Wahai Umat Islam: Apa Maumu?

Oleh: Prof Ir Daniel Mohammad Rosyid

Optika.id – Setelah para ulama lurus dan cendekiawan negarawan pendiri bangsa menyepakati UUD 18 Agustus 1945, bangsa Indonesia disibukkan oleh ulah penjajah yang tidak pernah mau berhenti menjajah bangsa ini. Pada November 1945, atas fatwa Resolusi Jihad, terjadi pertempuran sengit di Surabaya yang menewaskan Brigjen Mallaby dan Brigjen Guy Loder-Symonds. Peristiwa ini telah menyulut kemarahan NICA.

Sejak pertempuran Surabaya tersebut, pasukan Belanda yang membonceng NICA melakukan berbagai aksi militer dengan dalih penertiban dan pengamanan sehingga terjadi rangkaian perlawanan di berbagai front. Serangkaian perundingan dilakukan karena Pemerintah Republik Indonesia tidak pernah menyerah, terutama karena disemangati oleh gerilya Panglima Soedirman. Perang mempertahankan kemerdekaan ini akhirnya berpuncak pada Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada akhir 1949 yang melahirkan Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan UUD RIS.

RIS kemudian dikoreksi melalui Mosi Integral yang digagas oleh Mohammad Natsir sehingga Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 17 Agustus 1950 dan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Berdasarkan UUDS 1950 inilah Indonesia berhasil melaksanakan Pemilu 1955. PNI, Masyumi, PKI, dan NU tampil menjadi pemenang dalam pemilu tersebut. Konstituante hasil Pemilu 1955 kemudian berusaha menyusun undang-undang dasar baru. Setelah melalui perdebatan panjang selama beberapa tahun, Konstituante akhirnya menemui jalan buntu. Bung Karno kemudian mengambil terobosan hukum dengan mengeluarkan Dekrit Presiden untuk kembali kepada UUD 18 Agustus 1945, dengan Piagam Jakarta sebagai salah satu konsiderans dekrit tersebut.

Karena kedekatannya dengan PKI yang semakin populer serta dukungan Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Bung Karno menafsirkan pelaksanaan UUD 18 Agustus 1945 melalui konsep Nasakom. Banyak pemimpin Masyumi dipenjara dan partai tersebut akhirnya terpaksa membubarkan diri. Terbukti kemudian bahwa hal ini merupakan kesalahan politik terbesar Soekarno yang turut menjatuhkannya setelah peristiwa G30S/PKI.

Islam pada era Orde Baru diperlakukan sebagai bahaya laten bersama komunisme. Hal ini terjadi karena tekanan Amerika Serikat yang memaksakan penerapan ekonomi liberal di Indonesia. Undang-Undang Penanaman Modal Asing membuka jalan lebar bagi investasi asing di sektor-sektor strategis, seperti pertambangan, minyak, dan gas bumi. Pada akhir pemerintahan Soeharto, berkembang kapitalisme kroni yang disebut sebagai ersatz capitalism oleh Yoshihara Kunio. Menjelang berakhirnya kekuasaan, Soeharto semakin mendekat kepada umat Islam melalui Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

Namun, kedekatan umat Islam dengan kekuasaan diakhiri oleh gerakan Reformasi 1998, yang digerakkan oleh kelompok sekuler, radikal, liberal, maupun kiri dengan memperalat kaum nasionalis sebagai useful idiots. Bahkan, setelah peristiwa 11 September 2001, narasi Islamofobia semakin meluas. Umat Islam dituding anti-NKRI, bahkan anti-Pancasila, padahal Pancasila dinilai telah dikubur di bawah kaki kaum reformis melalui perubahan menyeluruh terhadap UUD 18 Agustus 1945 yang berpuncak pada 10 Agustus 2002. Kapitalisme semu ala Orde Baru berkembang pesat menjadi kapitalisme penuh dalam bentuknya yang paling rakus pada era Jokowi. Mimpi demokrasi berbuah duitokrasi.

Prabowo, yang empat kali mengalami kekalahan dalam pemilihan presiden, akhirnya berhasil menjadi presiden terpilih dalam Pemilu Presiden 2024 melalui politik dagang sapi dengan elite partai politik, termasuk Jokowi. Politik dagang sapi merupakan konsekuensi logis dari “Konstitusi Pasar Sapi”, yaitu UUD hasil perubahan yang berpuncak pada 10 Agustus 2002. Jagat politik menjadi arena ngglembuk, nggendam, dan nyopet rakyat oleh para bandit, badut, bandar, dan blantik politik.

Agenda besar Prabowo adalah membebaskan NKRI dari cengkeraman Paradoks Indonesia: rakyat yang miskin di negeri yang kaya. Platform resmi Partai Gerindra yang didirikannya adalah UUD 18 Agustus 1945, yang pelaksanaannya dalam bidang ekonomi mengikuti gagasan besar sosialisme ayahnya sendiri, Soemitro Djojohadikoesoemo. Prabowo menyebutnya sebagai transformasi, bukan revolusi.

Setelah dipinggirkan secara politik selama lebih dari 50 tahun, tokoh-tokoh Islam pelanjut Natsir mengalami kegalauan dan kegamangan dalam menyikapi agenda transformasi Prabowo. Selera dan keterampilan politik kaum sosialis ternyata lebih tinggi daripada para pelanjut Natsir. Padahal, periode kepemimpinan Prabowo merupakan momentum terbaik ketika stigmatisasi terhadap Islam sebagai kelompok anti-NKRI dan anti-Pancasila mulai menipis. Umat Islam justru harus membersamai Prabowo untuk melepaskan diri dari kelengketan pengaruh Jokowi dan deformasi kehidupan berbangsa dan bernegara sejak UUD hasil perubahan tahun 2002 diberlakukan.

Prabowo berada dalam posisi yang sulit, sementara waktu tidak berpihak kepadanya. Alih-alih membantunya menyelesaikan Paradoks Indonesia, masih banyak aktivis Islam yang justru sibuk menjadikannya sebagai sasaran kritik yang gaduh dan musuh yang harus dijatuhkan sebelum waktunya. Kesulitan yang dihadapi Prabowo bersifat sistemik ketika geopolitik dunia sedang mengalami berbagai perubahan besar.

Tiba saatnya umat Islam mengambil peran sejarah: belajar memerintah dan berkuasa, sehingga sosialisme Soemitro diberi warna pemikiran Hatta, Habibie, dan Tjokroaminoto untuk membawa Garuda terlepas dari mulut Naga dan kaki Gajah.

Gunung Anyar, Surabaya, Sabtu, 13 Juni 2026