Kepercayaan Aktif Lagi

Oleh: Haryadi – (Lab45, 8 Juni 2026)

Optika.id – Kepercayaan aktif yang dimaksud di sini adalah keyakinan warga-negara yang didasarkan pada evaluasi kritis, partisipasi, dan tuntutan keterbukaan pada institusi negara.

Kepercayaan aktif lahir karena adanya tata kelola yang terbuka. Warga-negara percaya bukan karena mereka harus patuh, tapi karena negara secara konsisten membuktikan akuntabilitasnya melalui rekam jejak, kinerja institusi yang bersih, dan ruang dialog yang setara.

Pada era sekarang, kompleksitas tantangan negara meningkat secara eksponensial. Berhal demikian, kepercayaan aktif menjadi amat urgent bagi negara. Urgensi itu terkait dengan beberapa hal.

Kaitan pertama, “krisis informasi dan hoaks”. Di tengah banjir informasi, jika warga tak memiliki kepercayaan aktif terhadap institusi negara, maka mereka akan berpaling ke narasi alternatif yang berpotensi memecah belah.

Kaitan kedua, “kepatuhan sukarela”. Negara tak mungkin mengawasi warganya sepenuh waktu. Kebijakan penting semacam pajak, transisi energi, dan mitikasi resesi hanya akan berhasil jika warga secara sukarela patuh, karena percaya pada niat baik negara.

Kaitan ketiga, “legitimasi dalam krisis”. Saat negara harus mengambil keputusan sulit di tengah krisis ekonomi, misalnya, kepercayaan aktif menjadi modal sosial agar keputusan tersebut tak memicu kerusuhan sosial.

Singkat kata, negara tidak bisa hanya mengandalkan kewenagan formal. Tanpa kepercayaan aktif dari warga, setiap kebijakan akan dipandang dengan penuh kecurigaan dan resistensi.

Umumnya negara yang memiliki iklim kepercayaan aktif yang sehat dari warganya dapat diidentifikasi melalui beberapa ciri-cirinya.

Ciri pertama, “tingginya partisipasi otonom”. Warga tidak diam. Mereka aktif mengevaluasi dan mengkritik kebijakan dengan tetap menggunakan jalur konstitusional dan kelembagaan yang sah.

Ciri kedua, “transparansi dua arah”. Pemerintah menyediakan data publik yang mudah diakses warga. Dan, warga menggunakan data itu untuk memantau dan mengoreksi kebijakan dan kinerja pemerintah.

Ciri ketiga, “institusi negara kebal intervensi”. Lembaga pemerintahan (eksekutif-legislatif-yudikatif) dan bank sentral, bekerja secara independen. Tanpa dikendalikan oleh kepentingan ekonomi-politik. Kondisi kelembagaan semacam ini menjadi prasyarat terpeliharanya kepercayaan aktif warga.

Ciri keempat, “cepat tanggap”. Ketika ada keluhan atau skandal, respons negara bukan defensif atau respresif. Tapi justru melakukan investigasi terbuka dan perbaikan struktural.

Ciri kelima, “konsistensi kinerja”. Kepercayaan aktif tumbuh ketika aturan konsisten dijalankan, kualitas layanan prima, dan penegakan hukum tidak diskriminatif.

Dalam realitas beberapa negara, kepercayaan aktif itu merosot. Ada beberapa faktor struktural yang mendasarinya.

Pertama, faktor “korupsi sistemik dan teknokrasi yang mati”. Ketika pejabat publik banyak yang korup, tapi tak ada upaya serius untuk melakukan reformasi institusi. Atau, ketika teknokrasi mati dan perannya digantikan oleh para ahli yang terasing dari warga. Maka, kepercayaan aktif pasti akan merosot.

Kedua, faktor “ketimpangan ekonomi yang ekstrim”. Kebijakan yang menyebabkan disparitas ekonomi makin tajam, pada awalnya mungkin bisa ditambal sementara dengan program populis. Tapi, pada akhirnya ketimpangan adalah ketimpangan. Dan secara tradisi, disparitas ekonomi pasti memicu kemerosotan kepercayaan aktif warga yang ekonominya tertekan.

Ketiga, faktor “polarisasi media sosial”. Ruang digital negara kadang didesain untuk memicu kemarahan. Hal ini menyebabkan terciptanya echo chambers yang potensial mengikis rasa saling percaya antar kelompok, dan merusak legititimasi institusi negara.

Keempat, faktor ” munculnya politik simbolik”. Ketika pencitraan menggantikan substansi. Ketika narasi menggantikan kinerja. Maka, pada ujungnya pasti publik akan sinis dan kehilangan kepercayaan aktif pada negara.

Jika diniatkan melakukan penguatan kepercayaan aktif, maka upaya konvensional dengan mengandalkan fungsi badan komunikasi atau jubir pemerintah tak akan mempan lagi. Cara paling efektif adalah melalui “institusionalisasi akuntabilitas berbasis teknologi”. Meliputi langkah stratejik yang saling mengait beberapa faktor.

Pertama, “pemerintahan terbuka”. Membuka seluruh proses pemerintahan ke dalam platform digital yang bisa diakses dan dievaluasi siapa saja secara real-time.

Kedua, “deliberasi digital”. Memfasilitasi ruang digital resmi. Di mana warga bisa memberi masukan langsung terhadap draf kebijakan. Dan, pemerintah wajib menanggapi masukan itu sebelum kebijakan diputuskan.

Ketiga, “reformasi hukum”. Menindak tegas pelanggaran kode etik dan korupsi pada level tertinggi pemerintahan. Sebagai bukti bahwa hukum berlaku adil.

Keempat, “membangun collective intelligence”. Melibatkan semua elemen publik (akademisi, pelaku bisinis, ormas, etc) dalam proses kebijakan. Sehingga, publik merasa memiliki kebijakan yang diformulasikan, dan percaya aktif pada negara.

Hingga di sini, kalau keseluruhan deskripsi perihal kepercayaan aktif di atas tadi dibingkai dalam perspektif strukturalis, maka dapat dikonstatasikan bahwa kepercayaan aktif bukanlah persoalan psikologis saja. Melainkan produk struktur institusional negara yang transparan, adil, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Negara tidak dapat meminta publik untuk percaya begitu saja. Negara harus menciptakan kondisi yang membuat kepercayaan layak diberikan.

Pada gilirannya, kepercayaan aktif itu adalah aset strategis nasional yang menentukan kemampuan negara menghadapi krisis, menjalankan pembangunan, dan mempertahankan stabilitas politik dalam dunia yang kompleks. Nah !🇮🇩