara hadir untuk memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jika kekayaan nasional hanya berputar di sekitar kelompok tertentu sementara jutaan warga tetap hidup dalam kerentanan ekonomi, maka persoalannya bukan terletak pada kurangnya kekayaan bangsa, melainkan pada cara kekayaan itu didistribusikan. Dan di titik itulah kemiskinan harus dibaca bukan sebagai takdir, tetapi sebagai konsekuensi dari pilihan sistem dan kebijakan yang dapat diubah apabila ada kemauan politik untuk mewujudkan keadilan sosial yang sesungguhnya.

DAFTAR REFERENSI

1. Piketty, Thomas. Capital in the Twenty-First Century. Harvard University Press, 2014.
2. Stiglitz, Joseph E. The Price of Inequality. W.W. Norton & Company, 2012.
3. Ross, Michael L. The Oil Curse: How Petroleum Wealth Shapes the Development of Nations. Princeton University Press, 2012.
4. Winters, Jeffrey A. Oligarchy. Cambridge University Press, 2011.
5. Sen, Amartya. Development as Freedom. Oxford University Press, 1999.
6. Acemoglu, Daron & James A. Robinson. Why Nations Fail. Crown Publishing, 2012.
7. World Bank. World Development Report, edisi terbaru.
8. BPS RI. Profil Kemiskinan di Indonesia, edisi terbaru.