ECONOMICS OF DENIAL

Oleh: Haryadi (Lab45, 9 Nop 2026)

Optika.id – Yang dimaksud dengan economics of denial di sini adalah keadaan ketika negara, terutama pemegang kekuasaan, secara sadar menolak mengakui realitas, persoalan, dan kelemahan ekonomi yang sebenarnya sedang dihadapi negaranya.

Penolakan itu dapat berupa penyangkalan adanya persoalan ekonomi struktural. Atau, menampilkan indikator ekonomi yang dimanipulasi agar tampak positip, walau kenyataan ekonomi masyarakat terpuruk. Pula, menolak kebijakan korektif, karena dianggap berisiko secara politik. Dan, mempertahankan kebijakan ekonomi yang tidak efektif demi melindungi kepentingan kelompok penguasa. Di samping itu, kritik terhadap kebijakan ekonomi dianggap sebagai ancaman bagi legitimasi penguasa, etc.

So, economics of denial bukan sekadar kesalahan membaca kondisi ekonomi. Tapi, telah berkembang menjadi mekanisme pertahanan kekuasaan yang mengorbankan rasionalitas ekonomi dan kepentingan jangka panjang negara.

Penyebab utama economics of denial itu adalah pengaruh logika akumulasi jangka pendek. Di mana tekanan pasar finansial global dan siklus politik elektoral yang singkat telah memaksa penguasa dan kelompok oligarkinya untuk memprioritaskan keuntungan atau pencitraan instan. Sehingga, mereka secara sistematis menunda penanganan masalah struktural jangka panjang, yang biayanya dianggap terlalu mahal, untuk keperluan keuntungan dan elektabilitas saat ini.

Dalam hal itu, jika mengakui masalah struktural, maka berarti akan mengancam pendapatan penguasa dan kelompok oligarkinya. Oleh sebab itu, penyangkalan menjadi rasional secara politik. Meskipun, pasti merugikan secara kolektif.

Adapun karakteristik yang paling menonjol dari economics of denial dalam konteks negara-bangsa, setidaknya ada tiga.

Karakteristik pertama adalah economic reality distortion. Dalam hal ini penguasa dan kelompok oligarkinya cenderung memilih, menonjolkan, atau menginterpretasikan indikator ekonomi yang menguntungkan citra pemerintahannya. Misalnya mengutamakan angka pertumbuhan ekonomi, tapi kurang memperhatikan meredupnya lapangan kerja. Atau menampilkan stabilitas makro ekonomi, tapi tidak mengungkap ketimpangan dan kerentanan fiskal. Etc. Kadang indikator ekonomi tak selalu dimanipulasi secara langsung. Lebih kerap yang dilakukan adalah selektifitas informasi dan interpretasi yang menyesatkan.

Karakteristik kedua adalah structural economic denial. Di mana penguasa pemerintahan cenderung menangani gejala ekonomi tanpa menyelesaikan sumber struktural persoalannya. Misalnya mengejar pertumbuhan tanpa memperbaiki produktivitas. Atau, memberi bansos tanpa menciptakan lapangan kerja. Etc. Karakteristik ini berbahaya. Karena, persoalan ekonomi yang tak diselesaikan secara struktural dapat terus berulang.

Karakteristik ketiga adalah policy correction resistence. Di mana penguasa pemerintahan sulit menerima kritik, evaluasi, dan bukti yang menunjukkan bahwa kebijakan ekonominya harus diubah. Kecenderungannya, kritik ekonomi dianggap sebagai gangguan politik. Akibatnya, kebijakan yang tidak efektif terus dipertahankan.

Keseluruhan karakteristik itu membuat economics of denial bermutasi dari persoalan persepsi menjadi persoalan kelembagaan negara.

Berhal ilustrasi karakteristiknya itu, jika economics of denial dibiarkan bertahan, maka niscaya berakibat buruk bagi kehidupan negara-bangsa.

Akibat buruk itu bisa mengarah pada systemic collapse. Karena, masalah struktural dibiarkan menumpuk tanpa koreksi. Krisis yang tadinya dapat dicegah (kebangkrutan fiskal, pengangguran, hilirisasi korupsi, etc) akhirnya dapat meledak secara serentak dalam skala yang tak terkendali.

Akibat buruk lainnya adalah berupa erosi kepercayaan dan ledakan instabilitas. Karena, penyangkalan realitas ekonomi oleh penguasa negara itu memicu alienasi massal. Ketika warga masyarakat merasakan penderitaan materiil yang faktual, yang bertentangan dengan klaim sukses pemerintah, maka niscaya kepercayaan terhadap institusi pemerintahn akan runtuh. Bahkan, dapat membuka jalan ke arah ledakan instabilitas nasional.

Untuk mengatasinya, harus ditemukan formula khusus. Sejauh best-practices banyak negara-bangsa, dikenal tiga cara struktural yang diyakini akan efektif mengatasi economis of denial.

Cara pertama adalah rekonfigurasi koalisi politik dan pemutusan rente oligatki. Dalam hal ini, karena penyebab utama economics of denial adalah politik, maka obatnya juga harus menyentuh politik. Obat termaksud adalah persaingan yang sehat, penegakan hukum, dan pembentukan koalisi baru yang kepentingannya selaras dengan transformasi produktif yang semua itu diperlukan agar reformasi memiliki pendukung kuat.

Cara kedua adalah penguatan kapasitas fiskal dan dan transparansi data. Di mana basis pajak yang progresif dan adil akan menghasilkan ruang fiskal untuk investasi produktif. Sementara itu, lembaga statistik dan audit independen akan membuat realitas faktual tak bisa disembunyikan. Tanpa informasi yang jujur, maka koreksi struktural tidak mungkin dilakukan.

Cara ketiga adalah demokratisasi perencanaan ekonomi dan fiskal. Dalam hal ini melibatkan partisipasi warga masyarakat secara langsung melalui mekanisme participatory budgeting dan dewan ekonomi rakyat untuk menggeser orientasi dari proyek mercusuar elitis menuju ketahanan sosio-ekologis jangka panjang.

Berdasar keseluruhan uraian di atas, maka dapat dikonstatasikan bahwa economics of denial pada dasarnya bukan merupakan kegagalan pengetahuan. Melainkan merupakan kegagalan struktur kekuasaan. Karena itu, transformasi ekonomi tak bisa dipisahkan dari transformasi politik.

Negara-bangsa yang berniat keluar dari penyangkalan, harus lebih dahulu membangun kapasitas untuk melihat kenyataan secara jujur. Dan, kehendak kuat untuk mengubah penyangkalan. Tanpa kedua hal itu, maka kebijakan teknis apapun hanya akan menjadi analgesik baru bagi penyakit yang sama. Nah !🇮🇩