Rakyat Miskin Kota Surabaya Bangun Kekuatan Melalui Koperasi

Optika.id – Jejaring Rakyat Miskin Indonesia (JERAMI) Surabaya memiliki cara tersendiri dalam menggalang kekuatan kolektif untuk memperjuangkan keadilan dan hak atas ruang hidup. Melalui gerakan koperasi, organisasi ini berupaya memperkuat posisi masyarakat miskin perkotaan yang selama ini menghadapi berbagai persoalan, terutama terkait akses terhadap layanan dasar, legalitas permukiman, dan penataan ruang kota yang berkeadilan.

JERAMI Surabaya memandang bahwa masyarakat yang tinggal di permukiman miskin perkotaan masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan publik yang terjangkau dan berkeadilan. Stigma sebagai penghuni kampung kumuh atau permukiman ilegal terus membayangi warga yang telah puluhan tahun menetap di sejumlah perkampungan Surabaya. Bahkan, proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dinilai belum sepenuhnya mampu mengakomodasi hak-hak sosial dan ekologis masyarakat miskin kota.

Pada 8 November 2026, JERAMI Surabaya meneguhkan komitmennya sebagai organisasi rakyat yang merepresentasikan perjuangan masyarakat miskin perkotaan. Organisasi ini tumbuh dari aktivitas koperasi yang diinisiasi oleh kelompok perempuan dan warga miskin kota di sejumlah perkampungan, antara lain kawasan stren Kali Bratang, Medokan Semampir, Putat Jaya, dan Dukuh Kupang.

Ke depan, JERAMI Surabaya berencana memperluas jaringan organisasinya ke sejumlah kampung lain di Surabaya sebagai bagian dari upaya membangun kekuatan kolektif masyarakat miskin kota.

Ketua JERAMI Surabaya, M. Aunor Rofiq, menjelaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya akan menjadi wadah perjuangan masyarakat miskin kota, khususnya dalam mendorong agenda reforma agraria perkotaan atau RA Perkotaan.

Menurut Rofiq, koperasi menjadi salah satu instrumen utama dalam membangun gerakan kolektif tersebut, dengan menempatkan kelompok perempuan sebagai motor penggerak organisasi.

“Gerakan ini dikembangkan JERAMI Surabaya dengan berbagai fungsi. Selain menjadi sarana konsolidasi warga miskin, koperasi juga menjadi ruang belajar bagi masyarakat untuk memahami hak-haknya sebagai warga yang tinggal di bantaran sungai maupun kawasan permukiman kumuh lainnya,” kata Rofiq.

Lebih lanjut, Rofiq menegaskan bahwa konsep koperasi yang dikembangkan JERAMI Surabaya memiliki orientasi berbeda dengan program koperasi yang tengah dikembangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Koperasi JERAMI Surabaya tidak semata-mata diarahkan sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pengorganisasian masyarakat untuk memperjuangkan keadilan atas ruang hidup di perkotaan. Melalui koperasi, warga diharapkan mampu membangun solidaritas, meningkatkan kesadaran terhadap hak-haknya, serta memperkuat posisi tawar dalam menghadapi berbagai kebijakan pembangunan perkotaan.

Selain memperkuat ekonomi dan solidaritas warga, JERAMI Surabaya juga menempatkan persoalan administrasi kependudukan dan stigma terhadap penduduk yang dianggap ilegal sebagai bagian dari agenda advokasi organisasi.

Menurut Rofiq, persoalan tersebut tidak dapat dipisahkan dari perjuangan masyarakat miskin kota untuk memperoleh pengakuan, perlindungan, dan akses yang setara terhadap pelayanan publik.

Oleh karena itu, pengembangan koperasi di berbagai perkampungan diharapkan mampu menjadi motor penggerak bagi warga untuk memperjuangkan hak-haknya secara mandiri dan kolektif.

“Harapan kami, warga miskin kota harus terus tumbuh dan belajar dalam memperjuangkan hak-haknya,” tambah Rofiq.

Sebagai informasi, JERAMI Surabaya merupakan bagian dari jejaring organisasi rakyat miskin yang telah berkembang di sejumlah kota di Indonesia. Jejaring ini dikembangkan melalui Urban Poor Consortium (UPC), dengan cakupan gerakan di Jakarta, Lampung, Palu, Makassar, Semarang, dan Demak.

Melalui penguatan organisasi berbasis komunitas dan pengembangan koperasi, JERAMI Surabaya berupaya membangun gerakan masyarakat miskin kota yang tidak hanya berorientasi pada pemberdayaan ekonomi, tetapi juga memperjuangkan keadilan sosial, pengakuan hak atas ruang hidup, serta keterlibatan warga dalam proses pembangunan perkotaan.