VEIL OF IGNORANCE

Oleh: Haryadi (Lab45, 17 Juli 2026)

Optika.id – Veil of ignorance (tirai ketidaktahuan) adalah konsep yang dikenalkan oleh John Rawls. Inti gagasannya menegaskan, bahwa ketika merancang aturan hukum, kebijakan, dan kelembagaan negara, maka seseorang harus membayangkan dirinya tak mengetahui posisi sosialnya sendiri.

Dalam konteks negara era sekarang, veil of ignorance merupakan mekanisme normatif untuk menghasilkan kebijakan atau ketetapan yang adil, dan tidak bias terhadap kelompok sosial tertentu.

Dengan kata lain, veil of ignorance adalah upaya membangun keadilan institusional, melalui pengambilan keputusan yang bebas dari privelese identitas, kekuasaan, dan kepentingan kelompok.

Jika ditelusuri, sejarah singkat munculnya istilah veil of ignorance adalah ketika John Rawls, seorang filosof moral dari Amerika Serikat, gelisah melihat praktik utilitarianisme yang menghalalkan dikorbankannya hak kaum minoritas, demi kebahagiaan mayoritas. Dan, gelisah pula dengan liberalisme ekstrem yang mengabaikan ketimpangan nasib antar manusia pada pertengahan abad ke-20.

Selanjutnya, memasuki akhir abad ke-20, istilah veil of ignorance menjadi landasan perdebatan global mengenai welfare state, HAM, dan redistribusi ekonomi di negara-negara AS dan Eropa Barat.

Berikutnya, memasuki abad ke-21 hingga sekarang, spektrum veil of ignorance meluas. Tak lagi hanya bicara soal kelas ekonomi. Tapi juga mengulas perihal keadilan algoritma (AI), keadilan iklim antar generasi, dan hak-hak identitas fluit di era digital.

Teryakini bahwa keberadaan veil of ignorance belakangan ini makin dirasakan relevansi dan arti pentingnya.

Saat di mana politik elektoral terfragmentasi oleh sentimen suku, agama, dan ras. Maka, veil of ignorance menawarkan jangkar moral agar hukum tak didikte oleh kelompok dominan atau oligarki yang sedang berkuasa.

Begitu juga dengan munculnya techno oligarchy, yang ternyata malah menciptakan jurang ekonomi dan ketimpangan akses informasi yang masif. Dalam kondisi semacam itu, veil of ignorance memaksa negara untuk melihat regulasi dari sudut pandang mereka yang paling dirugikan oleh disrupsi teknologi.

Selanjutnya, jika suatu negara ingin memperkuat pelembagaan veil of ignorance, maka setidaknya dapat dilakukan dengan menempuh tiga cara.

Cara pertama adalah pelembagaan meaningful public participation. Di mana sebelum relugasi ditetapkan, maka negara wajib menyelenggarakan forum warga, yang keanggotaannya dipilih secara acak dari beragam latar belakang, dan kondisi cara kerja di balik tabir untuk menguji draf regulasi.

Cara kedua adalah penerapan algorithmic and policy impact assessment yang independen. Dalam artian, setiap kebijakan harus lolos audit dampak sosial. Audit ini secara khusus mengukur skenario terburuk sekalipun.

Cara ketiga adalah menjadikan lembaga peradilan dan penegakan hukum sebagai penjaga tirai ketidaktahuan yang memiliki hak veto konstitusional terhadap produk hukum elektoral yang hanya menguntungkan kelompok elit atau kelompok dominan.

Tentu saja telah menjadi pembelajaran bersama, bahwa tiap upaya untuk memperkuat pelembagaan veil of ignorance pada suatu negara, pasti akan menghadapi hambatan struktural yang berat.

Hambatan itu, misalnya, ketika institusi pembuatan hukum telah dikuasai atau didanai oleh kekuatan modal, maka kecenderungannya para pembuat kebijakan secara sadar menolak memakai tabir ketidaktahuan. Mereka justru kerap membuat aturan hukum yang secara spesifik melindungi dan menguntungkan privilese untuk akumulasi kapital kekuatan modal.

Hambatan lain adalah struktur ruang publik digital saat ini didesain untuk memecah belah publik, demi keuntungan ad-clicks. Ketika publik terjebak dalam polarisasi ekstrem, maka kemampuan kolektif untuk berempati pada para pihak yang potensial dirugikan oleh aturan atau kebijakan, akan menjadi lumpuh secara struktural.

Sampai di sini, dapat dikonstatasikan bahwa ketidakadilan bukan terutama disebabkan oleh individu yang buruk. Tapi, diakibatkan oleh struktur kelembagaan yang memberi ruang bagi sebagian kelompok memperoleh keuntungan sistematis atas kelompok lain.

Oleh sebab itu, veil of ignorance menjadi penting dan relevan sebagai alat normatif untuk merancang institusi yang inklusif, mengurangi dominasi kelompok yang kuat, dan menjaga legitimasi negara di tengah peningkatan disparitas ekonomi, polarisasi indentitas, dan disrupsi dalam konteks transformasi digital.

Berhal demikian, maka niscaya perlu adanya intervensi negara secara sadar untuk menghadirkan veil of ignorance. Jika tanpa intervensi negara, maka struktur teknologi dan politik secara mekanis akan selalu bergerak menopang yang kuat dan akan menindas yang lemah.

So, institusi negara harus dipaksa memakai tirai ketidaktahuan, demi kepentingan untuk merombak asimetri struktural yang cenderung merugikan mayoritas publik. Nah !🇮🇩