Partai Politik

Oleh: Prof Ir Daniel Mohammad Rosyid @KITA

Optika.id – Dalam perspektif game theory, politik adalah kebajikan publik sehingga politik tidak boleh dimonopoli oleh satu institusi tertentu, baik negara maupun swasta. Oleh karena itu, partai politik sebagai institusi swasta seharusnya bersifat sementara atau ad hoc, yang dibentuk sebagai panitia menjelang pemilu, kemudian bubar setelah pemilu selesai. Jika partai politik makin melembaga, politik menjadi barang langka dan mahal, sekaligus menjadi sumber korupsi. Adagium Lord Acton berawal dari sini: Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Inilah akar sindrom Korea, seperti yang dinyatakan secara terbuka oleh politisi PDI Perjuangan, Bambang Pacul.

Bagaimana partai politik dapat menjadi organisasi yang paling berbahaya—bahkan paling korup—di planet ini pernah dinyatakan oleh Noam Chomsky. Saat ini, dunia dibuat jungkir balik oleh Partai Republik di bawah Donald Trump yang berduet dengan Partai Likud di bawah Benjamin Netanyahu. Dahulu, hal serupa terjadi pada Partai Nazi di Jerman di bawah Adolf Hitler. Di Indonesia, pernah terjadi pada PKI pada era Soekarno, kemudian Golkar pada era Soeharto, disusul Partai Demokrat, lalu PDI Perjuangan pada era Reformasi. Saat ini, Gerindra di bawah Prabowo berpotensi menjadi institusi yang berbahaya apabila mengalami korupsi. Pada masa depan, mungkin PSI di bawah Kaesang, putra Joko Widodo.

Berpolitik berarti memberikan nilai dan norma dasar bagi suatu sektor tertentu. Oleh karena itu, terdapat politik pendidikan, politik kesehatan, politik perdagangan, politik keuangan, hingga politik luar negeri. Memberikan nilai dalam konteks NKRI berarti memastikan bahwa nilai dan norma dasar yang diamanatkan dalam UUD dihormati, ditaati, dan dilaksanakan melalui undang-undang serta peraturan pemerintah yang mengatur sektor tersebut oleh seluruh cabang kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Berdasarkan UUD 1945, tata kelola politik sebagai barang publik diberikan kepada MPR sebagai lembaga tertinggi negara, Presiden, DPR, DPA, MA, dan BPK sebagai lembaga tinggi negara. Tidak ada satu pun lembaga tinggi negara yang memonopoli politik atau menjadi political free rider.

Deformasi tata kelola politik terjadi ketika UUD 2002, hasil empat kali amandemen, secara efektif menghilangkan peran MPR dan menggantinya, out of nowhere, dengan partai politik. Partai politik atau gabungan partai politik menjadi satu-satunya institusi yang berwenang mengajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Mengajukan calon presiden saja sudah dapat mendorong transaksi politik, apalagi mengajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Dapat dibayangkan bahwa sejak tahap pencalonan, pilpres langsung ala UUD 2002 telah merusak tata kelola politik NKRI. UUD 2002 adalah konstitusi pasar sapi, dengan elite partai politik sebagai blantik-nya.

Pilpres langsung ala UUD 2002 hanya memilih presiden dan wakil presiden sebagai petugas partai politik, pelaksana agenda para bandar politik, bukan memilih presiden sebagai mandataris MPR yang melaksanakan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Pemilu menyediakan politik sebagai barang publik melalui bujuk rayu yang melibatkan sekitar 160 juta pemilih, tetapi penikmat utama hasil pemilu bukanlah publik, melainkan elite partai politik. Setelah jabatan presiden dan wakil presiden, hampir seluruh jabatan puncak dalam arsitektur tata kelola politik ala UUD 2002, mulai dari MA, BPK, MK, hingga KPK, dikendalikan oleh elite partai politik. Tanpa MPR sebagai lembaga tertinggi negara, kini semakin banyak konflik antarlembaga negara, seperti antara Polri dan Kejaksaan Agung, yang menyeruak ke ruang publik tanpa solusi yang jelas dari penengah yang dipercaya.

Presiden terpilih Prabowo bahkan dipaksa menjadi presiden omon-omon. Pemerintahannya dibuat tidak efektif karena adanya deep state atau shadow government yang merupakan hasil orkestrasi elite partai politik untuk mengakumulasi sumber daya ekonomi senilai ribuan triliun rupiah, yang berasal dari korupsi di sektor bea cukai, pasar gelap narkotika, manipulasi pajak, serta kebocoran hasil-hasil pertambangan. Oleh Prabowo, kondisi ini disebut sebagai Paradoks Indonesia: rakyat miskin di negeri yang kaya.

Sebagai nahkoda kapal besar NKRI, Prabowo sedang melakukan manuver perubahan haluan dari UUD 2002 menuju haluan yang diamanatkan UUD 1945. Para elite partai politik dan bandar politik yang menjadi penumpang di geladak VIP mulai gelisah. Sementara itu, masyarakat sebagai penumpang di geladak ekonomi perlu tetap tenang dan mengambil peran proaktif untuk memastikan manuver tersebut berhasil, menuju NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Konsolidasi Indonesia Tegakkan Amanah UUD 1945
Surabaya, Senin, 20 Juli 2026.