Pemkab Mahulu Gandeng UNESA Susun Tujuh Kajian Strategis, Sekda: Birokrasi Jalankan Program dan Janji Politik Bupati

Dari kiri-kanan: Dr (Cand) Eko Satriya Hermawan, S.Hum., M.A, Yohanes Andy Abeh, S.Sos., M.Si., dan Dr Stephanus Madang, S.Sos., M.M

Optika.id – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menggandeng Universitas Negeri Surabaya (UNESA) untuk menyusun tujuh kajian strategis sebagai basis akademik dalam mempercepat pembangunan daerah. Kajian tersebut tidak hanya diarahkan menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga diharapkan menjadi pijakan teknokratis bagi organisasi perangkat daerah dalam menerjemahkan visi kepala daerah menjadi program pembangunan yang terukur.

Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, Dr. Stephanus Madang, S.Sos., M.M., membuka Presentasi Laporan Akhir Tujuh Kajian Strategis di Ruang Rapat Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Mahakam Ulu, Kamis (16/7/2026).

Presentasi tersebut menjadi tahapan akhir dari serangkaian penelitian dan penyusunan kajian yang dilakukan tenaga ahli UNESA bersama Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. Pemerintah daerah selanjutnya dapat menggunakan temuan dan rekomendasi kajian sebagai salah satu bahan dalam merancang program, menentukan prioritas anggaran, maupun mengevaluasi kebijakan yang telah berjalan. 

Stephanus menekankan bahwa keberadaan kajian akademik menjadi penting karena birokrasi pada akhirnya harus mampu menerjemahkan arah kebijakan kepala daerah menjadi program konkret yang dapat dirasakan masyarakat.

“Birokrasi menjalankan sesuai program dan janji politik Bupati,” kata Stephanus.

Pernyataan tersebut menempatkan birokrasi bukan sekadar sebagai pelaksana administrasi pemerintahan. Perangkat daerah juga memiliki tanggung jawab memastikan visi dan agenda pembangunan kepala daerah diturunkan menjadi kebijakan, program, kegiatan, indikator, serta target pembangunan yang realistis.

Kajian Jadi Jembatan Politik dan Perencanaan

Kebutuhan terhadap kajian berbasis data menjadi semakin penting pada periode pemerintahan Bupati Angela Idang Belawan dan Wakil Bupati Suhuk, S.E. Pemerintahan tersebut membawa visi “Mahulu Melaju”, yang diarahkan untuk membawa Mahakam Ulu menjadi daerah yang lebih maju, merata, dan berkelanjutan.

Visi tersebut diterjemahkan dalam lima misi strategis dan delapan program aksi. Ruang lingkupnya mencakup pembangunan sumber daya manusia, transformasi ekonomi, pemerataan pembangunan hingga pelosok kampung, penguatan budaya lokal, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan modern. 

Karena itu, tujuh kajian yang disusun bersama UNESA mempunyai posisi strategis untuk mempertemukan agenda politik kepala daerah dengan kebutuhan faktual masyarakat. Janji politik yang disampaikan dalam proses elektoral membutuhkan dukungan data dan analisis agar ketika masuk dalam sistem birokrasi tidak berhenti sebagai agenda normatif.

Apalagi karakter wilayah Mahakam Ulu berbeda dengan banyak kabupaten lain. Kabupaten di wilayah hulu Sungai Mahakam tersebut terdiri atas lima kecamatan dan 50 kampung. Long Pahangai menjadi kecamatan dengan jumlah kampung terbanyak, yakni 13 kampung, sementara Long Bagun dan Long Hubung masing-masing memiliki 11 kampung, Long Apari 10 kampung dan Laham lima kampung. 

Data BPS juga menunjukkan jumlah penduduk Mahakam Ulu berada pada kisaran 34,7 ribu jiwa pada 2025 dengan kepadatan penduduk yang relatif rendah. Kondisi tersebut memperlihatkan tantangan pembangunan Mahulu bukan semata jumlah penduduk, melainkan bagaimana pelayanan, infrastruktur, aktivitas ekonomi dan program pembangunan dapat menjangkau masyarakat yang tersebar dalam wilayah geografis yang luas. 

Tujuh Kajian Menyentuh Persoalan Hulu hingga Hilir

Terdapat tujuh tema besar yang dipresentasikan dalam forum tersebut.

Pertama, Revitalisasi Koperasi Petani dan Model Kewirausahaan Agribisnis. Kajian ini diarahkan untuk melihat kemungkinan penguatan kelembagaan ekonomi petani sehingga produksi pertanian tidak berhenti pada aktivitas budidaya, tetapi berkembang menuju pengolahan, pemasaran dan kewirausahaan.

