Perang Iran: Ketika Perdamaian Menjadi Komoditas Politik

Oleh: Ridwan Al-Makassary (Dosen Departemen Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) dan Direktur Center for the Study of Muslim Politics and World Society (COMPOSE))

Optika.id – Seratus hari lebih sudah perang antara Amerika Serikat (AS) dan Iran berlangsung dan belum jelas kapan ia akan berakhir. Dalam hitungan militer, perang ini tampaknya telah memasuki fase kelelahan. Namun, dalam hitungan politik, perang justru memasuki satu fase yang paling berbahaya, yaitu, tatkala kedua belah pihak yang bertikai mulai menegosiasikan perdamaian sambil terus menyerang satu sama lain.

Beberapa hari terakhir, Washington mengklaim bahwa kesepakatan damai dengan Iran sudah semakin dekat dicapai. Berbagai laporan menyebutkan adanya rancangan perjanjian damai, yang mencakup isu nuklir, pencabutan sebagian sanksi, pembukaan kembali jalur perdagangan melalui Selat Hormuz, hingga pelepasan aset Iran yang dibekukan, yang sedang dipertukarkan antara para pihak untuk ditandatangani.

Tetapi, sejarah konflik mengajarkan satu hal sederhana bahwa semakin keras para pemimpin negara berbicara dan menyerukan perdamaian, semakin besar pula kemungkinan bahwa perdamaian itu masih jauh dari kenyataan. Ibarat jauh panggang dari api.

Tidak diragukan, bahwa hari seratus lebih perang Iran menunjukkan sebuah paradoks. Di satu sisi, diplomat berbicara tentang kompromi. Di sisi lain, rudal masih diluncurkan, drone masih diterbangkan, dan ancaman target masih dipertukarkan. Bahkan, pekan ini Iran kembali memperingatkan bahwa setiap serangan baru Amerika Serikat akan dibalas dengan sahutan yang lebih keras. Singkatnya, perang ini bukan lagi perang tentang siapa yang menang di medan tempur. Namun, ia adalah tentang siapa yang berhak menulis narasi kemenangan.

Bagi Amerika Serikat, khususnya pemerintahan Donald Trump, perang ini harus berakhir dengan sebuah pencapaian politik yang dapat dijual kepada publik domestik AS: Iran menyerah pada tuntutan nuklir dan Washington tampil sebagai penjamin keamanan global. Namun, bagi Iran, menerima kesepakatan yang tampak sebagai bentuk penyerahan diri sama saja dengan melakukan bunuh diri politik bagi rezim yang selama puluhan tahun telah membangun identitasnya di atas perlawanan terhadap Barat.

Karenanya, negosiasi yang berlangsung saat ini sesungguhnya bukan tentang menghentikan perang. Negosiasi itu adalah perebutan makna atas perang. Masalahnya, perang memiliki logika yang acap lebih kuat daripada negosiasi diplomatik. Setiap korban baru, setiap fasilitas yang hancur, dan setiap serangan balasan menciptakan kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan agar konflik terus berlangsung.

Lihatlah kontroversi terbaru mengenai dugaan serangan terhadap fasilitas penyimpanan air di Iran. Jika benar infrastruktur sipil menjadi target, maka perang ini telah memasuki wilayah yang sangat berbahaya: normalisasi pelanggaran hukum humaniter internasional. Para ahli hukum sejak perang dimulai mempertanyakan legalitas sejumlah target yang diserang dan mendesak investigasi lebih lanjut.

Di sinilah dunia menghadapi dilema moral yang serius. Selama ini banyak negara berbicara tentang “rules-based international order”. Namun, ketika perang melibatkan kekuatan besar, aturan acap berubah menjadi instrumen politik. Apa yang dianggap sebagai tindakan defensif oleh satu pihak dianggap sebagai kejahatan perang oleh pihak lain. Akibatnya, legitimasi hukum internasional terkikis sedikit demi sedikit.

Bagi negara-negara Global South, termasuk Indonesia, perkembangan ini seharusnya menjadi alarm. Ketika hukum internasional menjadi selektif, maka negara-negara menengah dan kecil adalah pihak yang paling dirugikan. Mereka tidak memiliki kekuatan militer untuk melindungi diri, sehingga satu-satunya perlindungan mereka adalah norma dan hukum internasional.

Lebih jauh lagi, perang Iran kini menunjukkan gejala yang acap terbit dalam konflik berkepanjangan: masyarakat internasional mulai terbiasa dengan perang itu sendiri. Ketika perang dimulai lebih dari tiga bulan lalu, setiap serangan menjadi berita utama dunia. Hari ini, meskipun konflik terus berlangsung dan risiko eskalasi regional tetap tinggi, perhatian global mulai bergeser ke isu lain. Pasar energi beradaptasi. Media mulai mengurangi sorotan dan ujungnya publik dunia mengalami kelelahan empati.

Inilah kemenangan paling tragis dari perang: bukan ketika musuh dikalahkan, melainkan ketika kematian menjadi sesuatu yang biasa. Kini, perang Iran mengingatkan kita bahwa konflik modern tidak selalu berakhir dengan kemenangan militer. Banyak perang berakhir ketika semua pihak kehabisan tenaga, kehabisan uang, atau kehabisan legitimasi.

Pertanyaannya sekarang bukan apakah Amerika Serikat dan Iran dapat mencapai kesepakatan damai. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah mereka mampu membangun perdamaian yang tidak sekadar menjadi jeda sebelum perang berikutnya dengan gempuran lebih keras.
Karena jika akar konflik—ketidakpercayaan strategis, rivalitas regional, dan politik identitas—tidak disentuh, maka dokumen perdamaian hanyalah kertas yang menunda ledakan berikutnya.

Pungkasannya, lebih dari seratus hari setelah perang dimulai, Timur Tengah kembali mengajarkan pelajaran lama yang acap diabaikan para penguasa: lebih mudah meluncurkan rudal daripada membangun kepercayaan. Dan dalam politik internasional, kepercayaan yang hancur acap membutuhkan waktu lebih lama untuk diperbaiki daripada kota-kota yang luluh lantak oleh perang.