Perang Tanpa Jalan Pulang: Ketika Perdamaian Mati di Selat Hormuz

Oleh: Ridwan Al-Makassary (Dosen Departemen Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) dan Direktur Center for the Study of Muslim Politics and World Society (COMPOSE) UIII)

Optika.id – Dalam sejarah perang, pelajaran yang acap berulang adalah kesepakatan perdamaian tidak mati oleh satu peluru, melainkan hilangnya kepercayaan antar pihak yang bertikai. Kini, memasuki hari ke-132 perang Iran–Amerika Serikat (AS) dan Israel menunjukkan kenyataan pahit. Islamabad Memorandum of Understanding (MoU) atau Kesepakatan Damai Islamabad, yang baru berusia kurang dari sebulan dan sempat dipuji sebagai jembatan menuju deeskalasi atau perdamaian, kini telah berakhir sebelum berdampak. Ia menjadi dokumen tanpa nyawa.
Pernyataan Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, bahwa “tidak ada lagi kewajiban yang mengikat bagi Amerika Serikat maupun Republik Islam Iran” bukan sekadar bahasa diplomatik. Ia adalah pengumuman resmi bahwa perdamaian telah dibatalkan dari meja perundingan dan medan tempur kembali memperoleh panggungnya. Bahkan, Presiden Donald Trump juga telah menyebut kesepakatan Islamabad telah “berakhir”.

Dengan demikian, kedua pihak kini kembali ke titik nol.
Ketika MoU Islamabad ditandatangani pada Juni lalu, ia dimaksudkan untuk menghentikan perang, membuka kembali Selat Hormuz bagi pelayaran komersial, mengakhiri blokade laut AS secara bertahap, sekaligus membuka jalan menuju negosiasi mengenai isu nuklir Iran. Namun, sejak awal, banyak analis mengingatkan bahwa isi perjanjian tersebut terlalu kabur mengenai persoalan paling mendasar, yaitu siapa yang mengendalikan keamanan Selat Hormuz dan bagaimana masa depan program nuklir Iran. Benih kegagalannya memang sudah tertanam sejak hari pertama kesepakatan damai ditandatangani.

Secara tak terhindarkan, perang tidak lagi hanya berlangsung di langit Iran, namun juga telah berpindah ke laut. Serangan rudal Iran terhadap dua kapal tanker Uni Emirat Arab di perairan Oman—yang menewaskan seorang awak berkewarganegaraan India dan melukai delapan lainnya—menunjukkan bahwa jalur perdagangan internasional telah berubah menjadi arena perang.

Dalam hal ini, Abu Dhabi menyebut serangan itu sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan membuka kemungkinan melakukan sahutan balik. Akhirnya, laut tidak lagi menjadi ruang netral, ia telah bersalin rupa menjadi front baru konflik.
Washington membalas dengan memulihkan sepenuhnya blokade laut terhadap Iran. Serangan CENTCOM menyasar sistem pertahanan pantai, fasilitas drone, peluncur rudal, hingga aset maritim Iran di Abu Musa, Bandar Abbas, Bushehr, Chabahar, Jask, dan Konarak. Bahkan, sebuah kapal komersial yang diduga mencoba menembus blokade menuju Pulau Kharg ikut diserang. Artinya, garis pemisah antara target militer dan aktivitas ekonomi semakin kabur.

Murungnya, bahasa politik yang kini digunakan Washington adalah negatif. Dalam wawancara dengan Fox News, Donald Trump mengatakan serangan akan terus berlangsung “sampai saya mengatakan cukup.” Ia, bahkan, mengancam akan menyerang pembangkit listrik dan jembatan Iran serta tidak menutup kemungkinan operasi darat.

Retorika semacam ini mengirim pesan bahwa tujuan AS bukan lagi sekadar menahan Iran, melainkan meningkatkan tekanan hingga titik maksimal.
Namun, justru dari dalam pemerintahan Amerika sendiri muncul suara yang lebih realistis. Dalam wawancaranya bersama Joe Rogan, Wakil Presiden JD Vance mengakui bahwa perang ini tidak mungkin dimenangkan hanya dengan bom. Radar bisa dihancurkan, drone bisa ditembak jatuh, tetapi kemampuan Iran mengganggu pelayaran di Selat Hormuz tidak akan hilang hanya melalui kekuatan militer.

Pernyataan ini mencerminkan kenyataan strategis: perang laut di Hormuz tidak memiliki solusi militer yang sederhana.
Di sinilah paradoks Amerika menjadi sangat jelas. Gedung Putih masih mengebom Iran, sementara sebagian elit pemerintahannya justru mengakui bahwa diplomasi tetap menjadi satu-satunya jalan keluar yang rasional.

Ironisnya, pada saat yang sama Trump menyebut negosiasi dengan Iran sebagai “buang-buang waktu”.

Di tengah eskalasi tersebut, secercah harapan justru muncul dari tindakan yang nyaris luput dari perhatian. Iran membebaskan seorang warga negara Amerika yang telah ditahan sejak Desember 2024. Langkah ini disambut Trump sebagai “gesture of goodwill”. Dalam diplomasi, pembebasan sandera selalu merupakan sinyal bahwa kanal komunikasi belum sepenuhnya tertutup. Sayangnya, sinyal kecil itu tenggelam oleh dentuman rudal yang jauh lebih keras.

Sementara itu, korban sipil terus bertambah. Gelombang serangan udara terbaru Amerika dilaporkan melukai lebih dari 260 warga Iran—angka tertinggi sejak perang kembali berkobar. Bushehr, kota yang menjadi lokasi satu-satunya pembangkit listrik tenaga nuklir sipil Iran, ikut menjadi sasaran serangan. Semakin lama perang berlangsung, semakin sulit membedakan antara target militer dan ruang hidup warga sipil.

Lebih jauh, ancaman terbesar mungkin justru berada di luar medan perang. Dana Moneter Internasional (IMF) memperingatkan bahwa bantalan energi global yang selama ini meredam guncangan harga minyak hampir habis. Yang paling menyedihkan dari seluruh perkembangan ini adalah kenyataan bahwa perang kini bergerak lebih cepat daripada diplomasi. Islamabad pernah memberi harapan perdamaian, yang kini kandas.

Pungkasannya, sejarah menunjukkan bahwa perang paling berbahaya bukanlah perang yang paling dahsyat, melainkan perang yang kehilangan tujuan politiknya, dan juga kehilangan kepercayaan antar pihak yang mencoba berdamai. Ketika semua pihak percaya bahwa kemenangan hanya dapat dicapai melalui eskalasi, maka sesungguhnya semua sedang berjalan menuju kekalahan dan kekalahan bersama. Dan dunia, sekali lagi, dipaksa menyaksikan bagaimana perdamaian mati bukan karena tidak pernah diusahakan, tetapi karena tidak pernah benar-benar dipercaya.