Kedua, Inovasi Perlindungan Masyarakat pada Wilayah Perbatasan. Posisi geografis Mahakam Ulu menjadikan isu perlindungan masyarakat perbatasan memiliki dimensi pelayanan publik sekaligus pembangunan wilayah.

Ketiga, Hilirisasi Produk Unggulan Lokal dan Dampaknya terhadap PDRB Daerah. Kajian ini menjadi penting untuk melihat peluang agar komoditas dan produk masyarakat Mahulu tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi memiliki nilai tambah ekonomi yang lebih besar di daerah.

Keempat, Ekowisata Sungai Mahakam Ulu: Integrasi Alam dan Budaya. Tema tersebut mencoba menempatkan bentang alam, Sungai Mahakam dan kekayaan budaya masyarakat sebagai satu kesatuan potensi pariwisata.

Kelima, Optimalisasi Alokasi Dana Kampung per Tahun untuk Peningkatan Kesejahteraan. Fokusnya tidak hanya pada besarnya anggaran yang disalurkan ke kampung, tetapi bagaimana dana tersebut dapat menghasilkan manfaat yang lebih langsung terhadap kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Keenam, Penguatan Dasawisma dalam Ketahanan Sosial dan Ekonomi Keluarga. Dasawisma ditempatkan bukan semata sebagai kelompok administratif, melainkan berpotensi menjadi unit sosial yang bekerja pada level keluarga dan lingkungan terdekat.

Ketujuh, Strategi Penguatan Ketahanan Keluarga dalam Pencegahan Stunting, yang melihat penanganan stunting tidak cukup hanya melalui intervensi kesehatan, tetapi perlu dikaitkan dengan kondisi ekonomi, pola pengasuhan, pangan dan ketahanan keluarga.

Ketujuh tema tersebut dikonfirmasi sebagai bagian dari presentasi laporan akhir kerja sama Pemkab Mahulu dan UNESA. 

Dari Dokumen Kajian Menuju Kebijakan

Dalam presentasi laporan akhir, masing-masing tenaga ahli memaparkan hasil penelitian sesuai bidang kajiannya. Paparan kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab bersama perangkat daerah.

Forum itu penting karena rekomendasi akademik tidak selalu dapat diterapkan secara langsung tanpa mempertimbangkan kemampuan fiskal, kewenangan perangkat daerah, karakter wilayah maupun kondisi sosial masyarakat. Diskusi antara peneliti dan birokrasi memberi ruang untuk mempertemukan temuan empiris dengan realitas implementasi pemerintahan.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan kerja sama Pemkab Mahulu dan UNESA nantinya tidak hanya terletak pada selesainya tujuh laporan kajian. Tantangan berikutnya justru berada pada sejauh mana rekomendasi penelitian tersebut masuk ke dalam dokumen perencanaan, program perangkat daerah, penganggaran dan pelaksanaan kebijakan.

Hal ini sekaligus sejalan dengan penegasan Bupati Angela Idang Belawan saat memperkenalkan visi Mahulu Melaju pada September 2025. Bupati menegaskan visi tersebut bukan sekadar janji, tetapi harus diwujudkan dalam kerja nyata yang dapat dirasakan masyarakat. 

Dalam konteks itulah pernyataan Sekda Stephanus Madang mengenai birokrasi yang menjalankan program serta janji politik Bupati memperoleh relevansinya. Kajian akademik dapat menjadi jembatan agar komitmen politik tidak langsung diterjemahkan menjadi kebijakan berdasarkan asumsi, tetapi terlebih dahulu diuji melalui data lapangan, analisis persoalan dan kebutuhan masyarakat.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bappelitbangda Kabupaten Mahakam Ulu Yohanes Andy Abeh, S.Sos., M.Si., serta tim tenaga ahli Universitas Negeri Surabaya yang terdiri atas Dr. Riyadi, S.Pd., M.A.; Dr (Cand) Eko Satriya Hermawan, S.Hum., M.A.; Dian Ayu Larasati, S.Pd., M.Sc.; dan Mahmud, S.IP., M.Si. 

Kolaborasi tersebut diharapkan membuat proses pembangunan Mahakam Ulu semakin berbasis bukti: program politik memberikan arah, birokrasi menerjemahkannya ke dalam kebijakan, sementara penelitian menyediakan data agar kebijakan yang dipilih semakin sesuai dengan persoalan dan kebutuhan masyarakat.